Pemprov Papua Wacanakan Mengkarantina ODP, PDP dan OTG di Tempat Khusus

JAYAPURA, wartaplus.com – Guna memutus mata rantai penyebaran virus corona atau Covid-19 di wilayah bumi cenderawasih, Pemerintah Provinsi Papua mengusulkan agar mereka yang masuk kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Tanpa Gejala (OTG) agar di karantina di suatu tempat khusus, dalam hal ini yang berada di wilayah Kota dan Kabupaten Jayapura serta Keerom 

Hal ini sebagaimana diungkapkan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal kepada pers usai Rapat bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 dan Instansi Tekhnis  di Jayapura, Senin (11/5)

“Menyangkut poin ke delapan dari kesepakatan (tanggap darurat penanganan dan pencegahan covid-19) bahwa ODP, PDP dan OTG mau di karantina. Maka dalam rapat tadi diusulkan untuk menggunakan tempat  Diklat Provinsi bisa dipake termasuk kita koordinasikan dengan pemerintah Kota agar Diklat juga bisa dipakai,” ujar Klemen

Selain itu dengan TNI Polri, kata Wagub Klemen, pihaknya juga meminta agar tempat pelatihan Rindam Sentani maupun SPN Jayapura juga bisa digunakan untuk menampung para ODP,PDP, dan OTG

“Kita akan minta agar kita bekerja bersama untuk menyelesaikan situasi (pendemi covid-19) ini dengan baik,” kata Klemen

Kasus Positif Meningkat

 Jumlah angka positif yang terus bertambah, hingga Minggu (10/5) kemarin tercatat 308 kasus positif covid 19 dengan rincian dirawat 228 pasien, sembuh 73 orang dan 7 orang meninggal dunia.

Selain kasus positif, jumlah PDP dan ODP juga mengalami peningkatan. Total PDP seluruh Papua mencapai  412 orang dan ODP tembus 2.908 orang  

Terkait peningkatan tersebut, Wagub Klemen menuturkan, harus dilihat dari berbagai aspek apa yang menyebabkan terjadinya kenaikan

“ Bisa saja 308 (meningkat) karena masifnya rapid tes yang dilakukan. Kalau 308 mengurangi jumlah ODP dan PDP berarti itu bagus. Tapi sebaliknya jika jumlah PDP, ODP tetap naik begitupun dengan yang positif,  itu berarti sudah tembus kemana mana. Sehingga kita perlu evaluasi,” urai Wagub

Disinggung soal PSBB (pembatasan sosial berskala besar)? Wagub menegaskan, hal itu dilakukan harus sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan harus dikomunikasikan baik dengan pemerintah pusat

“Kecendrungan jumlah meningkat di Papua itu ada dua penyebab yaitu  PDP dan ODPnya yang meningkat lalu, dan dari Freeport yang paling banyak. Sehingga mengisolasi daerah atau klaster yang saat ini kita anggap penting untuk perlu di isolasi memberikan proteksi seperti di  kota dan kabupaten Jayapura, Timika, Keerom, Nabire dan Biak,” tegasnya

“Jadi kalau bilang PSBB perlu dilakukan, saya pikir belum,” sambung Wagub

Penolakan Warga

Sementara itu antisipasi penolakan warga yang bermukim di kawasan yang akan dijadikan tempat karantina, Wagub secara tegas meminta masyarakat tidak melakukan aksi aksi penolakan

“Masyarakat harus sadar karena ini demi kepentingan semua orang. Apa yang dilakukan pemerintah itu semua demi kebaikan seluruh masyarakat di Papua,” tegasnya

Menurutnya, jika para ODP,PDP dan OTG di karantina, tentunya mereka tidak akan kemana mana dan akan lebih memudahkan petugas medis untuk mengkontrol dan merawat.

“Oleh karena itu saya minta instnasi terkait dan juga pemerintah daerah kabupaten kota untuk sosialisasikan ke masyarakat. Sebab dengan karantina akan menguntungkan kita semua karena interaksi mereka dibatasi, sehingga dapat mencegah penularan kepada yang lainnya,”pungkas Wagub. **