Program Makan Bergizi Gratis di Papua Masih Tunggu Juknis Pusat
Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong/dok.Dian Mustika
JAYAPURA, wartaplus.com - Pelaksanaan Program Makan Gratis Bergizi (MBG) yang digelar serentak secara nasional pada Senin (06/01/2025), belum bisa dilaksanakan di Provinsi Papua.
Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong kepada wartawan membeberkan alasannya.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Papua hingga saat ini masih menunggu petunjuk mengenai mekanisme pelaksanaan program MBG, khususnya terkait mekanisme penganggaran dan pelayanan dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Tidak ada pos anggaran dalam APBD Papua untuk program tersebut. Karena itu, kami masih menunggu petunjuk dari Badan Gizi Nasional (BGN) menyangkut anggarannya," kata Ramses.
Ia menyebut saat tercatat jumlah anak sekolah di Papua sebanyak 200 ribu orang, kalau per porsi nilainya Rp30 ribu berarti Rp6 miliar sekali makan.
"Nanti kita lihat dari BGN itu anggarannya seperti apa," tukasnya.
Ramses menjelaskan, anggaran MBG di Papua, tidak bisa disamakan dengan Pulau Jawa karena adanya perbedaan harga untuk seporsinya.
"Dari uji coba itu di Kota Jayapura harganya Rp30 ribu, di Kabupaten Waropen Rp40-45 ribu. Kalau di Kabupaten Mamberamo Raya sendiri pasti di pusat kota berbeda harganya dengan di distriknya," bebernya.
Lanjut dia, titik lokasi dapur umum SPPG juga masih harus dikoordinasikan. Termasuk menyangkut konsep pelayanannya ke sekolah-sekolah.
"Contohnya di Kota Jayapura waktu itu di Waena untuk dapurnya. Apakah ini nanti di antar ke Skouw juga, atau seperti apa," tukasnya.
Menurut Ramses, pelaksanaan program MBG ini perlu suatu upaya yang keras. Sebab ini adalah program baru.
"Memulai sesuatu yang baru itu pasti banyak hambatan. tapi saya yakin dalam 1 atau 2 minggu kedepan pasti jalan," kata Ramses.**
