MENU TUTUP

Sistem Noken Berpotensi Menimbulkan Gangguan Kamtibmas di Pemilu 2024

Selasa, 11 Juli 2023 | 05:48 WIB / Andy
Sistem Noken Berpotensi Menimbulkan Gangguan Kamtibmas di Pemilu 2024 Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fachiri/Andy

JAYAPURA, wartaplus.com - Kepolisian Daerah Papua memetakan 12 kabupaten di Papua masuk dalam kategori rawan konflik selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan digelar serentak pada 14 Februari 2024 mendatang.

Adapun 12 daerah rawan itu meliputi Intan Jaya, Dogiyai, Deyai, Puncak, Nduga, Lany Jaya, Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Jayawijaya, Tolikara dan Yalimo.

Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D Fakhiri mengatakan, pemetaan ini dilakukan untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas yang akan terjadi di Pemilu 2024 mendatang.

“Pemetaan ini kami lakukan agar bisa mengantisipasi gangguan kamtibmas menjelang maupun pada saat Pemilu. Kita juga meminta pemerintah daerah bersama KPU dan Bawaslu untuk mengontrol Daftar Pemilih Tetap (DPT) nya karena biasanya ini menjadi permasalahan,” kata Kapolda kepada wartawan di Kota Jayapura pada Senin (10/7) siang.

Kapolda juga meminta agar system noken juga dikawal dengan ketat, pasalnya sistem ikat noken menjadi salah satu penyabab terjadinya gangguan kamtibmas di daerah.

“Kalau bisa system ikat noken ini dikurangi secara bertahap karena system noken ini dapat menimbulkan korban akibat pesta demokrasi yang berlangsung. Karena biasanya para pelaku politik ini merebut sisa suara itu sehingga menyebabkan gangguan kamtibmas,” bebernya.

“Hal ini akan saya sampaikan juga di daerah-daerah pemekaran saat coffe morning nanti. Intinya kita ingin mencegah agar tidak ada korban akibat pesta demokrsi yang berlangsung,” sambungnya.

Kapolda juga meminta pihak penyelenggara yakni KPU dan Bawaslu untuk mengawal ketat jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) masing-masing kabupaten/kota karena DPT menjadi salah satu faktor yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas di daerah.

“Ujung-ujungnya selalu ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kalau DPTnya tidak berubah, maka pasti jalannya pesta demokrasi aman. Tapi kalau berubah maka pasti akan menimbulkan gangguan kamtibmas,” bebernya.

“ Sebagai contoh DPT di satu TPS jumlahnya satu juta, padahal yang datang coblos hanya 75 orang. Nah yang sisa suara ini akan diperebutkan dan menyebabkan perkelahian. Ini yang kita akan antisipasi,” tandasnya.**


BACA JUGA

Warga Sipil Tewas Ditembak KKB di Intan Jaya, Satgas Ops Damai Cartenz Buru Pelaku

Jumat, 25 Juli 2025 | 17:24 WIB

Seorang Warga Ditikam di Rumahnya Hingga Tewas, Satgas Damai Cartenz: KKB Terlibat Dalam Pembunuhan

Jumat, 25 Juli 2025 | 16:48 WIB

Buronan KKB Ditangkap di Jayawijaya, Terlibat Penembakan Anggota Polri

Kamis, 24 Juli 2025 | 17:40 WIB

Peringati Hari Anak Nasional, Pj Gubernur Papua Gandeng CSR Beri Bantuan di Sejumlah Sekolah

Rabu, 23 Juli 2025 | 18:58 WIB

Polri Tegaskan Tak Ada Tempat bagi Pengkhianat, Keterlibatan dengan KKB Akan Diproses Hukum Tanpa Pandang Bulu

Rabu, 23 Juli 2025 | 18:14 WIB
TERKINI

Evakuasi Jenazah Joni Hendra Berjalan Lancar, Satgas Damai Cartenz Siap Tindak Tegas Pelaku Penembakan

12 Jam yang lalu

Warga Tewas di Yahukimo, Satgas Damai Cartenz Dalami Motif dan Jaringan Pelaku

16 Jam yang lalu

Warga Sipil Tewas Ditembak KKB di Intan Jaya, Satgas Ops Damai Cartenz Buru Pelaku

1 Hari yang lalu

Seorang Warga Ditikam di Rumahnya Hingga Tewas, Satgas Damai Cartenz: KKB Terlibat Dalam Pembunuhan

1 Hari yang lalu

Serius Bangun Budaya Kerja Sehat Membawa Indosat Raih Penghargaan Great Place To Work

2 Hari yang lalu
Kontak Informasi wartaplus.com
Redaksi: wartaplus.media[at]gmail.com