MENU TUTUP

Aparat Keamanan dan Satpol Hadang Pendemo Agar Tak Mendekat di Kantor Walikota

Selasa, 05 November 2024 | 11:04 WIB / Roberth
Aparat Keamanan dan Satpol Hadang Pendemo Agar Tak Mendekat di Kantor Walikota Para pendemo sedang melakukan aksinya diluar pintu utama Kantor Walikota Jayapura

JAYAPURA,wartaplus.com - Aparat keamanan dan Satpol PP menghadang sekitar 50-an pendemo yang  menamakan diri Koalisi Peduli Demokkrasi Papua melakukan aksi demo Gerakan Rakyat Melawan Kejahatan Demokrasi, Selasa (5/11/2024) siang di Kantor Walikota Jayapura.

Pendemo ini hanya bisa melakukan aksi mereka depan pintu utama Kantor Walikota Jaya. Pendemo dibiarkan berjemur sambil melaksanakan aksi mereka. Tak ada kelelahan buktinya suling tambur terus dibunyikan

Dalam demo ini mereka menuntut  ASN, TNI netra dalam Pilkada Papua dan rekaman Pj Walikota Jayapura yang viral harus diusut tuntas dan mengundurkan diri dari jabatannya. "Jangan rusak demokrasi di Tanah Papua,"teriak pendemo di Kantor Walikota Jayapura.

"Lawan kejahatan demokrasi, lawan kejahatan demokrasi,"teriak pendemo.

Demo yang diwarnai dengan suling tambur serta pendemo berpakaian adat ini dihadang aparat di jalan masuk Kantor Walikota tepatnya samping lapangan upacara.

Baca Jugahttp://Soal Rekaman Suara Pj Walikota Yang Viral, Pemprov Papua Tunggu Hasil Penyelidikan Bawaslu https://www.wartaplus.com/read/18840/Soal-Rekaman-Suara-Pj-Walikota-Yang-Viral-Pemprov-Papua-Tunggu-Hasil-Penyelidikan-Bawaslu

Seperti diketahui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tengah mendalami laporan disertai bukti rekaman berisi dugaan cawe-cawe Penjabat Wali Kota Jayapura, Christian Sohilait, yang mengerahkan kekuatan untuk memenangkan satu di antara dua pasangan calon Gubernur Papua di Pilkada 2024.

"Jujur, waktu video rakaman itu viral, saya sudah panggil dan saya ingatkan sebagai pejabat publik harus berhati-hati dalam bertindak, khususnya soal netralitas. Semua pejabat ASN harus netral,"ungkap Limbong di ruang kerjanya, Jumat (1/11/2024).

Apabila nantinya terbukti cawe-cawe, lanjut Limbong, pihaknya akan menunggu petunjuk dari pemerintah Pusat mengenai langkah selanjutnya terhadap Pj Wali Kota Jayapura.

"Tentunya saya akan meminta petunjuk karena Pj Wali Kota adalah ranah pemerintah pusat untuk menunjuk atau mengganti," jelasnya.*


BACA JUGA

Satgas Damai Cartenz Tunjukkan Kepedulian Sosial Lewat Aksi Cukur Rambut Anak

Rabu, 14 Mei 2025 | 14:25 WIB

Satgas Ops Damai Cartenz-2025 dan Polres Yahukimo Gelar Reposisi & Rekonstruksi Tindak Kekerasan terhadap Warga Sipil

Rabu, 14 Mei 2025 | 14:23 WIB

Kopi Papua Kembali Tampil di World of Coffee Jakarta

Rabu, 14 Mei 2025 | 14:17 WIB

Peduli Bencana Banjir Wamena, Telkomsel Salurkan Bantuan CSR Logistik serta Posko Layanan Telepon Gratis

Selasa, 13 Mei 2025 | 17:11 WIB

Tokoh Agama Pdt. Yones Wenda Ajak Semua Pihak Akhiri Kekerasan Serta Serukan Kedamaian di Tanah Papua

Selasa, 13 Mei 2025 | 16:03 WIB
TERKINI

Satgas Damai Cartenz Tunjukkan Kepedulian Sosial Lewat Aksi Cukur Rambut Anak

6 Jam yang lalu

Satgas Ops Damai Cartenz-2025 dan Polres Yahukimo Gelar Reposisi & Rekonstruksi Tindak Kekerasan terhadap Warga Sipil

6 Jam yang lalu

Kopi Papua Kembali Tampil di World of Coffee Jakarta

6 Jam yang lalu

Peduli Bencana Banjir Wamena, Telkomsel Salurkan Bantuan CSR Logistik serta Posko Layanan Telepon Gratis

1 Hari yang lalu

Tokoh Agama Pdt. Yones Wenda Ajak Semua Pihak Akhiri Kekerasan Serta Serukan Kedamaian di Tanah Papua

1 Hari yang lalu
Kontak Informasi wartaplus.com
Redaksi: wartaplus.media[at]gmail.com