Optimalkan Penggarapan Lahan di Lokasi Food Estate di Kabupaten Merauke
Petani memanen padi di Desa Tambak Baya, Lebak, Banten, Kamis (21/3/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/aww
JAKARTA,wartaplus.com - Pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai kebijakan pemerintah mengejar swasembada pangan komoditas beras dalam 100 hari kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran, akan dapat dengan mudah dicapai.
Khudori dihubung di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa hal itu merujuk pada alokasi anggaran dan pengelolaan sumber daya, pada tahun pertama 2025, fokus dan konsentrasi ke padi.
Dia menyampaikan, dengan adanya anggaran di Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), hingga subsidi dan lainnya yang fokus untuk memastikan sawah bisa ditanami dengan baik dan berkelanjutan.
"Dengan menyediakan benih, pupuk, dan infrastruktur yang menjamin ketersediaan air. Melihat langsung at all cost ini, sepertinya tidak terlalu sulit untuk mencapai swasembada beras," kata Khudori.
Kendati demikian, dia menekankan perlunya swasembada beras yang berkelanjutan. Program itu bisa dan tetap akan terus berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri apabila ada anggaran secara kontinu."Ketika menggelontorkan anggaran menurun, bahkan tidak ada, bagaimana kelanjutannya," ujarnya lagi. Apalagi, kata Khudori, apabila hanya berfokus kepada satu komoditas padi, maka juga berimplikasi pada komoditas lain.
Ia menerangkan, ketika membutuhkan perhatian dengan anggaran yang cukup, tidak mudah mengalihkan hal itu. Misalnya, saat ini wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang kembali mengganas. Peternak perlu dibantu vaksin gratis atau yang terjangkau. "Mestinya ada program penggantian ternak yang dipotong paksa atau dimusnahkan," ujarnya.
Meski begitu, dia menyoroti bahwa perlu adanya penjelasan secara detail apa yang dimaksud dengan swasembada pangan yang dicanangkan. Apakah secara umum atau per komoditas.
Namun, dia menilai bahwa apabila merujuk langkah-langkah yang dilakukan Kabinet Merah Putih, hal itu mengarah pada swasembada komoditas. "Makanya di tahun pertama ini fokus menekan impor empat komoditas mulai beras, jagung, gula dan garam," kata Khudori.
Selain itu, Khudori juga menyarankan agar pemerintah fokus dan mengoptimalkan penggarapan lahan di lokasi food estate (FE), seperti yang ada di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, yang sudah dibuka sejak berpuluh-puluh tahun sebelumnya.
"Jangan buru-buru buka lahan baru, dari hutan misalnya. Karena lahan eks FE masih banyak. Bahwa kita perlu menambah lahan pertanian, ya. Tapi sebaiknya mengoptimalkan lahan bukaan yang sudah ada," katanya pula.
Ia juga menyarankan pentingnya bagi pemerintah untuk melindungi dan memproteksi lahan pertanian produktif yang ada.
Lahan produktif yang ada, bagi Khudori, membutuhkan waktu yang lama dalam membentuknya serta memerlukan anggarannya yang cukup besar.
"Jangan sampai kita sibuk membuka lahan baru yang belum tentu berhasil dan bisa produktif dalam waktu dekat, tapi pada saat yang sama lahan produktif yang ada dibiarkan dikonversi," ujarnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa perlunya fokus membangun fondasi dan melakukan aneka langkah untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
Dalam konteks itu, kata Khudori lagi, selain menambah lahan, membenahi infrastruktur irigasi, hal yang tak kalah penting lainnya adalah membenahi riset dan pengembangan (R&D). "Memacu produktivitas (pertanian) kuncinya ya di R&D," kata Khudori menegaskan.
