Daya Serap Rendah, Gubernur Lukas: Saya Ikut Pilkada yang Laksanakan Kepala Pemerintahan Sebelumnya
Gubernur Papua, Lukas Enembe/Istimewa
JAYAPURA,-Menjelang tutup tahun anggaran 2018, tingkat daya serap di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup pemerintah provinsi Papua masih sangat rendah. Terkait ini Gubernur Papua, Lukas Enembe enggan berkomentar banyak.
Kepada pers di kantor Gubernur Dok II Jayapura sepekan lalu, Gubernur Papua dua periode ini mengaku, tidak mengetahui banyak soal program kegiatan di setiap OPD. Pasalnya, sejak awal 2018 lalu dirinya bersama Wakil Gubernur, Klemen Tinal mengambil cuti dalam rangka mengikuti Pilkada Gubernur Papua 2018. Lalu sejak April telah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Gubernur Papua yang kemudian digantikan oleh Penjabat Gubernur, Mayjen TNI Purn Soedarmo,yang adalah Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri.
"Soal daya serap, kan kita kemarin ikut Pilkada. Jadi yang laksanakan pemerintahan adalah kepala pemerintahan sebelumnya (Pj. Gubernur Soedarmo),” jawabnya singkat.
Gubernur akui, hampir semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi, memiliki daya serap yang rendah. Bahkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Papua, banyak proyek fisik yang dibatalkan pelelangannya.
“Sebab kita dalam program 20119 - 2020, selain reformasi birokrasi kita fokuskan kegiatan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur maupun persiapan PON. Tidak ada kegiatan lain dan bisa kita pastikan penyerapannya baik mulai tahun depan. Tapi untuk tahun ini jika penyerapan rendah itu merupakan kegiatan yang dijalankan pejabat (gubernur) sebelumnya,” ungkapnya.
Sebelumnya, Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa kembali mengingatkan OPD agar segera meningkatkan daya serap.
“Peningkatan daya serap harus menjadi perhatian serius dari semua OPD. Sebab Serapan APBD 2018 sampai saat ini kurang maksimal. Untuk itu, kepala dinas dan kepala badan tolong hal ini menjadi perhatian,” tegasnya.
Dia meminta setiap OPD agar dapat mendorong pihak ketiga untuk segera melakukan penagihan setelah proyek yang dikerjakan rampung. “Sebab para kontraktor di Papua ini lebih banyak menagih setelah proyeknya selesai. Nah hal ini pula yang membuat penyerapan kita masih belum maksimal saat ini,”tukasnya.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Muhammad Musa’ad mengaku hingga September 2018 kemarin, penyerapan anggaran sudah menyentuh angka 68 persen. Dia pun optimistis penyerapan bakal mencapai angka maksimal 90 persen sesuai target penyerapan tahun ini.*
