MENU TUTUP
Yasonna Hamonangan Laoly Menghindar

Solidaritas Wartawan Manokwari Demo  Menteri Yasonna 

Rabu, 30 Januari 2019 | 11:29 WIB / Albert
Solidaritas Wartawan Manokwari Demo  Menteri Yasonna  Kunjungan kerja menteri hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly disambut aksi demo damai oleh awak media di Kabupaten Manokwari ibu kota provinsi Papua Barat, Rabu (30/1)/Istimewa

MANOKWARI- Kunjungan kerja menteri hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly disambut aksi demo damai oleh awak media di Kabupaten Manokwari ibu kota provinsi Papua Barat, Rabu (30/1).

Aksi damai berlangsung di halaman kantor wilayah hukum dan HAM Perwakilan Provinsi Papua Barat di Arfai. Puluhan wartawan berbagai media online, cetak, dan elektronik di Manokwari itu, tergabung didalam Solidaritas Jurnalist Manokwari.

Tuntutan solidaritas wartawan tersebut adalah dalam rangka menuntut kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly untuk meninjau ulang Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberian Remisi Perubahan dari Penjara Seumur Hidup Menjadi Hukuman Sementara.

Kemudian hal ini terkait terpidana I Nyoman Susrama yang dihukum penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada 2010, dimana ia terlibat dalam kasus pembunuhan berencana terhadap jurnalis Radar Bali AA Narendra Prabangsa pada Februari 2009 lalu, bahkan dirasa adanya  keistimewaan remisi.

Disaat aksi berlangsung, justru Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly memilih menghindar menggunakan sebuah mobil rental menuju kantor Gubernur Papua Barat untuk penuhi agenda gubernur.

Salah seorang jurnalis Sorongraya.co, Kris tanjung mengatakan bahwa aksi yang digelar di halaman kantor wilayah kemhumkam Papua Barat meminta pemerintah mencabut remisi terpidana penjara seumur hidup yang membunuh wartawan Radar Bali. 

Senada Redaktur Pelaksana Koran Harian Papubaratnews, Frans Weking dalam orasi juga menegaskan bahwa moment proklamasi kemerdekaan RI 45 tak akan memiliki bukti otentik jika tak ada peran jurnalis, sehingga terkait aspirasi wartawan ini, maka pemerintah diharapkan dapat mengkaji kembali seluruh aturan dasar pemberian remisi tersebut dan tidak melibatkan dewan pers.

Ungkapan aspirasi lainnya dilontarkan Takdir salah satu kontributor TV One menegaskan bahwa kompetensi utama di Manokwari ini turut mengharapkan agar peran jurnalis mendapatkan posisi yang seimbang dalam penegakan hukum. ”Jadi, kami minta menteri menjawab aksi ini, sebab dimana saja bapa berkunjung akan mendapat aksi dari wartawan se Indonesia" ungkap Takdir.

Tampak saat aksi terjadi negoisasi, namun selama dua jam wartawan tetap bersikeras untuk menteri temui awak media di halaman Kanwil Hukum dan HAM. Tak hanya itu, wartawan juga tak segang memboikot pemberitaan tentang kemenkumham.*


BACA JUGA

TERKINI

Mari-Yo Dampingi Kaesang Hadiri Kampanye Paslon Jhonda dan JBR -Harus di Jayapura

6 Jam yang lalu

Direskrimum Polda Papua: HN Melakukan Kejahatan Luar Biasa, Ketua Pemuda Papua Parubahan Minta Diproses Hukum Siapapun Dia

7 Jam yang lalu

KPw BI Papua dan Pemprov Gelar HLM, Dorong Percepatan Digitalisasi di Bumi Cenderawasih

7 Jam yang lalu

Usai Tembak Mati Dua Tukang Ojek, KKB Puncak Bakar Sekolah di Sinak

8 Jam yang lalu

Masyarakat Tapal Batas Nyatakan Sikap Dukung Polda Papua Jaga Kamtibmas Saat Pilkada 

12 Jam yang lalu
Kontak Informasi wartaplus.com
Redaksi: wartaplus.media[at]gmail.com