HUT Bhayangkari ke-66, Ny Watie Rodja: Ibu Bhayangkari Netral pada Pesta Demokrasi
Suasana HUT Kesatuan Bhayangkari ke-66 tahun 2018, di Papua Barat/Albert
MANOKWARI,- “Bhayangkari mendukung Polri, promotor untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat pada pesta demokrasi tahun 2018-2019”. Demikian tema pada HUT Kesatuan Bhayangkari ke-66 tahun 2018.
Kapolda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) Rudolf Aleberth Rodja, Wakapolda, pejabat utama Polda, Ketua umum Bhayangkari Polda Papua Barat, dan pengurus organisasi Bhayangkara cabang, dan tamu undangan lainnya hadir pada upacara Hari Kesatuan Bhayangkari tahun 2018.
Dalam sambutanya, Ny Watie Rudolf A Rodja megatakan bahwa banyak sekali tapak-tapak pada bhayangkari, bahkan sejarah bhayangkari merupakan cermin yang harus dijadikan sebagai karya nyata bagi masyarakat kedepannya.
"Sebagai organisasi yang mandiri dan perang perempuan dalam bangsa, maka harus mandiri dalam bersosialisasi sehingga kipra bhayangkari sebagai mitra Polri dalam menjaga ketahanan rumah tangga polri dan masyarakat umumnya Papua Barat," kata Ketua Bhayangkari Polda Papua Barat, Ny Watie Rudolf A Rodja, di loby utama Mapolda Papua Barat, Senin (22/10).
Menurut Watie bahwa polri sebagai institusi polri yang menjadi konstitusi Negara dalam menjaga konstitusi, terutama pesta politik ini, ibu-ibu harus netral dan tidak terlibat pada politik praktis.
Ketua Bhayangkari Polda Papua Barat ini mengajak untuk membangun kesinambungan dalam mendukung suami dalam melaksanakan tugas sebagai aparat kepolisian.
Dalam menyambut HUT kesatuan bhayangkari ke-66 ini, jelas Ny Watie bahwa sudah banyak kegiatan sosial dan lomba yang diikuti oleh ibu-ibu bhayangkari di tingkat daerah dan nasional.
Sementara itu, pembina utama Bhayangkari Polda Papua Barat Brigjen Pol Rudolf A Rodja dalam sambutannya mengajak seluruh ibu-ibu bhayangkari agar mendukung suami pada pengamanan pesta demokrasi 2018-2019.
Dalam kesempatan itu, Rodja juga mengajak seluruh ibu bhayangkari ditingkat Polda dan ketua cabang bhayangkari untuk tidak menggunakan fasilitas polri untuk bekampanye. Sebaliknya kalau hendak berkampanye tidak boleh membawa nama polri. *
