MENU TUTUP

Aparat Keamanan dan Satpol Hadang Pendemo Agar Tak Mendekat di Kantor Walikota

Selasa, 05 November 2024 | 11:04 WIB / Roberth
Aparat Keamanan dan Satpol Hadang Pendemo Agar Tak Mendekat di Kantor Walikota Para pendemo sedang melakukan aksinya diluar pintu utama Kantor Walikota Jayapura

JAYAPURA,wartaplus.com - Aparat keamanan dan Satpol PP menghadang sekitar 50-an pendemo yang  menamakan diri Koalisi Peduli Demokkrasi Papua melakukan aksi demo Gerakan Rakyat Melawan Kejahatan Demokrasi, Selasa (5/11/2024) siang di Kantor Walikota Jayapura.

Pendemo ini hanya bisa melakukan aksi mereka depan pintu utama Kantor Walikota Jaya. Pendemo dibiarkan berjemur sambil melaksanakan aksi mereka. Tak ada kelelahan buktinya suling tambur terus dibunyikan

Dalam demo ini mereka menuntut  ASN, TNI netra dalam Pilkada Papua dan rekaman Pj Walikota Jayapura yang viral harus diusut tuntas dan mengundurkan diri dari jabatannya. "Jangan rusak demokrasi di Tanah Papua,"teriak pendemo di Kantor Walikota Jayapura.

"Lawan kejahatan demokrasi, lawan kejahatan demokrasi,"teriak pendemo.

Demo yang diwarnai dengan suling tambur serta pendemo berpakaian adat ini dihadang aparat di jalan masuk Kantor Walikota tepatnya samping lapangan upacara.

Baca Jugahttp://Soal Rekaman Suara Pj Walikota Yang Viral, Pemprov Papua Tunggu Hasil Penyelidikan Bawaslu https://www.wartaplus.com/read/18840/Soal-Rekaman-Suara-Pj-Walikota-Yang-Viral-Pemprov-Papua-Tunggu-Hasil-Penyelidikan-Bawaslu

Seperti diketahui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tengah mendalami laporan disertai bukti rekaman berisi dugaan cawe-cawe Penjabat Wali Kota Jayapura, Christian Sohilait, yang mengerahkan kekuatan untuk memenangkan satu di antara dua pasangan calon Gubernur Papua di Pilkada 2024.

"Jujur, waktu video rakaman itu viral, saya sudah panggil dan saya ingatkan sebagai pejabat publik harus berhati-hati dalam bertindak, khususnya soal netralitas. Semua pejabat ASN harus netral,"ungkap Limbong di ruang kerjanya, Jumat (1/11/2024).

Apabila nantinya terbukti cawe-cawe, lanjut Limbong, pihaknya akan menunggu petunjuk dari pemerintah Pusat mengenai langkah selanjutnya terhadap Pj Wali Kota Jayapura.

"Tentunya saya akan meminta petunjuk karena Pj Wali Kota adalah ranah pemerintah pusat untuk menunjuk atau mengganti," jelasnya.*


BACA JUGA

Satgas Damai Cartenz dan Polres Yahukimo Serahkan Tersangka Kasus Penyerangan Nakes dan Guru ke Kejaksaan Jayawijaya

Sabtu, 08 November 2025 | 13:58 WIB

Musda II Partai Golkar Papua Tengah, Bahlil: Pemilu 2029 Kita Rebut Kembali Gubernur dan Bupati

Sabtu, 08 November 2025 | 11:30 WIB

Kakanwil Kemenag Papua Lantik Dua Pejabat Administrator, Tegaskan Pemindahan Jabatan Sebagai Upaya Reaktualisasi Instansi

Sabtu, 08 November 2025 | 09:08 WIB

Satgas Ops Damai Cartenz Lumpuhkan Seorang yang Menamakan Dirinya  Komandan Batalyon Semut Merah KKB Yahukimo

Jumat, 07 November 2025 | 13:39 WIB

Freeport Indonesia Gandeng Pemkab Nabire Percepat Penurunan Stunting melalui PASTI Papua

Jumat, 07 November 2025 | 07:53 WIB
TERKINI

Pelantikan Ketua dan Pengurus BPD KKSS Kabupaten Jayapura, Bangun Papua dengan Semangat Perantau

17 Menit yang lalu

Satgas Damai Cartenz dan Polres Yahukimo Serahkan Tersangka Kasus Penyerangan Nakes dan Guru ke Kejaksaan Jayawijaya

4 Jam yang lalu

Musda II Partai Golkar Papua Tengah, Bahlil: Pemilu 2029 Kita Rebut Kembali Gubernur dan Bupati

6 Jam yang lalu

Kakanwil Kemenag Papua Lantik Dua Pejabat Administrator, Tegaskan Pemindahan Jabatan Sebagai Upaya Reaktualisasi Instansi

9 Jam yang lalu

Kantor Hukum Pieter Ell dan Rekan Dampingi Kepala Kampung Yahukimo Serahkan Berkas Alasan PK ke-2

20 Jam yang lalu
Kontak Informasi wartaplus.com
Redaksi: wartaplus.media[at]gmail.com