Apel Perdana Gubernur Fakhiri, Instruksikan TPP ASN Segera Dicairkan
Gubernur Papua, Mathius Fakhiri bersama Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen memimpin apel perdana di halaman kantor Gubernur Papua, Senin (20/10/2025)/Andi Riri
JAYAPURA, wartaplus.com - Gubernur Papua, Mathius Fakhiri, bersama Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen, memimpin apel gabungan perdana pasca pelantikan resmi mereka oleh Presiden pada 8 Oktober 2025 lalu.
Apel yang digelar di halaman Kantor Gubernur Papua, Dok II Jayapura, Senin (30/10/2025) pagi, dihadiri ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tercatat, sekitar 3.000 ASN hadir dari total 8.000 pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Dalam amanatnya, Gubernur Fakhiri langsung menegaskan komitmennya untuk memperhatikan kesejahteraan ASN. Ia memerintahkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua agar segera mencairkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tertunda selama tiga bulan terakhir, yakni Juli, Agustus, dan September 2025.
“Saya minta BPKAD segera hitung ulang dan bayarkan hak pegawai. Jangan ditunda lagi,” tegas Gubernur Fakhiri, disambut sorak sorai ASN yang memenuhi lapangan apel.
Namun, Fakhiri juga mengingatkan agar pencairan TPP tidak membuat semangat kerja ASN menurun. Ia menekankan bahwa kesejahteraan harus berjalan seiring dengan peningkatan disiplin dan kinerja.
“TPP cair bukan berarti boleh santai. Kepala OPD wajib awasi langsung pegawainya agar pelayanan publik terus membaik,” ujarnya.
Menindaklanjuti instruksi tersebut, Plt Kepala BPKAD Papua, Rusdianto, menyampaikan bahwa pihaknya segera melakukan proses pencairan dengan tetap mengacu pada mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, pembayaran akan dilakukan bertahap dan disesuaikan dengan tingkat kehadiran serta disiplin kerja ASN, baik berdasarkan sistem absensi digital maupun manual yang diterapkan di masing-masing SKPD.
“Kita akan hitung sesuai data absensi. Ini bagian dari penerapan disiplin kerja, sejalan dengan arahan Bapak Gubernur,” jelas Rusdianto.
Ia menambahkan, kebijakan ini diharapkan menjadi dorongan positif bagi ASN untuk semakin meningkatkan kinerja dan memperkuat tanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat.
“Ini bukan semata soal hak pegawai, tapi juga komitmen kita bersama untuk menghadirkan pelayanan yang optimal bagi warga Papua,” tandasnya.**
