Bupati Befa: Penerimaan CPNS di Papua Tetap Mengakomodir Non Papua
Ketua Asosiasi Bupati se-Pegunungan Tengah Papua, Befa Yigibalom saat diwawancarai pers diJakarta/Istimewa
JAKARTA,—Ketua Asosiasi Bupati Se-Pegunungan Tengah Papua, Befa Yigibalom mengatakan, meski Presiden Joko Widodo telah menyetujui untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 dilakukan secara offline atau manual untuk mengakomodir Orang Asli Papua (OAP), namun tentu saja untuk formasinya tetap dibuka juga bagi Non Papua. Artinya tidak semuanya yang diterima adalah OAP, namun ada bidang bidang tekhnis yang juga dibuka untuk non OAP.
“Para dokter dan tenaga kesehatan, para guru, yang setia mengabdi di Papua dari suku mana saja, punya kesempatan yang sama mengikuti test CPNS. Porsinya tentu pemerintah daerah yang tahu, siapa-siapa yang layak, yang melayani sepenuh hati hari ini, dan mereka layak tinggal dan mengabdi di Papua,” ujar Befa di Jakarta beberapa waktu lalu.
Menurut dia, usulan pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS di Papua dilakukan secara offline adalah untuk menghindari praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dan distribusi SDM Orang Asli Papua secara merata di seluruh wilayah..
“Sampai hari ini, di Papua, ada suku tertentu, keluarga tertentu di wilayah tertentu yang belum satu pun jadi PNS. Dan ketika dia diperlombakan dengan tingkat kemajuan (secara online) maka ia akan terus tersingkir dalam sejarah bangsa ini. Yang bisa bagi kue ini secara adil ya kepala daerah. Tetapi tentu saja mulai dari sekarang, kita akan persiapkan agar ke depan orang Papua bisa bersaing secara nasional dan global,” ungkap Befa yang juga Bupati Kabupaten Lanny Jaya
Untuk itu, lanjut dia, dalam waktu dekat, Gubernur dan Kementerian PAN RB akan melakukan regulasi bagaimana tata cara penerimaan secara manual tersebut.
“Jadi tunggu saja, tata cara manualnya akan disepakati, tanggalnya akan diumumkan. Tentu saja waktu pelaksaan tidak bersamaan dengan test online daerah lain. Segera, dalam waktu secepatnya. Kita berharap para staf gubernur khususnya SKPD terkait bisa bekerja lebih cepat,” tegas Ketua DPC Demokrat Lanny Jaya ini.
Sementara terkait tenaga honorer K2 di Papua yang tengah menunggu proses pengangkatan menjadi CPNS, Befa menjelaskan hal tersebut juga telah disampaikan oleh gubernur Papua dalam rapat tertutup dengan Presiden di Istana Bogor, Jumat (5/10) lalu.
“Intinya, kami bersama gubernur sudah menyampaikan isi hati para pencari kerja, terutama orang Asli Papua kepada Presiden tentang mekanisme test CPNS manual atau offlaine. Dan Presiden sudah memerintahkan kepada jajarannya dan kementerian terkait agar mengakomodir usulan pemerintah dan masyarakat Papua itu. Dan semua akan diatur di daerah,” tegasnya.
Sementara itu Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib atas nama rakyat Papua, khususnya Orang Asli Papua mengapresiasi Presiden Jokowi yang telah mengakomodir usulan pemerintah dan masyarakat Papua dalam hal test CPNS secara manual.
“Dalam kesibukan dan agenda kerja yang padat, Pak Presiden masih menerima kami tadi malam. Dan respon beliau sangat luar biasa. Aspirasi masyarakat yang kami terima di MRP maupun DPR Papua terkait seleksi penerimaan CPNS secara offline langsung disetujui beliau. Presiden juga langsung memerintahkan Menteri Sekretaris Negara untuk segera bersurat kepada Menpan RB, gubenur Papua dan para bupati/walikota se-Papua agar tahun ini penerimaan CPNS di Papua dilakukan secara offline,” kata Timotius.
Timotius berharap dengan adanya kepastian test CPNS secara offline, pihak penyelenggara terutama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua dan seluruh kabupaten/kota harus bekerja professional dan melaksanakan test itu secara terbuka atau transparan tanpa unsur KKN.
“Supaya ketika diumumkan tidak masalah. Para pencari kerja yang ingin test CPNS hari ini sangat banyak. Jadi harus diakomodir baik oleh para bupati/walikota sesuai kuota yang diterima dari Pemerintah Pusat,”katanya.*
