MENU TUTUP

Kuasa Hukum: Penundaan SK Pelantikan Anggota DPRP Mengulangi 'Dosa' Lama

Selasa, 29 April 2025 | 19:04 WIB / Andy
 Kuasa Hukum: Penundaan SK Pelantikan Anggota DPRP Mengulangi 'Dosa' Lama Dr. Pieter Ell, S.H., M.H., Ph.D/Istimewa

JAKARTA,wartaplus.com - Penundaan Surat Keputusan Pelantikan 11 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) periode 2024-2029 dari jalur pengangkatan disayangkan oleh  11 Calon DPRP yang seyogyanya dilantik.

Melalui kuasa hukumnya Dr. Pieter Ell sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dengan tegas memaparkan ada beberapa alasan hukum mengapa SK Pelantikan itu sebaiknya dikeluarkan oleh Kemendagri. 

"Pertama, obyek sengketa berupa keputusan tim seleksi  dalam perkara no.12 dan 13 tahun 2025 PTUN  itu prematur dan belum final. ," jelas Pieter Ell, dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa (29/4/2025). 

Kedua, lanjutnya, tidak ada penetapan penundaan dari Majelis Hakim  terhadap obyek sengketa yang dikeluarkan oleh tim seleksi. Dan, ketiga, gugatan ke ptun jayapura salah kamar dimana  bagi individu yang merasa dirugikan hanya dapat mengajukan gugatan terhadap Mendagri di PTUN Jakarta . 

"Atas pertimbangan hukum tersebut, saya memohon agar Mendagri bisa menerbitkan SK Pelantikan 11 Anggota DPRP jalur pengangkatan," tegas advokat yang juga dikenal sebagai aktor layar lebar bareng Syahrini ini.

Pieter Ell mengingatkan, penerbitan SK Pelantikan itu sangat penting agar tidak mengulangi 'dosa-dosa' yang terjadi 5 tahun lalu, di mana Anggota DPRP jalur pengangkatan hanya efektif menjalankan tugasnya selama 4 tahun karena keterlambatan SK Mendagri.

"Saya berharap kejadian tersebut tidak terulang lagi, sehingga Anggota DPRP bisa bekerja maksimal," tukasnya. 

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengakui, Pemerintah Provinsi Papua telah menerbitkan Keputusan Gubernur Papua Nomor: 100.3.3.1/KEP.73/2025 tanggal 11 Februari 2025 tentang Penetapan Calon Anggota DPRP Terpilih Melalui Mekanisme Pengangkatan. Keputusan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah pada 20 Februari 2025.

Hanya saja, saat ini proses pengesahan masih ditunda, mengingat adanya gugatan hukum yang diajukan ke PTUN Jayapura terhadap Keputusan Gubernur Papua dan hasil kerja Panitia Seleksi (Pansel). Perkara tersebut teregister dengan Nomor 13/G/2025/PTUN.JPR.

"Kemendagri berkomitmen penuh untuk menjunjung tinggi asas kepastian dan supremasi hukum dalam setiap tahapan proses ini. Pemerintah tidak akan melakukan intervensi terhadap jalannya persidangan dan sepenuhnya menghormati proses peradilan yang sedang berlangsung,"imbuh Wamendagri.*


BACA JUGA

Polisi Kawal Proses Pelipatan dan Sortir Surat Suara PSU Pilgub Papua di Kota Jayapura

Rabu, 25 Juni 2025 | 05:54 WIB

PTUN Jayapura Tolak Gugatan Robert Senggi Terkait Hasil Seleksi Anggota DPRP Jalur Otsus

Selasa, 24 Juni 2025 | 15:13 WIB

Bertentangan dengan Firman Tuhan, Tokoh Agama Minta KKB Hentikan Kekerasan di Tanah Papua

Senin, 23 Juni 2025 | 05:47 WIB

Kehangatan Personel Satgas Ops Damai Cartenz Bersama Anak-anak dan Masyarakat Timika

Minggu, 22 Juni 2025 | 19:57 WIB

Personel Satgas Humas Ops Damai Cartenz Bangun Keakraban dengan Anak-anak di Mimika

Minggu, 22 Juni 2025 | 19:54 WIB
TERKINI

Penumpang Batik Air Meninggal Dunia dalam Penerbangan

42 Menit yang lalu

Polisi Kawal Proses Pelipatan dan Sortir Surat Suara PSU Pilgub Papua di Kota Jayapura

3 Jam yang lalu

Pererat Persatuan, Satgas Damai Cartenz Hadirkan Sentuhan Kemanusiaan di Distrik Pugima

14 Jam yang lalu

PTUN Jayapura Tolak Gugatan Robert Senggi Terkait Hasil Seleksi Anggota DPRP Jalur Otsus

17 Jam yang lalu

Wujudkan Keamanan dan Kedekatan dengan Masyarakat, Satgas Ops Damai Cartenz Gelar Patroli dan Kegiatan Humanis di Distrik Pugima

20 Jam yang lalu
Kontak Informasi wartaplus.com
Redaksi: wartaplus.media[at]gmail.com