Ketua DPRD Nduga : Masyarakat Tuntut Aparat TNI Non Organik Hentikan Operasi Militer
Frits Ramandey (Kiri) saat menerima tindak lanjut laporan warga terkait kasus penembakan dua warga sipil di Kabupaten Nduga yang diserahkan langsung Ketua DPRD Kabupaten Nduga (Tengah)/Istimewa
JAYAPURA,wartaplus.com – Pasca tewasnya dua warga Kabupaten Nduga yang diduga dilakukan oknum aparat saat melakukan penyisiran di seputaran Distrik Koroptak dan Kenyam Kabupaten Nduga, beberapa waktu silam, masyarakat meminta agar Polda Papua, Kodam XVII Cenderawasih serta Komnas HAM Papua membentuk TIM guna mencari kebenarakan atas penembakan dua warga. Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Nduga Ikabis Gwijagge ketika mendatangi Komnas HAM perwakilan Papua, Senin (31/8) sore.
Menurutnya kedatanganya di Komnas HAM tidak lain untuk meminta agar Komnas HAM mendorong adanya pembentukan tim guna mengungkap kasus penembakan dua warga sipil yang diketahui merupakan ayah dan anak pada Sabtu 18 Juli 2020 lalu.
“Kami datang kesini tidak lain untuk menyerahkan semua laporan dan aduan masyarakat. Kami harap ada tindak lanjut dari Komnas HAM Papua. Ada kejanggalan dimana korban yang tewas dianggap KKB, padahal mereka warga sipil biasa,”tegasnya.
Ia pun menyampaikan bahwa laporan yang diberikan ke Komnas HAM merupakan hasil investigasi sementara Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem beberapa waktu lalu di Kabupaten Nduga. “Laporan dan hasil temuan sangat bertolak belakang, maka kami harap kasus cepat terungkap,” tegasnya.
Setelah menyerahkan hasil temuan, yang dilakukan oleh yayasan Kemanusiaan, Ikabus pun menyerahkan selembar kertas yang merupakan pernyataan sikap warga kabupaten Nduga, yang mana dalam surat pernyataan itu salah satu poin meminta agara aparat non organic untuk angkat kaki dari Kabupaten Nduga.
“Masyarakat meminta agar Satgas pamtas PR 330/TD untuk meninggalkan Kabupaten Nduga, karena mereka tidak bekerja baik, mereka lah yang diduga menewaskan dua warga sipil pada 18 Juli 2020,” tegasnya.
Sementara itu Kepala perwakilan Komnas HAM Papua dan Papua Barat, Frits Ramandei menjelaskan telah menerima adua laporan yang di berikan oleh perwakilan Kabupaten Nduga yang diserahkan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Nduga. Dimana laporan itu akan ditindak lanjuti sesuai kewenangan komnas HAM.
“Kami akan tindak lanjuti sesuai tupoksi kami. Sementara terkait dengan pembentukan tim, kami akan lakukan inisiasi agar ada pertemuan dengan pikah terkait, guna mengungkap akar masalah ini,” tegasnya.
Sementara itu diketahui Seorang ayah dan anak asal Kabupaten Nduga, Papua, tewas ditembak Tim Satgas Pamtas PR 330/TD di Distrik Kenyam pada Sabtu (18/7/2020).
Kepala Penerangan Kogabwilhan 3 Kolonel czi Gusti Nyoman Suriastawa melalui pesan tertulis menyatakan, kedua warga yang tewas tersebut diyakini merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya. Nyoman mengatakan, dalam pengintaian, petugas melihat ayah dan anak itu membawa senjata SPR 1 AW.
Setelah itu, tim terus melakukan pemantauan terhadap keduanya hingga dilakukan penembakan yang berakhir dengan keduanya meninggal dunia.
“Barang bukti yang diamankan dari keduanya yakni pistol jenis revolver nomor senjata S 896209 satu pucuk, HP milik prajurit yang sempat dirampas pelaku sebulan yang lalu, tas dua buah, parang, kapak, dan uang tunai Rp 9 juta,” kata Nyoman.
