Dana Tambahan Infrastruktur Otsus Ternyata Bakal Digunakan Untuk Bangun Ini
Ilustrasi pembangunan infrastruktur jalan di Papua/Google
JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua mengklaim dana tambahan infrastruktur Otonomi Khusus (Otsus) tahun ini yang mencapai Rp2,8 Triliun bakal digunakan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur non transportasi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua, Muhammad Musa'ad mengungkapkan, rencana penggunaan dana tersebut sebelumnya sudah dibahas bersama tingkat eselon 1 Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan telah disetujui.
"Papua butuh infrastruktur non transportasi, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, serta infrastruktur sosial yang di dalamnya ada pendidikan, olahraga dan lainnya," ungkap Musa'ad di Jayapura, Jumat (11/1/2019).
Dikatakan, penggunaan dana ini juga akan di atur dalam Perdasus nomor 25 tahun 2013 tentang pembagian pengawasan dan penggunaan dana Otsus. Sehingga tambahan keperluan infrastruktur di perluas dan tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur transportasi seperti jalan dan jembatan.
"2017 kami sudah pakai juga untuk membangun energi listrik, air bersih, dan telekomunikasi. Sedangkan di 2018 di pakai juga untuk PON, diantaranya pembangunan sarana dan prasarana olahraga," beber Musaad.
Sementara itu terkaitdukungan untuk PON, jelas Musa'ad, pihaknya sudah membicarakan dengan Bappenas dan di dalam Perdasus juga akan disebutkan 60 persen untuk infrasruktur transportasi, sementara 40 persen non transportasi yang di dalamnya ada olahraga.
"Ini dilakukan agar ada dasar hukum yang di bisa di pakai selain infrastruktur transportasi. Paling tidak 2018, 2019 dan 2020 kami pakai untuk PON, kalau event ini sudah selesai baru di alihkan ke bidang lainnya lagi," katanya.
Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, meski pihaknya berharap APBD Papua Tahun Anggaran (TA) 2019 fokus pada kesiapan penyelenggaraan PON XX, 2020 di Papua, namun bukan berarti sektor lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat diabaikan.
"Jangan mengesampingkan agenda rutin untuk kepentingan publik," kata Yunus Wonda.
Menurutnya, meski sebagain besar anggaran akan difokuskan pada persiapan PON, namun bagaimanapun juga ada sektor-sektor lain yang merupakan kepentingan publik harus mendapat perhatian.*
