Pimpin High Level Meeting, Gubernur Waterpauw: Mari Kita Gotong Royong Untuk Kemajuan Bersama
Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw., M.Si., pimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM - TPID) Papua Barat September 2023/Istimewa
MANOKWARI,wartaplus.com - Dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM - TPID) Papua Barat September 2023. Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw., M.Si menuturkan, perkembangan inflasi di Provinsi Papua Barat perlu langkah strategis yang dilakukan dalam mendorong pengendalian inflasi.
"Hari ini kita akan mendapatkan gambaran lengkap tentang perkembangn inflasi, tantangan yang dihadapi, serta peluang yang dapat kita manfaatkan untuk memastikan inflasi yang terjaga di Provinsi Papua Barat,"ujar Gubernur Waterpauw di hadapan seluruh Pimpinan OPD Papua Barat dan Tim TPID Papua Barat, Selasa (12/09/2023). Turut hadir Sekda Papua Barat Dr. Ir. Jacob Fonataba, M.Si, Bupati Manokwari Hermus Indow, Kepala Perwakilan BI Papua Barat Rommy S. Tamawiwy. Gubernur Waterpauw meyakini bahwa dengan semangat gotong royong dan komitmen bersama, dapat meraih kemajuan yang signifikan.
"Untuk itu, Saya mengajak seluruh stakeholder yang hadir hari ini untuk bekerja sama dalam mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dari diskusi hari ini,"ujarnya.
Visi Bersama
Tentu dapat ditingkatkan koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi yang efektif antara pemerintah, Bank Indonesia, sektor swasta dan masyarakat dalam mewujudkan visi bersama untuk Menuju
Papua Barat aman, sejahtera dan bermanfaat. "Dibulan Agustus 2023 lalu, Kabupaten Manokwari tercatat menjadi Kota/Kabupaten IHK dengan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia,"bebernya.
Kabupaten Manokwari mengalami inflasi sebesar 0,55% (mtm) atau 6,40% (yoy). Sebagai satu-satunya kota IHK di Papua Barat, dimana tingkat inflasi di Kabupaten Manokwari akan mewakili angka inflasi di Papua Barat.
"Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius dari kita semua. Tingkat inflasi merupakan salah satu aspek yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat,"kata Gubernur Waterpauw.
Pergerakan inflasi di suatu daerah mencerminkan daya beli masyarakat di dalam daerah tersebut. Maka harus memastikan tingkat inflasi yang terjaga dan dalam rentang sasaran nasional
yang sebesar 3,0%+1%.
"Sedangkan Pengendalian inflasi, harus didorong melalui strategi 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, serta Komunikasi yang Efektif. Seluruh strategi ini hanya dapat dicapai melalui sinergi dan kolaborasi antar OPD serta stakeholder terkait di Papua Barat,"ujarnya.
Indonesia sedang dilanda fenomena EI Nino yang menyebabkan kekeringan di berbagai willayah di Indonesia. Hasil panen komoditas pangan terutama beras menjadi menurun imbas hasil
produksi yang berkurang. "Selain itu, kondisi ini diperparah dengan kebijakan pembatasan ekspor negara mitra dagang kita seperti India dan Vietnam,"ujar Gubernur.
Di tahun 2023, inflasi komoditas beras di Papua Barat tercatat terus merangkak naik. Hal ini terutama disebabkan masih banyaknya pasokan pangan dipasok dari daerah produksi yang terdampakEl Nino.
"Menjadi perhatian khusus bagi kita semua, terutama Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan untuk mengakselerasi pemanfaatan lahan
tidur untuk mendorong kemandirian pangan lokal," ujarnya. Dalam jangka pendek, perlu didorong Kerjasama Antar Daerah (KAD) antara seluruh abupaten di Papua Barat, terutama daerah penghasil komoditas pangan, hortikultura dan ikan.
"Sehingga kelangkaan dan tingginya disparitas harga dapat segera diatasi. Saya minta seluruh bupati segera membentuk Perjanjian Kerjasama Antar Daerah dan merumuskan teknis KAD
yang akan dilaksanakan secara kongkret," tegas Gubernur.
Selain itu, juga ingin mendorong gagasan pembentukan BUMD Papua Barat yang berfokus pada pengembangan food estate. BUMD akan berfokus pada pengolahan produk, pemasaran, serta stabilisasi harga pangan bergejolak melalui skema off taker produksi pertanian di Papua
Barat," tandasnya.
Selain komoditas beras, di dorong pengendalian inflasi komoditas ikan segar di Papua Barat. "Dinas Kelautan dan Perikanan harus bersinergi dengan KSOP di Papua Barat untuk memastikan kepemilikan pas kecil nelayan untuk.mastikan penyaluran subsidi BBM nelayan yang tepat sasaran,"kata Gubernur Waterpauw.
Gerai pelayanan terpadu satu pintu nelayan juga harus terus dioptimalkan. Perlu juga mengaktifkan kembali tempat pelelangan ikan (TPI) agar tidak terjadi spekulasi harga ikan segar.
"Selanjutnya untuk mengantisipasi tingginya harga tiket angkutan udara, saya harap semua dinas dan pihak terkait segera mengakselerasi perpanjangan runway Bandara Rendani agar dapat menghadirkan persaingan usaha yang sehat,"ujarnya.
Tak hanya soal inflasi saja yang diperhatikan pemerintah Provinsi Papua Barat, Termasuk mendatangkan maskapai baru dapat melayani
penerbangan dari dan ke Manokwari serta menjadikan Manokwari sebagai hubungan transportasi udara masuk dan keluar Papua Barat.
"Saya berharap HLM TPID Papua Barat
ini menjadi sarana bagi kita semua dalam memastikan tingkat inflasi yang terjaga dan mendorong kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Barat,"tuturnya. Gubernur Waterpauw mengajak agar kita terus bekerja keras, bahu- membahu, untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi Papua Barat dan seluruh rakyatnya.*
