Paulus Waterpauw : Penyelenggaraan Negara Harus Memahami Melaksanakan Nilai-Nilai Pancasila
Deputi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) KemendagDrs. Paulus Waterpauw, M.Si saat memberikan kuliah umum di Sorong/Istimewa
SORONG,wartaplus.com - Deputi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kemendagri Drs. Paulus Waterpauw, M.Si dalam kunjungan kerja di Provinsi Papua Barat memberikan kuliah umum bagi mahasiswa di Sorong, Sabtu (23/4/2022).
“Merajut Kebersamaan Membagikan Harmoni Menuju Papua Barat Tercinta” merupakan tema dari kuliah yang dihadiri oleh para BEM se-kota Sorong dan juga tokoh masyarakat.
Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong H. Muhammad Ali dalam sambutannya mengatakan bahwa kuliah umum dengan judul materi internalisasi nilai-nilai Pancasila bagi penyelenggara negara guna ketahanan nasional bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa serta tokoh masyarakat di Sorong tentang nilai Pancasila.
Menurut dia, kegiatan kuliah umum ini pula sebagai salah satu syarat nantinya untuk peningkatan akreditasi Universitas Muhammadiyah Sorong.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada bapak Paulus Waterpauw Deputi Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang bersedia hadir memberikan materi dalam kegiatan bermanfaat ini," ujarnya.
Ia berharap agar materi yang diberikan oleh bapak Paulus Waterpauw dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan tokoh masyarakat yang hadir mengikuti kuliah umum tersebut.
Deputi Badan Nasional Pengelola Perbatasan Kemendagri DrsPaulus Waterpauw, M.Si yang memberikan keterangan terpisah, memaparkan pentingnya nilai Pancasila bagi seorang anak bangsa sebab itu merupakan dasar berpikir pemersatu bangsa.
Dia mengatakan bahwa konflik dalam kehidupan bangsa sudah terjadi pasca kemerdekaan, namun Pancasila menjadi perekat pemersatu kehidupan bangsa.
Mantan Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri itu, menyampaikan bahwa pentingnya nilai Pancasila bagi penyelenggara negara di Papua untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan kesejahteraan.
Ia menjelaskan bahwa berbicara tentang Otonomi Khusus di Papua, ada tiga pilar penyelenggaraan negara yakni eksekutif pemerintah daerah, legislatif DPRD, dan Majelis Rakyat Papua atau MRP sebagai lembaga kultur orang asli Papua.
“Penyelenggaraan negara ini harus memahami dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang diamanatkan oleh undang-undang di negara Republik Indonesia.
"Jika penyelenggaraan negara di Papua berjalan sesuai nilai-nilai Pancasila maka percaya tidak ada permasalahan serta rakyat adik dan makmur," tambah dia.*
