PON 2020 Jadi Fokus Pembahasan Musrenbang RPJMD Papua

Kamis, 06 Desember 2018 | 14:08 WIB / Andi Riri

Sekda Papua Hery Dosinaen membuka kegiatan RPJMD Papua periode 2018 - 2023 di salah satu hotel di Jayapura, Kamis (6/12)/Andi Riri

JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023, berlangsung di salah satu hotel di Jayapura, Kamis (6/12) .

Sekretaris Daerah (Sekda) Papua TEA Hery Dosinaen, usai membuka kegiatan Musrembang mengatakan, sesuai instruksi Gubernur, maka Musrembang kali ini akan difokuskan untuk membicarakan pembangunan infrastuktur venue maupun hal lainnya yang berkaitan dengan PON XX Papua tahun 2020.

“PON XX tahun 2020 menjadi pembahasan kita pada Musrenbang kali ini,” ujar Sekda Hery.

Menurut dia, Musrembang RPJMD ini dilakukan sebelum sidang APBD Provinsi Papua tahun 2019, karena pihaknya saat ini tengah mempersiapkan perubahan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sementara itu Gubernur Papua dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekda Hery, salah satu poin penting yang juga dibahas dalam RPJMD kali ini adalah upaya pemenuhan kebutuhan dasar serta pemantapan rasa aman dengan mendorong kedewasaan berdemokrasi. Upaya ini diperkuat melalui kemitraan dengan lembaga-lembaga agama maupun tokoh adat.

“Termasuk kolaborasi efektif dengan lembaga penegak hukum dalam penerapan dan penegakan hukum dan HAM,” sebut Gubernur.

Selain itu, pemantapan tata kelola pemerintahan yang juga menjadi prioritas pembangunan untuk selanjutnya dibahas dan masuk dalam pengusulan RPJMD Papua kedepan.

Dimana pada pemerintahan periode sebelumnya sampai saat ini, telah berupaya memperkuat dan melanjutkan sistem Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi ASN. Serta peningkatan fungsi pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Papua.

“Sekaligus memperkuat perencanaan pembangunan serta pengendalian pelaksanaan pemerintahan. Sebab dengan melanjutkan upaya reformasi birokrasi secara bertahap, terukur dan terus dijaga kualitas hasil kinerjanya, maka sistem pemerintahan maupun pembangunan bakal berjalan tepat sasaran,” jelas ia.

Gubernur tambahkan, pemantapan infrastruktur dasar dan konektivitas maupun upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar dan tertentu bakal menjadi pelengkap program prioritas Papua dalam program kerja lima tahun mendatang.

“Untuk itu, mari semua kita bersatu dan bersama-sama melihat apa yang belum kita lakukan dimasa lalu dan terobosan apa yang hendak dilakukan pada masa depan. Sebab jika kita ingin kebangkitan, kemandirian dan kesejahteraan yang berkeadilan tercipta di Papua, maka perlu ada persatuan untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita besar itu,” ajaknya.