Pj Gubernur Papua Hadiri Zoom Meeting Rakor Sosialisasi Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
Pj Gubernur Papua, Agus Fatoni mengikuti zoom meeting rakor Sosialisasi Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dipimpin langsung Mendagri, Tito Karnavian/dok.Dian Mustika
JAYAPURA, wartaplus.com - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Agus Fatoni menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Sosialisasi Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui zoom meeting. Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
Melalui kesempatan ini, Mendagri mengatakan pentingnya peran aktif dari Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mendukung percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program strategis nasional. Mendagri juga meminta seluruh kepala daerah segera membentuk satuan tugas (satgas) serta menjalin koordinasi intensif dengan PIC dari Badan Gizi Nasional (BGN) agar program berjalan optimal.
“Nah, setelah itu rekan-rekan kepala daerah, segera saya minta menunjuk semacam membuat satgas untuk MBG dan tunjuk ketuanya,” ucap Mendagri secara virtual dari Kementerian Mendagri, Jakarta, Jumat (18/07/2025).
Melalui kesempatan ini, Mendagri menyerahkan kewenangan sepenuhnya kepada masing-masing daerah untuk menentukan ketua satgas.
Mendagri memberikan kewenangan tersebut kepada kepala daerah masing-masing.
“Silakan apakah mau Sekda, ataukah pejabat tertentu, Kepala Bappeda, atau Kepala Dinas Pendidikan, dipersilakan saja, asal diberikan kewenangan,” kata Mendagri.
Diperlukan kolaborasi teknis yang efektif antara BGN dan Pemerintah Daerah (Pemda) guna percepatann program MBG. Oleh karena itu, BGN juga telah memberikan sejumlah contact person dari setiap provinsi/kabupaten/kota agar komunikasi terjalin dengan lancar.
Selain pembentukan satgas, Mendagri juga meminta kepala daerah untuk menentukan titik-titik lokasi pembangunan dapur MBG atau SPPG di wilayah masing-masing. Lokasi tersebut tentunya perlu mempertimbangkan kondisi geografis, keterjangkauan serta sebaran peserta didik.
Mendagri menyebut pendekatan pelaksanaan program MBG tidak dapat diseragamkan secara nasional, terlebih di daerah kepulauan, pegunungan, dan wilayah terpencil lainnya. Oleh karena itu, diperlukan masukan langsung dari Pemda yang paling memahami kondisi di lapangan.
“Ini karena yang paling paham adalah rekan-rekan kepala daerah tentang daerahnya masing-masing,” ucap Mendagri.
Selain perbaikan gizi anak-anak, program MBG juga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Pembangunan dapur MBG akan membutuhkan tenaga kerja seperti juru masak, petugas kebersihan, dan pengelola logistik.
Program ini juga diyakini akan turut menggerakkan roda ekonomi daerah melalui sistem rantai pasok bahan makanan lokal.
“Ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pusat. Karena off-taker-nya, pembelinya jelas, ada anggaran yang sudah disiapkan,” ujarnya.
Kegiatan ini turut dihadiri secara virtual oleh Kepala BGN Dadan Hindayana, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Bidang Pangan Kasan, serta Kepala Daerah se-Indonesia lainnya.(rilis)
