Otsus Harus Dievaluasi dan Transparan kepada Masyarakat Papua

JAYAPURA,wartaplus.com – Menjaring aspirasi masyarakat menyangkut sejuah mana pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus)di Papua. Kegiatan yang dilakukan Majelis Rakyat Papua(MRP) Pokja Adat, yang terbagi dalam lima tim. Minggus Madai,selaku ketua tim bersama Amatus Ndatipits dan Panus Werimon, Sabtu,(18/7) melakukan sosialisasi dan jaring aspirasi masyarakat menyangkut evaluasi Otsus di Kampung Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Dari peryataan masyarakat usai pertemuan dikatakan Minggus, masyarakat jujur menyampaikan, sejak bergulir sampai mau berakhir, tidak dirasakan.

”Kami benar-benar tidak mengerti dan tidak tahu sejauh mana penerapan Otus itu. Kami tidak meraskan Otsus yang sebenarnya. Bunyi saja besar, implementasi melenceng,kami mahasiswa dan orang di kampung jadi korban Otonomi khusus,” kata salah satu mahasiswa, Wambo Owom,

Pertemuan yang dihadiri mahasiswa,tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh perempuan. Minggus Madai, ketua tim dalam arahannya, mengatakan, kami ada di sini untuk dengar pendapat dengan masyarakat terkait evaluasi Otonomi Khusus di Papua.  

“Apapun usulan dan saran dari masyarakat, kami siap menyalurkan aspirasi serta memfasilitasi tindaklanjutnya seperti apa menyangkut hak-hak orang asli Papua,”ujarnya.

 Pastor Paul Tan, Pr sebagai pastor wilayah Koya juga hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan,  kehadiran Otsusu di Papua selama ini hingga mau berakhir. Diakui, banyak sekali umat tidak mendapatkan arahan yang jelas atau semacam sosialisasi menenai mengenai Otsus itu sendiri.

“Itu yang saya lihat,sepertinya umat kami, tidak mendapatkan pengarahan yang jelas mengenai Otsus ini. Kalau kita dengar dana Otsus dengan bunyi yang begitu besar. Misalnya, sekian persen untuk pendidikan dan lainnya. Itu hanya cerita yang didengar umat. Sebagai tokoh agama, saya sering menangis,kami tidak tahu persis,” tegas Pastor Paul.

Harapan pastor, MRP sebagai orangtua bagi masyarakat Papua. Dalam hal ini, bukan saja mengawas. Tapi,  MRP tolong sampaikan ke pemerintah, pelaku Otsus, untuk benar-benar melihat secara utuh implementasinya kepada umat. ” Bukan saja mengawas, tolong kasitahu. Hari ini dengan masyarakat kami bicara. Supaya tanah yang dibilang tanah Surga ini, bisa kita nikmati,”kesannya.

Sementara itu, Alfonsa J.Wayap (Ketua Pemuda Katolik Komda Papua) juga menanggapi disela pertemua tersebut, Wayap mengatakan, Otsus harus dievaluasi secara total. Selama Otsus berjalan, penyaluran dana Otsus saja, tidak ada rujukan yang jelas dalam penyalurannya. “Di bagi begitu saja,belum ada juknisnya secara tepat sasaran. Jangankan itu, tidak ada pendataan khusus tentang berapa jumlah kampung yang dihuni orang asli Papua yang ada di kota. Banyak pasal-pasal dalam UU Otsus yang lemah,”tandasnya. Kedua anggota tim Amatus Ndatipits dan Panus Werimon menerima semua saran dan masukan dari pertemuan tersebut.

Keduanya menyampaikan, mendengar aspirasi melalui kuisioner dan juga aspirasi secara langsung dari tokoh pemuda,tokoh agama, tokoh perempuan dan mahasiswa. Seperti tema besar kami,“Sosialisasi Pendataan dan Pemetaan Wilayah Adat dan Menyaring Aspirasi Tentang Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua”.

Nilai yang besar, tapi masyarkat tidak merasakan  itu. Selaku ketua tim, Minggus berharap kepada pemerintah Provinsi Papua, kabupaten dan kota se-Provinsi Papua mengevaluasi Otsus dan secara terbuka disampaikan kepada publik secara transparan penggunaannya seperti apa. Itu yang diminta masyarakat di Koya Tengah. *