MENU TUTUP

KOMPAK: Segera Selidiki Dugaan Penyimpangan Dana PON XX

Kamis, 09 Desember 2021 | 17:37 WIB / Reza
KOMPAK: Segera Selidiki Dugaan Penyimpangan Dana PON XX Komunitas Papua Anti Korupsi (KOMPAK) menggelar aksi unjuk rasa menuntut pemeriksaan dan penyelidikan sejumlah kasus dugaan korupsi di Papua, Kamis (9/12/2021)/Istimewa

JAYAPURA,wartaplus.com - Komunitas Papua Anti Korupsi (KOMPAK) menggelar aksi unjuk rasa menuntut pemeriksaan dan penyelidikan sejumlah kasus dugaan korupsi di Papua, Kamis (9/12/2021). Demonstrasi yang berlangsung singkat, dibanjiri berbagai lapisan di Kota Jayapura.

“Sistem antikorupsi dan upaya penanganan korupsi, masih tertinggal jauh di Papua. Pemberantasan korupsi ibarat bayi yang terus belajar merangkak,” kata Loius Raiwaky, salah satu pendemo.

Berkaitan dengan perang melawan korupsi, KOMPAK mengajak semua pihak bergandengantangan dalam bertindak: melaporkan ke aparat penegak hukum apabila menemukan indikasi korup yang dilakukan pejabat di tempat kerja.

KOMPAK juga menuntut penyelidikan lebih mendalam atas dugaan korupsi dana Pekan olahraga Nasional (PON) XX Oktober silam.

Diawal Oktober, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pernah membeberkan besaran dana PON dari tahun 2018 – 2021, mencapai kurang lebih Rp 10,431 triliun. “Dana yang sangat besar namun meninggalkan banyak persoalan. Terutama tunggakan pembayaran honor para tenaga relawan, media, dan pihak ketiga lainnya,” sebut KOMPAK dalam rilis persnya.

KOMPAK mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menangkap koruptor dana Otonomi Khusus dan meminta pejabat korup di Papua, segera ditangkap.

“Pejabat yang diharapkan bekerja dengan benar, telah menciderai kepercayaan rakyat menggelapkan uang Negara.”

KOMPAK berharap pemerintah segera melengser/mengganti para pejabat yang terindikasi korup, juga pejabat dengan kinerja rendah yang berpeluang melakukan korupsi uang negara.

Dalam kesempatan itu, KOMPAK meminta Gubernur Papua (Lukas Enembe), DPR Papua, serta aparat penegak hukum, bergandengan tangan memberantas korupsi yang mengakar, menjalar massif di Papua.

“Dengan segera, para pemimpin Papua menetapkan batas waktu penyelesaian berbagai dugaan tindak korupsi yang berlangsung bertahun tahun. KOMPAK menyerukan, apabila tidak mampu menuntaskan masalah korupsi, segera mundur dari jabatan,” tegas KOMPAK.

Unjuk rasa berlangsung tertib ditengah arus lalulintas yang dapat di Kota Abepura, Jayapura. Usai menyampaikan tuntutannya, ratusan pendemo kemudian membubarkan diri. *


BACA JUGA

Mendagri Perpanjang Masa Jabatan Penjabat Sekda Papua, Derek Hegemur

Rabu, 24 April 2024 | 09:20 WIB

Peralihan Uang Kartal ke Uang Digital, Penyebab Turunnya Realisasi SERAMBI 2024 di Papua

Rabu, 24 April 2024 | 05:17 WIB

Pemprov Papua Dukung Audit Rinci LKPD 2023, Kepala OPD Diminta Siapkan Data

Selasa, 23 April 2024 | 14:28 WIB

Respon Cepat Pemprov Papua Tengah dan PJN Nabire Atasi Longsor di Jalan Trans Paniai

Selasa, 23 April 2024 | 13:54 WIB

Ketua TP-PKK Puncak Jaya Resmi Dilantik Sebagai Ketua Pembina Posyandu

Selasa, 23 April 2024 | 13:23 WIB
TERKINI

Momen Hari Kartini, TP-PKK Puncak Jaya Perkenalkan Kerajinan Tangan Khas Daerah

20 Menit yang lalu

Mendagri Perpanjang Masa Jabatan Penjabat Sekda Papua, Derek Hegemur

3 Jam yang lalu

Peralihan Uang Kartal ke Uang Digital, Penyebab Turunnya Realisasi SERAMBI 2024 di Papua

7 Jam yang lalu

Pemprov Papua Dukung Audit Rinci LKPD 2023, Kepala OPD Diminta Siapkan Data

22 Jam yang lalu

Respon Cepat Pemprov Papua Tengah dan PJN Nabire Atasi Longsor di Jalan Trans Paniai

22 Jam yang lalu
Kontak Informasi wartaplus.com
Redaksi: wartaplus.media[at]gmail.com