Panglima TNI dan Kapolri Siap Tindaklanjuti Keluhan Prajurit Soal Tunjangan Khusus Papua
Panglima TNI Laksamana TNI H. Yudo Margono dan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo memberikan piagam penghargaan kepada prajurit Satgas Damai Cartenz/Andi Riri
JAYAPURA, wartaplus.com - Panglima TNI Laksamana TNI H. Yudo Margono dan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo sepakat untuk menindaklanjuti keluhan prajurit terkait tunjangan khusus Papua yang sejak 2002 tidak mengalami kenaikan.
Ini ditegaskan keduanya saat memberikan arahan kepada para prajurit TNI Polri wilayah Papua, berlangsung di Makodam XVII/Cenderawasih, Senin (09/01) pagi.
Dalam kesempatan tanya jawab, sejumlah prajurit mempertanyakan terkait persoalan kesejahteraan seperti gaji tunjangan khusus Papua yang tidak mengalami kenaikan, lalu masih minimnya sarana rumah dinas untuk prajurit, serta pemberian penghargaan bagi prajurit organik Papua yang sudah berdinas lebih dari 15 tahun.
"Kenaikan harga kebutuhan pokok di Papua, jika dibandingkan dengan tunjangan khusus untuk seluruh prajurit TNI - Polri. Oleh karena itu, kami meminta agar ada tunjangan khusus prajurit TNI Polri di Papua sesuai dengan harga kebutuhan yang ada," ungkap Serda Hizkia Devin, prajurit asal Batalyon RK 751/VJS.
Serka Marinir Vincent, dari Batalyon Pertahanan Pangkalan Lantamal X Jayapura, mempertanyakan soal masih kurangnya ketersediaan rumah dinas untuk prajurit.
"Masih banyak prajurit yang tinggal kos atau ngontrak, sementara kita tahu biayanya cukup besar. Sehingga mohon hal ini diperhatikan," pintanya.
Menanggapi itu, Panglima TNI Yudo Margono menegaskan, terkait keluhan kesejahteraan prajurit tersebut sudah dipikirkan oleh para komandan satuan.
"Saya pikir sudah dipikirkan untuk kesejahteraan setiap personil, tentunya nanti kita bisa tindaklanjuti. Sampai saat ini sebenarnya sudah kita tindak lanjuti soal tunjangan khusus tersebut," ungkap Yudo Margono yang mengaku ini merupakan kunjungan kerja pertama kalinya ke Papua usai dilantik sebagai Panglima TNI.
"Jadi dulu ada tunjangan kemahalan namun mulai 2002 tidak naik-naik, karena mungkin di Papua harganya tidak naik, sehingga tunjangan kemahalannya juga tidak naik. Tetapi itu sudah kita pikirkan dengan Kapolri, kita akan bersama-sama membuat surat, sehingga kita bisa ajukan ke Menteri Keuangan," ungkap Panglima.
Ia menambahkan untuk kisaran kenaikan, akan dikoordinasikan dengan Pangdam dan Kapolda.
"Berapa besarnya untuk Papua, sehingga bisa menjadi standar yang diajukan," tegas Panglima.
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menambahkan, untuk tunjangan khusus Papua ini nantinya akan disampaikan ke Menteri Keuangan maupun pejabat terkait lainnya di pusat.
"Mudah mudahan ini bisa segera di eksekusi. Pastiya bersama Panglima TNI kita akan langsung sampaikan ke pemimpin tertinggi negara. Sehingga mudah mudahan apa yang diharapkan rekan prajurit bisa segera terwujud," harapnya.
Sementara terkait pemberian penghargaan untuk prajurit organik Papua yang sudah bertugas lebih dari 15 tahun, Kapolri menegaskan tidak bisa langsung memberikan keputusan tetapi harus berkoordinasi dengan komandan satuan terlebih dahulu.**
