Tiga Organisasi Tolak Keputusan DPD Golkar Tentang Penetapan Cawabup Keerom
Pernyataan sikap tiga organisasi tolak eputusan DPD Golkar Tentang Penetapan Cawabup Keerom/Djarwo
JAYAPURA,-Tiga Organisasi di Kabupaten Keerom yakni Dewan adat Keerom, Ikatan Perempuan Asli Keerom dan Himpunan Mahasiswa Keerom (Himaboda) dengan tegas menolak keputusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Papua tentang penetapan Calon Wakil Bupati Antar Waktu.
Hal tersebut berdasarkan surat No:98/DPD/P.Golkar/P/IV/2018 tertanggal 5 April 2018 yang dianggap oleh tiga organisasi tersebut memiliki cacat organisasi dan melecehkan masyarakat Keerom.
Selain itu, keputusan tersebut juga diduga sarat dengan kepentingan pribadi dan kelompok yang pragmatis, dan tidak sesuai dengan keputusan rapat pleno bakal calon wakil bupati Keerom Nomor:R-002/DPD/PG/KR/II/2018, yang menetapkan sembilan nama bakal calon dari Kabupaten Keerom.
Dalam rilis yang diterima wartaplus.com, Kamis (26/4), Ketua Dewan Adat Keerom, Servasius Servo Tuamis menegaskan bahwa keputusan tersebut juga telah berpotensi menimbulkan kegaduhan politik yang akan berujung pada konflik di Kabupaten Keerom.
"Saudara Paskalis Kossay untuk tidak membuat kegaduhan politik di Kabupaten Keerom dan posisinya sebagai ketua Plt Golkar Keerom di ambil alih oleh DPD Golkar Provinsi Papua karena gagal menjalankan organisasi partai Golkar di Kabupaten Keerom," ujarnya.
Tiga organisasi tersebut juga meminta dengan hormat kepada Ketua DPP Partai Golkar di Jakarta untuk membatalkan keputusan tersebut dan mengambil alih seluruh proses seleksi calon wakil bupati Keerom, karena DPD Golkar Provinsi Papua dianggap telah gagal dan tidak transparan. Juga dianggap tidak adil dalam penetapan calon wakil bupati Keerom yang diusulkan kepada DPP Golkar di Jakarta.
Selain itu, mereka juga meminta agar Fit and propertest bagi sembilan bakal calon yang tercantum dalam surat DPD Partai Golkar Kabupaten Keerom, disecara adil dan terbuka di Jakarta sehingga dapat menghasilkan calon wakil bupati yang benar-benar layak untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Keerom.
"Apabila keputusan di Jakarta tidak sesuai dengan para pihak dan masyarakat Keerom, maka kami akan melakukan aksi protes turun di jalan untuk menuntut aspirasi kami," ujar Ketua Himaboda Kabupaten Keerom, Erwinus Muenda.*
