Solidaritas Mahasiswa Nduga Ancam Boikot Pilpres di Papua
Aksi unjuk rasa Solidaritas Ratapan Kemanusiaan Nduga di halaman kantor DPR Papua, Kamis (18/7)/Andi Riri
JAYAPURA,- Seratusan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Ratapan Kemanusiaan Nduga berunjuk rasa menuntut agar TNI Polri segera menarik pasukannya baik organik maupun non organik dari seluruh wilayah kabupaten Nduga, Papua. Unjuk rasa dilakukan di halaman kantor DPR Papua, Kamis (19/7) siang
Tuntutan ini menyusul situasi keamanan di wilayah tersebut yang belum kondusif pasca penyerangan pasukan TNI Polri di markas Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB) di kampung Alguru sepekan lalu.
Bahkan kabarnya sampai saat ini sebagian besar masyarakat Nduga telah mengungsi ke hutan dan juga ke daerah lain.
Selain menuntut penarikan pasukan dari wilayah Nduga karena dianggap telah melakukan pelanggaran HAM berat, para mahasiswa yang berasal dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Jayapura ini juga mengancam akan memboikot pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di seluruh wilayah bumi cenderawasih.
"Kami akan boikot pilpres di Papua jika tidak ada penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi di Papua termasuk pelanggaran HAM berat yang terjadi di Nduga," ancam perwakilan mahasiswa STIE Ottow Geisler dalam orasinya.
Dia juga meminta pemerintah segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah di Nduga agar tidak ada lagi jatuh korban.
Perwakilan mahasiswa STIE Port Numbay dalam orasinya mengaku prihatin dan sedih melihat banyak warga asli Nduga yang mengungsi meninggalkan kampung halamannya karena ketakutan dengan serangan aparat.
"Situasi ini menyakitkan hati kami kami bersedih melihat keluarga kami yang masih berada di hutan, tidur di alam terbuka, kedinginan tanpa makanan hanya karena takut dengan senjata aparat," sedihnya.
Hingga berita ini diturunkan orasi masih terus dilakukan oleh para perwakilan mahasiswa dari masing masing kampus.
Para mahasiswa yang datang sambil membawa berbagai spanduk dan poster, diterima langsung oleh Ketua DPRP, Yunus Wonda didampingi oleh sejumlah anggota dewan lainnya. Tampak hadir pula sejumlah Komisioner Komnas HAM Pusat.*
