Kinerja Pemerintahan Terendah, Gubernur Soedarmo: Masa mau dapat predikat itu terus, segera evaluasi!
Kamis, 17 Mei 2018 | 11:18 WIB / Riri
Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo/Riri
JAYAPURA, - Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo meminta pemerintah kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintahannya masing masing, menyusul peringkat terendah se-Indonesia yang disandang sejumlah Kabupaten di Papua termasuk Pemerintah Provinsi.
Berdasarkan Putusan Kementerian Dalam Negeri tahun 2016, Provinsi Papua menduduki peringkat terendah dalam hal kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan skor 2.3086. Begitupula dengan 10 kabupaten yang masuk dalam urutan 30 terendah dari 397 kabupaten/kota se Indonesia
Sepuluh kabupaten tersebut antara lain,Kabupaten Paniai menjadi yang terendah dengan skor 1.0864 lalu Kabupaten Deiyai satu strip diatasnya dengan 1.2849. Kemudian Yahukimo, Puncak Jaya, Sarmi, Mamberamo Raya, Dogiyai, Lanny Jaya, Supiori, Nduga, Nabire, Mambramo Raya
Hanya Kota Jayapura yang setidaknya menyelamatkan “muka” Provinsi Papua dengan berada di urutan 56 dari 93 kota secara nasional. Kota Jayapura mendapat skor 3.0224 yang bahkan berada diatas Kota Manado, Medan dan Bandar Lampung.
"Yah saya minta untuk mengevaluasi (kinerja pemerintahan), masa mau dapat kategori begitu terus termasuk provinsi (yang mendapat rangking terendah). Harus cari tahu dimana permasalaahn yang bisa menyebabkan rendahnya laporan kinerja pemerintahannya," ujar Soedarmo kepada pers di Jayapura, Kamis (17/5).
Menurut dia, setiap persoalan pasti dapat diatasi. Oleh karena itu, diharapkan ada sinergitas, kebersamaan antara provinsi dan setiap kabupaten kota. Lalu antar Satuan kerja perangkat daerah (SKPD), para Asisten dan Staf Ahli di lingkungan pemprov papua.
"Ke depan harus bersinergi, membangun kembali, meningkatkan kinerja fungsi dan tugas pokoknya masing masing. Sebenarnya hal itu kan gampang, tinggal mengisi parameter parameter yang telah disediakan. Hanya saja memang terkadang diabaikan," ujar Soedarmo yang juga menjabat sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri ini.
"Saya harapkan di tahun 2019 mendatang, ada peningkatan kinerja. Ini akan terus saya dorong. Jangan kita kerja tapi lambat. Sebaliknya kita harus punya kecepatan dalam meningkatkan kinerja. Sebenarnya bukan karena kualitas SDMnya, tapi memang karena ada kemauan," ungkapnya.
Sebelumnya, Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri menyatakan pihaknya kini sedang berupaya bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan di provinsi ini.
“Terkait (pemeringkatan) itu kita sedang berusaha ke lampu “hijau”. Sebenarnya ini hanya karena laporan di OPD (yang belum maksimal). Sebab laporan ini kan mengenai penyelenggaraan pemerintahan di provinsi” akunya
“(Saya pikir kedepan) kalau mereka (OPD) bangun satu komitmen bersama, pasti hasilnya bagus. Tapi ini juga kembali kepada rencana strategis dan rencana kerja di OPD,” sambungnya.*
