MENU TUTUP

PON Papua Tinggalkan Masalah, Warga Minta Hak Ulayat Dilunasi

Minggu, 12 Desember 2021 | 16:54 WIB / Reza
PON Papua Tinggalkan Masalah, Warga Minta Hak Ulayat Dilunasi Jack Judson Puraro/Istimewa

JAYAPURA,wartaplus.com - Penyelenggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua pada Oktober 2021, masih menyisahkan berbagai persoalan. Diantaranya, belum dilunasi hak ulayat warga di Kabupaten Jayapura yang digunakan untuk pembangunan Venue Aquatik seluas 8 Hektar.

Ketua Umum Gerakan Pemuda Jayapura (Gapura), Jack Judson Puraro mengatakan, terkait belum dilunasi lahan pembangunan Venue Aquatic di Kompleks Olahraga Kampung Harapan Sentani, Kabupaten Jayapura, keluarga Daud Moro Ohee yang memiliki area lokasi meminta pemerintah daerah tak berkelit. 

“Pemerintah Provinsi Papua harus menepati janjinya kepada pemilik ulayat,” kata Jack Judson Puraro, Minggu (12/12/2021).

Menurut dia, pemerintah daerah berjanji akan menyelesaikan ganti rugi usai pelaksanaan PON XX. Namun faktanya, hingga saat ini belum ada keseriusan membayar. “Kami melihat tidak ada itikad baik dari pemerintah,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah tidak berbohong dan bertanggungjawab. “Jangan melakukan pembohongan terhadap masyarakat,” tegasnya.

Ia menceritakan, sebelum PON XX digelar, Kepala Kepolisian Daerah Papua pernah bertemu dengan pemilik ulayat dan memberitahu bahwa seluruh persoalan akan dituntaskan pasca PON XX. “Beliau pasang badan untuk menyelesaikan hak ulayat, kami minta tolong dengan apa yang sudah disampaikan,” ucapnya.

Jack Puraro juga meminta agar kerabatnya Jubel Ohee dan Erik Ansaka yang terlibat dalam aksi pemalangan jalan alternatif sebelum pelaksanaan PON dibebaskan kepolisian. 

“Ada keluarga kami Jubel Ohee dan Erik Ansaka ditangkap. Tolong bebaskan, mereka ini adalah Kepala Suku, dan apa yang mereka lakukan itu diatas hak ulayat, bukan milik orang lain dan bukan tanah pemerintah,” paparnya.

Sebelumnya, akhir November 2021, puluhan relawan medis PON XX di Jayapura turut berunjuk rasa menuntut pembayaran kerja. 

Mereka mendesak Gubernur Papua Lukas Enembe bertanggung jawab atas hak relawan kesehatan PON yang gajinya belum dibayar. 

“Presiden Joko Widodo (Jokowi) mesti memerintahkan aparat hukum melakukan pemeriksaan dan audit keuangan PB PON XX Papua,” kata Hein Yopi Olua, tenaga kesehatan PON Papua.*


BACA JUGA

Kopi Papua Bukukan Transaksi Dagang Senilai Rp1,6 Miliar di World of Coffee Jakarta 2025

Senin, 19 Mei 2025 | 18:45 WIB

Pembangunan Untuk Kita Semua, Kepala Suku Besar Puncak : Mari Jaga Kedamaian di Tanah Papua

Senin, 19 Mei 2025 | 14:43 WIB

Senyum di Pantai Hecnuk, Harapan Damai di Muara Tami

Minggu, 18 Mei 2025 | 18:17 WIB

Dari Pantai Hecnuk ke Muara Tami, Satgas Humas Ops Damai Cartenz-2025 Tunjukkan Wajah Humanis Polri

Minggu, 18 Mei 2025 | 17:58 WIB

Dua Personel Gugur di Puncak Jaya, Jenazah Telah Dievakuasi Dan Diserahkan Kepada Keluarga Dengan Upacara Militer

Sabtu, 17 Mei 2025 | 12:10 WIB
TERKINI

Tindakan Tegas Satgas Ops Damai Cartenz Terhadap Oknum Anggota Polri Penjual Amunisi di Papua Pegunungan

8 Jam yang lalu

Kopi Papua Bukukan Transaksi Dagang Senilai Rp1,6 Miliar di World of Coffee Jakarta 2025

9 Jam yang lalu

Pembangunan Untuk Kita Semua, Kepala Suku Besar Puncak : Mari Jaga Kedamaian di Tanah Papua

13 Jam yang lalu

Sertijab Dandim 1701/Jayapura dari Kolonel Inf Henry Widodo kepada Letkol Inf Taufik Hidayat

1 Hari yang lalu

Senyum di Pantai Hecnuk, Harapan Damai di Muara Tami

1 Hari yang lalu
Kontak Informasi wartaplus.com
Redaksi: wartaplus.media[at]gmail.com