MENU TUTUP
Saling Menipu dan Berdusta

Segera Audit Dana Otonomi Khusus

Minggu, 21 Februari 2021 | 18:09 WIB / Roberth
 Segera Audit Dana Otonomi Khusus Para Kepala Suku Pegunungan di Keerom berpose bersama/Istimewa

JAYAPURA,wartaplus.com - 13 kepala suku pegunungan tengah yang tergabung dalam wadah Rukun Keluarga Pegunungan Tengah (RKPT) di Kabupaten Keerom  meminta dana Otonomi Khusus (Otsus)

Mereka adalah Kepala Suku Mee di Keerom Piet Giay, Kepala Suku Mamberamo Tengah di Keerom Pius Wanimbo, Kepala Suku Yahukimo di Keerom Markus Asso, Kepala Suku Tolikara Paleli Enembe, sekretaris II RKPT Wim Mabel dan Y Riantus W wakil RKPT.

"13 kepala suku pegunungan tengah dalam wadah RKPT di Keerom duduk bersama dan ingin menyampaikan aspirasi tentang Otsus jilid II. Aspirasi tentang Otsus sangat penting untuk disampaikan kepada pemerintah pusat, provinsi dan daerah, agar kedepannya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan lebih bermanfaat dan tepat sasaran untuk orang asli Papua (OAP),”kata Kepala Suku Rukun Keluarga Pegunungan Tengah di Keerom Simon Kossay di Arso Swakarsa, Kabupaten Keerom, Sabtu (19/02/2021).

"Kami dari rakyat yang paling kecil di pedalaman butuh pembangunan agar sama dengan kota besar lainnya. Kami juga apresiasi sikap dari Presiden Jokowi yang selalu mengunjungi Papua, tapi kami juga sangat berharap agar warga kami yang berada di pedalaman, daerah terpencil untuk diperhatikan," ujarnya.

Diakuinya, bahwa rakyat kecil di pedalaman, di kampung-kampung butuh perumahan, geliat ekonomi, pendidikan dan kesehatan, karena Otsus yang selama 21 tahun berjalan belum seluruhnya menyentuh kesejahteraan OAP. "Kami butuh pembangunan seperi di daerah lainnya jika Otsus jilid II dilanjutkan," pinta Simon

Sementara itu, Vincentius Himan sekretaris RKPT yang membacakan aspirasi terkait Otsus, mengaku mengapresiasi kebijakan yang diberikan dari pemerintah pusat dan daerah yang telah melayani orang asli Papua (OAP) selama 21 tahun. "Banyak hal atau nilai positif dan sudah terjawab kurang lebih 50 persen sesuai dengan harapan OAP dan itu benar kami liat serta merasakan,"katanya.

Yang menjadi pertanyaan, kata dia,  adalah bagaimana setelah tiga atau empat tahun Otsus di Papua berakhir dan mau apa dengan kami sebagai OAP? "Harapan kami sebagai masyarakat tidak tahu terlalu banyak, cukup berikan waktu dan tempat untuk menyampaikan aspirasi, bilamana atau jika Otsus berlanjut," katanya.

Untuk itu, aspirasi RKPT dari 13 kepala suku pegunungan di Keerom di antaranya, pertama hak politik OAP dikembalikan. "Pimpinan pemerintah dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat kabupaten, distrik, kelurahan nomor satu harus OAP. Tempat ibadah, sarana prasarana dari setiap dedominasi agama sangat perlu diperhatikan di daerah perbatasan, tidak ketinggalan juga perumahan rakyat untuk OAP," katanya.

Kedua, memperhatikan secara utuh dan konsekuen terhadap anak OAP yang tes Akpol dan Secapa walaupun tidak terlepas dari penilaian tim menyangkut integritas kepribadian calon.

"Ketiga, sangat perlu keterbukaan dimata publik untuk OAP dalam segala hal, lebih khusus bantuan dana Otsus di daerah terpencil. Kami juga mohon dengan hormat kepada Bapak Presiden Jokowi  agar membentuk lembaga independen untuk mengawasi dan monitoring pembangunan di daerah, jangan saja menerima laporan asal bapak senang," katanya.

Keempat, demi menjaga transparansi dan keterbukaan segala bantuan dari pemerintah pusat untuk OAP, sangat perlu mengangkat dari unsur kepala suku, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh agama, dan ondoafi untuk ikut mengawasi, sehingga tidak terjadi saling menipu dan berdusta," pintanya.

Kelima, Otsus jilid dua atau lanjutannya merupakan tuntutan OAP demi meningkatkan pembangunan Infrastruktur dan kesejahteraan di Papua. Keenam, pemerintah lrovinsi, kabupaten dan kota se-Papua agar profesional dan transparan dalam mengelola penggunaan dana Otsus Papua serta tidak KKN dalam penentuan sasaran penerima dana. Gunakan dana sebaik-baiknya untuk pendidikan anak-anak Papua asli.

"Ketujuh, kami masyarakat mendoronga pemerintah untuk segera mengaudit program Otsus agar masyarakat merasa lega dan mengetahui bersama sasaran tepat, tidak hanya dirasakan oleh orang-orang tertentu. Demikian aspirasi mendukung Otsus jilid II dari RKPT Keerom, salam damai Papua, Indonesia kuat," katanya.*


BACA JUGA

Satgas Operasi Damai Cartenz Gelar Kegiatan Humanis dan Bagikan Sembako di Desa Lantipo, Wamena

Senin, 30 Juni 2025 | 17:53 WIB

Personel Polres Intan Jaya Alami Luka Akibat Dianiaya KKB

Minggu, 29 Juni 2025 | 09:58 WIB

Kerjasama Kodam Cenderawasih dan Yayasan Gema Valentine, Tingkatkan Kualitas Pendidikan SMA Taruna Cenderawasih

Sabtu, 28 Juni 2025 | 06:59 WIB

Semarak Hari Bhayangkara ke-79, Polda Papua Gelar Kejuaraan Finswimming Antar Club

Sabtu, 28 Juni 2025 | 06:49 WIB

Operasi Damai Cartenz 2025 Bawa Keceriaan ke Panti Asuhan Santa Susana Timika

Jumat, 27 Juni 2025 | 16:01 WIB
TERKINI

Sopir Truk Ngantuk, Tabrak Dua Motor, Satu Korban Meninggal Dunia

1 Jam yang lalu

Satreskrim Polres Jayapura Ungkap Kasus Pencurian Puluhan Unit HP di Konter Berlian Cell

12 Jam yang lalu

Satgas Operasi Damai Cartenz Gelar Kegiatan Humanis dan Bagikan Sembako di Desa Lantipo, Wamena

13 Jam yang lalu

Ratusan Warga Boven Digoel Keracunan Usai Menyantap Makanan Saat Kampanye Calon Kepala Daerah

22 Jam yang lalu

Polisi Intan Jaya Luka Dianiaya OTK, Diduga KKB Terlibat

1 Hari yang lalu
Kontak Informasi wartaplus.com
Redaksi: wartaplus.media[at]gmail.com