Dinas ESDM Papua Keluhkan Ketidakpastian Investasi Terkait Status CnC

JAYAPURA, – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua keluhkan adanya ketidakpastian investasi, menyangkut status Clean and Clear (CNC) yang diterbitkan Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait.

Investasi yang berpotensi masuk di bumi cenderawasih pun, diyakini tak bakal berjalan sebagaimana sesuai harapan.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas ESDM Papua Fred James Boray mengatakan, saat ini di Provinsi Papua terdapat sekira 42 perusahaan pemegang CnC dengan masa berlaku melakukan eksplorasi tinggal setahun. Sebagian besar CnC pun dilakukan sejak 2017 lalu.

Selain ketidakpastian waktu yang diberikan bagi perusahaan, mereka pun harus membayar semua hal yang diwajibkan.

“Sehingga dalam kesempatan ini, kami berharap ada pertimbangan dari pemerintah pusat melaui kementerian terkait yang hadir, karena pemda di Papua tidak bisa jalan sendiri tanpa dukungan pusat," ujar Fred dalam pertemuan bersama Komisi VII DPR RI dan pelaku usaha tambang di Jayapura, Rabu (7/11).

“Intinya kita sendiri di daerah tidak bisa dapat satu kepastian, karena masih menunggu CnC itu rampung. Sebab kalau pun kemudian (pengusaha) melakukan aktivitas, dikhawatirkan CnC tak diberi padahal biaya sudah keluar banyak,” ujarnya lagi. 

Divestasi Saham

Permasalahan lain, lanjut Fred, adalah mengenai divestasi saham yang sampai saat ini menjadi momok bagi pemerintah provinsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Sebab kami di Papua berjalan cuma pakai kekuatan kami di Pemda. Makanya harapan kami ada dukungan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di Papua,” harapnya.

Fred juga berharap kedepan ada pengusaha pemegang ijin usaha pertambangan yang sebelumnya melakukan eksplorasi, bisa segera berproduksi selayaknya  PT.Freeport Indonesia. 

"Sehingga untuk saat ini kami mohon kepada kementerian terkait bisa menyampaikan hal ini bahwa pemda butuh kepastian supaya bisa ada investasi di daerah ini,”pintanya.