MENU TUTUP

KOMPAK: Segera Selidiki Dugaan Penyimpangan Dana PON XX

Kamis, 09 Desember 2021 | 17:37 WIB / Reza
KOMPAK: Segera Selidiki Dugaan Penyimpangan Dana PON XX Komunitas Papua Anti Korupsi (KOMPAK) menggelar aksi unjuk rasa menuntut pemeriksaan dan penyelidikan sejumlah kasus dugaan korupsi di Papua, Kamis (9/12/2021)/Istimewa

JAYAPURA,wartaplus.com - Komunitas Papua Anti Korupsi (KOMPAK) menggelar aksi unjuk rasa menuntut pemeriksaan dan penyelidikan sejumlah kasus dugaan korupsi di Papua, Kamis (9/12/2021). Demonstrasi yang berlangsung singkat, dibanjiri berbagai lapisan di Kota Jayapura.

“Sistem antikorupsi dan upaya penanganan korupsi, masih tertinggal jauh di Papua. Pemberantasan korupsi ibarat bayi yang terus belajar merangkak,” kata Loius Raiwaky, salah satu pendemo.

Berkaitan dengan perang melawan korupsi, KOMPAK mengajak semua pihak bergandengantangan dalam bertindak: melaporkan ke aparat penegak hukum apabila menemukan indikasi korup yang dilakukan pejabat di tempat kerja.

KOMPAK juga menuntut penyelidikan lebih mendalam atas dugaan korupsi dana Pekan olahraga Nasional (PON) XX Oktober silam.

Diawal Oktober, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pernah membeberkan besaran dana PON dari tahun 2018 – 2021, mencapai kurang lebih Rp 10,431 triliun. “Dana yang sangat besar namun meninggalkan banyak persoalan. Terutama tunggakan pembayaran honor para tenaga relawan, media, dan pihak ketiga lainnya,” sebut KOMPAK dalam rilis persnya.

KOMPAK mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menangkap koruptor dana Otonomi Khusus dan meminta pejabat korup di Papua, segera ditangkap.

“Pejabat yang diharapkan bekerja dengan benar, telah menciderai kepercayaan rakyat menggelapkan uang Negara.”

KOMPAK berharap pemerintah segera melengser/mengganti para pejabat yang terindikasi korup, juga pejabat dengan kinerja rendah yang berpeluang melakukan korupsi uang negara.

Dalam kesempatan itu, KOMPAK meminta Gubernur Papua (Lukas Enembe), DPR Papua, serta aparat penegak hukum, bergandengan tangan memberantas korupsi yang mengakar, menjalar massif di Papua.

“Dengan segera, para pemimpin Papua menetapkan batas waktu penyelesaian berbagai dugaan tindak korupsi yang berlangsung bertahun tahun. KOMPAK menyerukan, apabila tidak mampu menuntaskan masalah korupsi, segera mundur dari jabatan,” tegas KOMPAK.

Unjuk rasa berlangsung tertib ditengah arus lalulintas yang dapat di Kota Abepura, Jayapura. Usai menyampaikan tuntutannya, ratusan pendemo kemudian membubarkan diri. *


BACA JUGA

Personel Ops Damai Cartenz Rayakan Lebaran di Sugapa dengan Kebersamaan dan Solidaritas

Kamis, 03 April 2025 | 15:20 WIB

Dokter Satgas Yonif 512/QY Berhasil Selamatkan Ibu dan Bayi dalam Persalinan Darurat di tengah Hutan Papua

Senin, 31 Maret 2025 | 18:52 WIB

Pengurus Wilayah Adat Lapago Papua Mangimbau Masyarakat Jaga Keharmonisan dan Hindari Konflik Kekerasan

Senin, 31 Maret 2025 | 11:09 WIB

TPNPB OPM: Pilot-Pilot Bawa Senjata Akan Kami Tembak

Minggu, 30 Maret 2025 | 16:24 WIB
PSU Pilgub Papua

Kader Partai Golkar Diminta Tegak Lurus Ikuti Perintah DPP, Jangan Bermain Dua Kaki

Minggu, 30 Maret 2025 | 06:10 WIB
TERKINI

Wakaops Damai Cartenz: Patroli Dialogis di Yalimo Wujud Kehadiran Polisi di Tengah Masyarakat

4 Jam yang lalu

Pendekatan Humanis Lewat Patroli Dialogis Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz 2025

4 Jam yang lalu

Aktifitas Warga Angguruk dan Heriapini Kembali Normal, Bupati Didimus: Penegakan Hukum Tetap Berjalan 

5 Jam yang lalu
59 Terluka Panah dan 2 Meninggal

Saling Serang Antara Dua Kelompok Terus Berlangsung di Puncak Jaya

9 Jam yang lalu

GPDP Gelar TOT Nasional dan Luncurkan Kurikulum Sekolah Minggu

1 Hari yang lalu
Kontak Informasi wartaplus.com
Redaksi: wartaplus.media[at]gmail.com