Sistem Noken Berpotensi Menimbulkan Gangguan Kamtibmas di Pemilu 2024
Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fachiri/Andy
JAYAPURA, wartaplus.com - Kepolisian Daerah Papua memetakan 12 kabupaten di Papua masuk dalam kategori rawan konflik selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan digelar serentak pada 14 Februari 2024 mendatang.
Adapun 12 daerah rawan itu meliputi Intan Jaya, Dogiyai, Deyai, Puncak, Nduga, Lany Jaya, Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Jayawijaya, Tolikara dan Yalimo.
Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D Fakhiri mengatakan, pemetaan ini dilakukan untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas yang akan terjadi di Pemilu 2024 mendatang.
“Pemetaan ini kami lakukan agar bisa mengantisipasi gangguan kamtibmas menjelang maupun pada saat Pemilu. Kita juga meminta pemerintah daerah bersama KPU dan Bawaslu untuk mengontrol Daftar Pemilih Tetap (DPT) nya karena biasanya ini menjadi permasalahan,” kata Kapolda kepada wartawan di Kota Jayapura pada Senin (10/7) siang.
Kapolda juga meminta agar system noken juga dikawal dengan ketat, pasalnya sistem ikat noken menjadi salah satu penyabab terjadinya gangguan kamtibmas di daerah.
“Kalau bisa system ikat noken ini dikurangi secara bertahap karena system noken ini dapat menimbulkan korban akibat pesta demokrasi yang berlangsung. Karena biasanya para pelaku politik ini merebut sisa suara itu sehingga menyebabkan gangguan kamtibmas,” bebernya.
“Hal ini akan saya sampaikan juga di daerah-daerah pemekaran saat coffe morning nanti. Intinya kita ingin mencegah agar tidak ada korban akibat pesta demokrsi yang berlangsung,” sambungnya.
Kapolda juga meminta pihak penyelenggara yakni KPU dan Bawaslu untuk mengawal ketat jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) masing-masing kabupaten/kota karena DPT menjadi salah satu faktor yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas di daerah.
“Ujung-ujungnya selalu ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kalau DPTnya tidak berubah, maka pasti jalannya pesta demokrasi aman. Tapi kalau berubah maka pasti akan menimbulkan gangguan kamtibmas,” bebernya.
“ Sebagai contoh DPT di satu TPS jumlahnya satu juta, padahal yang datang coblos hanya 75 orang. Nah yang sisa suara ini akan diperebutkan dan menyebabkan perkelahian. Ini yang kita akan antisipasi,” tandasnya.**
