Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua Minta Porsi Dana Otsus Tak Diubah
Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua, Befa Jigibalom/Istimewa
JAYAPURA,– Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua meminta Gubernur Papua tidak merubah porsi dana otonomi khusus 80 persen ke kabupaten dan 20 persen ke provinsi.
Wacana perubahan porsi dana otsus terus menguat di periode kedua kepemimpinan Lukas Enembe - Klemen Tinal
Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Papua, Befa Jigibalom meminta, Gubernur Lukas Enembe tidak terburu-buru melakukan evaluasi dimaksud. Sebab pelaksanaan dana Otsus di kabupaten dan kota dinilai telah menyentuh semua sektor, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat maupun infrastruktur.
Kendati mesti merubah, Befa berharap ada penjelasan yang tepat dari pemprov serta pembahasannya wajib melibatkan pemerintah kabupaten dan kota.
“Sebab yang pasti Gubernur dipilih rakyat karena melaksanakan dana Otsus dengan porsi pembagian 80-20, makanya (LUkas Enembe – Klemen Tinal) menang," ujarnya di Jayapura, Jumat (19/10) lalu.
Karenanya, ungkap Bupati Lanny Jaya ini, baik Gubernur, DPRP dan MRP tidak boleh mengalihkan dana Otsus yang porsinya telah ditetapkan untuk kabupaten dan provinsi.
"Ini adalah uang rakyat Papua di kabupaten tidak boleh dialihkan sehingga jangan bawa-bawa ke provinsi. Itu tidak boleh. Kalau pun mau bawa, mari kita bicara baik-baik. Karena suara rakyat sudah kasih (kepada wakil rakyat) lantas kenapa mau bawa uangnya lagi,” tegasnya.
Pernyataan yang disampaikan olehnya, aku Befa, merupakan suara dan harapan dari seluruh rakyat pegunungan tengah Papua. Sebab dana Otsus yang turun ke kabupaten seluruhnya dipakai untuk membiayai kepentingan rakyat.
“Tidak ada dana itu dipakai jalan-jalan oleh kepala daerah atau staf. Sebab kalau pula dana Otsus yang turun ke kabupaten diambil, maka keuangan kabupaten di pegunugan bisa jebol,” akunya.
Dana infrastruktur
Befa juga menyampaikan hal serupa terhadap rencana Pemprov Papua menggunakan dana infrastruktur Otsus untuk membiayai pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020. Kendati memahami anggaran di provinsi masih minim, ia minta dana infasruktur tetap diturunkan ke kabupaten untuk membiayai pembangunan jalan dan lainnya.
“Sekalipun anggaran PON kurang uang, kami minta dana infrastruktur itu daerah seperti pegunungan, kami tetap dapat. Sebab daerah pegunungan perlu pula mendapat sentuhan pembangunan,”tandasnya.*
