MENU TUTUP

Bila Korupsi di Tanah Papua Terus Mengakar

Senin, 28 November 2022 | 09:12 WIB / Adm
Bila Korupsi di Tanah Papua Terus Mengakar Benyamin Tiris/Istimewa

ABEPURA,wartaplus.com - Kaum muda Papua di Kabupaten Sarmi menaruh harapan penuh kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya membersihkan tanah Papua dari perilaku korupsi para pejabat daerah. Karena kalau KPK gagal mengatasi perilaku korup di daerahnya, merekalah yang paling terdampak.

Hal itu diungkapkan Benyamin Tiris, Ketua Umum Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Philoktov (IKKBP) di Abepura, Minggu (27/11/2022). Pemuda asal Kabupaten Sarmi ini  meminta Pemerintah Pusat melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih bersungguh-sungguh menangani kasus-kasus korupsi di Papua, termasuk dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Papua Lukas Enembe.

“Harapan kami orang Papua, kalau Bapak Lukas Enembe tidak bersalah, Bapak proaktif kepada negara. Tidak perlu kita saling lempar bola, saling menyalahkan. Penanganan terhadap Bapak Lukas juga, jangan libatkan politik-politik tertentu, nanti kami masyarakat kecil di bawah yang dapat efeknya,” pinta Benyamin.

Benyamin mengungkapkan, besarnya dana yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat ke Papua pada era Otonomi Khusus Jilid Satu, belum memberikan dampak positif bagi masyarakat Papua, khususnya bagi masyarakat kecil.

Kendalanya menurut Benyamin terletak pada transparansi pengelolaan dana Otsus. Ini akibat lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan anggaran. Pengawasan yang lemah, lanjutnya, menyebabkan para pejabat daerah leluasa melakukan penyelewengan.

“Kalau (pengelolaan anggaran) tidak transparan, sampai kapan pun Papua akan tetap begini-begini saja,”tegas Benyamin.

Karena itu, Benyamin menyarankan agar di era Otonomi Khusus (Otsus) Jilid Dua, Pemerintah Pusat atau KPK juga mau melibatkan komponen-komponen masyarakat yang ada di daerah untuk ikut melakukan pengawasan. Komponen masyarakat yang dimaksudkan Benyamin adalah para pemuka masyarakat dari unsur adat, gereja, dan organisasi kepemudaan yang ada di wilayah Papua.

“Saya minta pada Otsus Jilid Dua, benar-benar dikontrol dan melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat Papua untuk ikut mengawasi, supaya pengelolaan dana Otsusnya bisa lebih transparan. Kesejahteraan rakyat jelata lebih terasa, itu harapan kami,”kata Benyamin.

Unsur-unsur yang perlu dilibatkan, sebut Benyamin, silahkan Pemerintah Pusat yang menentukan dan mengatur. Bisa saja tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan sebagainya. Yang utama menurutnya, masing-masing komponen yang dilibatkan tidak bersikap egois atau lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya.

“Buang kita punya egois. Jangan kita saling menjatuhkan. Kita sama-sama jalin kerja sama untuk kepentingan masyarakat, rakyat jelata yang menjadi sasaran penerima manfaat dari dana Otsus ini,”harap Benyamin.*


BACA JUGA

Lagu Gerejawi Musik Akustik Dilombakan, Gubernur Waterpauw: Pemuda Papua Barat Penggerak Pembangunan

Jumat, 27 Januari 2023 | 12:21 WIB

Kejati Papua Tetapkan Plt Bupati Mimika Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi

Jumat, 27 Januari 2023 | 06:57 WIB
Masyarakat Jangan Terpancing

Waktu yang Akan Membuktikan, Bupati Mimika: Tuhan Tahu Apa Yang Saya Buat Untuk Mimika

Jumat, 27 Januari 2023 | 06:53 WIB

Kaluarga Apresiasi Vonis Penjara Seumur Hidup Mayor Helmanto

Rabu, 25 Januari 2023 | 16:38 WIB

Rapat Koordinasi Dengan Wamendagri, Gubernur Waterpauw Sampaikan Sejumlah Hal Penting

Rabu, 25 Januari 2023 | 09:45 WIB
TERKINI

Seorang Anak Balita di Jayapura Dianiaya Secara Keji oleh Ayah Kandungnya

5 Jam yang lalu

Tali Jembatan Gantung Putus, 4 Anggota TNI-Polri Terjatuh ke Sungai Digoel

1 Hari yang lalu

Pj Bupati Jayapura Komitmen Dukung Pembentukan DOB Grime Nawa

1 Hari yang lalu

Polisi Bersama Komunitas Cap Panah Merah, Panen Cabai dan Tomat di Merauke

1 Hari yang lalu

Bocah 12 Tahun Nyaris Jadi Korban Penculikan di Sentani

2 Hari yang lalu
Kontak Informasi wartaplus.com
Redaksi: wartaplus.media[at]gmail.com