Tingkatkan Kesejahteraan OAP Lewat Program Kolaborasi USAID
Chief of Party USAID Kolaborasi, Caroline Tupamahu saat memberikan terkait program Kolaborasi USAID kepada rekan media/Andi Riri
JAYAPURA, wartaplus.com - Wahana Visi Indonesia (WVI) memperkenalkan program Kolaborasi USAID dalam acara Coffe Talks bersama media di Jayapura, Jumat (04/11).
Kegiatan yang digelar di salah satu cafe, Kota Jayapura tersebut dihadiri sekira 30 perwakilan media yang ada di Jayapura.
Chief of Party USAID Kolaborasi, Caroline Tupamahu dalam paparannya menjelaskan program Koloborasi USAID yang dilaksanakan selama 5 tahun (2022 - 2027) adalah sebuah program yang bertujuan untuk mengoptimalkan implementasi Otonomi Khusus di wilayah Papua dan Papua Barat.
"Kegiatan ini secara umum dalam 5 tahun tujuannya untuk optimalisasi pelaksanaan otsus untuk kesejahteraan orang asli Papua melalui tata kelola pemerintahan yang baik," ujarnya.
Program ini sendiri, sebut Caroline, didanai oleh Amerikat Serikat melalui USAID (United State Agency For International Develepoment) yang diimpelementasikan oleh Wahana Visi Indonesia (WVI) bersama mitra yaitu International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan Kitong Bisa Foundation.
"USAID Kolaborasi ini merupakan program hasil ce-creation atau desain bersama dengan Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri," terangnya.
Adapun hasil yang diharapkan, sebut Caroline, antara lain peningkatan kapasitas dari pemerintah daerah mulai dari perencanaan, penganggaran pengelolaan, hingga pemanfaatan dana otsus.
"Melalui kegiatan pelaksanaan pelatihan kepada Pemda, ada juga kurikulum modul, pendampingan bagi aparatur pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat," sebutnya.
Lalu peningkatan keterlibatan masyarakat asli Papua (OAP) dalam proses perencanaan pengembangan.
"Bagaimana peningkatan kapasitas orang asli Papua untuk mereka bisa meminta hak-hak mereka sebagai orang asli Papua, dan mereka juga bisa terlibat dalam perencanaan pembangunan," imbuhnya.
Serta mendukung pelatihan pendidikan bagi orang asli Papua baik perencana pembangunan serta pelajar untuk mempercepat pembangunandaerah di Papua dan Papua Barat.
"Fokus kami saat ini ada di dua provinsi yaitu Papua dan Papua Barat, tapi tentunya dengan adanya 3 provinsi baru, dimana mereka lebih membutuhkan. Jadi nanti dibicarakan lagi. Tentunya kami mengikut dari pemerintah pusat," jelas Caroline.
Terkait program ini, lanjut dia, tentunya diharapkan pula dapat mendorong kebijakan dari pemerintah untuk perencanaan pembangunan yang lebih baik.
"Pastinya lewat kebijakan jadi salah satu fokus kita selain melatih, tapi kita juga mendorong kebijakan pemerintah yang lebih baik untuk kesejahteraan orang asli Papua," pungkas ia.**
