MENU TUTUP

KOMPAK: Segera Selidiki Dugaan Penyimpangan Dana PON XX

Kamis, 09 Desember 2021 | 17:37 WIB / Reza
KOMPAK: Segera Selidiki Dugaan Penyimpangan Dana PON XX Komunitas Papua Anti Korupsi (KOMPAK) menggelar aksi unjuk rasa menuntut pemeriksaan dan penyelidikan sejumlah kasus dugaan korupsi di Papua, Kamis (9/12/2021)/Istimewa

JAYAPURA,wartaplus.com - Komunitas Papua Anti Korupsi (KOMPAK) menggelar aksi unjuk rasa menuntut pemeriksaan dan penyelidikan sejumlah kasus dugaan korupsi di Papua, Kamis (9/12/2021). Demonstrasi yang berlangsung singkat, dibanjiri berbagai lapisan di Kota Jayapura.

“Sistem antikorupsi dan upaya penanganan korupsi, masih tertinggal jauh di Papua. Pemberantasan korupsi ibarat bayi yang terus belajar merangkak,” kata Loius Raiwaky, salah satu pendemo.

Berkaitan dengan perang melawan korupsi, KOMPAK mengajak semua pihak bergandengantangan dalam bertindak: melaporkan ke aparat penegak hukum apabila menemukan indikasi korup yang dilakukan pejabat di tempat kerja.

KOMPAK juga menuntut penyelidikan lebih mendalam atas dugaan korupsi dana Pekan olahraga Nasional (PON) XX Oktober silam.

Diawal Oktober, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pernah membeberkan besaran dana PON dari tahun 2018 – 2021, mencapai kurang lebih Rp 10,431 triliun. “Dana yang sangat besar namun meninggalkan banyak persoalan. Terutama tunggakan pembayaran honor para tenaga relawan, media, dan pihak ketiga lainnya,” sebut KOMPAK dalam rilis persnya.

KOMPAK mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menangkap koruptor dana Otonomi Khusus dan meminta pejabat korup di Papua, segera ditangkap.

“Pejabat yang diharapkan bekerja dengan benar, telah menciderai kepercayaan rakyat menggelapkan uang Negara.”

KOMPAK berharap pemerintah segera melengser/mengganti para pejabat yang terindikasi korup, juga pejabat dengan kinerja rendah yang berpeluang melakukan korupsi uang negara.

Dalam kesempatan itu, KOMPAK meminta Gubernur Papua (Lukas Enembe), DPR Papua, serta aparat penegak hukum, bergandengan tangan memberantas korupsi yang mengakar, menjalar massif di Papua.

“Dengan segera, para pemimpin Papua menetapkan batas waktu penyelesaian berbagai dugaan tindak korupsi yang berlangsung bertahun tahun. KOMPAK menyerukan, apabila tidak mampu menuntaskan masalah korupsi, segera mundur dari jabatan,” tegas KOMPAK.

Unjuk rasa berlangsung tertib ditengah arus lalulintas yang dapat di Kota Abepura, Jayapura. Usai menyampaikan tuntutannya, ratusan pendemo kemudian membubarkan diri. *


BACA JUGA

Penegakan Hukum di Intan Jaya, Satu Anggota KKB Tewas dalam Kontak Tembak Dengan Satgas Ops Damai Cartenz 

Sabtu, 05 Juli 2025 | 12:36 WIB

Satgas JPH Papua Perkuat Pengawasan Produk Nonhalal di Lima Titik Retail Kota Jayapura

Jumat, 04 Juli 2025 | 14:56 WIB

Kloter 31 Gabungan Jemaah Haji Papua, Sulsel dan Sultra Tiba di Tanah Air

Jumat, 04 Juli 2025 | 14:51 WIB

Operasi Damai Cartenz Sambangi Kampung Walesi: Patroli Terpadu dan Bangun Kepercayaan Warga

Jumat, 04 Juli 2025 | 14:46 WIB

Kejati Papua Kembali Sita Uang Tunai Rp1,1 Miliar dari Vendor PON XX

Jumat, 04 Juli 2025 | 05:51 WIB
TERKINI

Bripda Ilham Fadillah Raih Juara 3 Judo di Ajang World Police and Fire Games

11 Jam yang lalu

Penegakan Hukum di Intan Jaya, Satu Anggota KKB Tewas dalam Kontak Tembak Dengan Satgas Ops Damai Cartenz 

1 Hari yang lalu

Terduga Pelaku Pembunuhan Seorang Guru dan juga Pemilik Usaha Laundry di Jayapura, Berhasil Ditangkap

1 Hari yang lalu

Pembunuhan Warga Sipil di Dekai, Satgas Ops Damai Cartenz: Diduga Dilakukan KKB

1 Hari yang lalu

Berkontribusi Dalam Pengembangan Pendidikan dan SDM, Freeport Raih Penghargaan ITB

1 Hari yang lalu
Kontak Informasi wartaplus.com
Redaksi: wartaplus.media[at]gmail.com