Operasi Mantap Brata 2019, 15 Ribu Pasukan Gabungan Dilibatkan

JAYAPURA – Limabelas ribu pasukan gabungan TNI/Polri dilibatkan dalam operasi Mantap Brata Matoa 2018 Polda Papua dalam rangka pengamanan Pemilu 2019 di Provinsi Papua.

Apel pasukan Mantap Brata Matoa 2018 yang dilaksanakan di Halaman Kantor Gubernur Papua dipimpin langsung Kapolda Papua Irjen Pol Martuani Sormin dan Pangdam Kodam XVII Cenderawasih Mayjen Pandit Simbiring, Jumat (22/3) pagi.

Pangdam Kodam XVII Cendrawasih Mayjen Pandit Simbiring dalam sambutannya menuturkan dalam pengaman pemilihan legislatif baik di tingkat daerah hingga pusat bahkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, diharapkan seluruh pasukan yang tergabung dalam Operasi Mantap Brata dapat dan terlibat dalam pengaman harus paham betul mekanisme agar dapat berjalan sesuai dengan harapan.

“Oleh karenanya kepada seluruh prajurit personil TNI-Polri yang tergabung dalam apel kesiapan pengamanan kampanye terbukadan pemungutan suara pemilihan Presiden dan legislatif tahun 2019 agar melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik baiknya sehingga proses pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan baik lancar dan damai, laksanakan pengamanan Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” terangnya.

Sementara itu Kapolda Papua Irjen Pol Martuani Sormin ketika membacakan sambutan Menteri Bidang Politik Hukum dan Keamanan menyampaikan diawali dengan gelar pasukan dalam operasi mantab brata menyampaikan sukses atau tidaknya perhelatan demokrasi ini sangat tergantung kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Tidak ketinggalan tentunya fungsi dan peran TNI-Polri yang berada di luar lingkup penyelenggara Pemilu.

Pemilu Serentak Tahun 2019 merupakan kesempatan berharga bagi rakyat Indonesia untuk memilih calon anggota legislatif yang akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan sekaligus sarana untuk memilih pemimpin nasional guna mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia.

Ia menerangkan  terkait penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 mendatang masih terdapat ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dimungkinkan akan menghambat kelancaran penyelenggaraannya.  Bawaslu dan Polri telah mengeluarkan lndeks Kerawanan Pemilu, meliputi sisi penyelenggaraan dan sisi keamanan dan ketertiban masyarakat oleh karena itu, TNI-Polri selaku institusi yang bertanggung jawab langsung terhadap pengamanan jalannya Pemilu Serentak tahun 2019.

“Apabila menemukan adanya kerawanan dan hambatan tersebut harus dapat mengambil suatu tindakan tegas sesuai dengan Prosedur Tetap dan aturan hukum yang berlaku sehingga tidak ada toleransi sekecil apapun bagi pihak-pihak yang akan mengganggu jalannya Pemilu Serentak Tahun 2019,” jelasnya.

Lanjut Kapolda dalam tahapan Pemilu Serentak tahun 2019 ini tingkat kerawana pun muncul dari media social dengan menyebarkan betira bohong atau hoax yang tujuan tidak lain sebagai alat untuk menyingkirkan lawan politik sehingga menyebabkan demokrasi menjadi tidak sehat dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Demikian pula halnya dengan semakin menguatnya politik identitas menggunakan isu-isu SARA.

“Tidak kalah pentingnya untuk kita pahami, bagi seluruh prajurit TNI-Polri dimanapun saudara-saudara bertugas, disamping melaksanakan tugasnya mengamankan penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, saudara juga harus mampu untuk mendewasakan masyarakat dalam berdemokrasi sehingga tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu dan berita bohong atau hoax yang beredar dan menimbulkan keresahan,” terangnya.

Di akhir aambutan Kapolda berpesan agar anggota yang  dalam tugas pengamanan penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, harus mempedomani prosedur yang berlaku sehingga tindakan-tindakan terukur sesuai aturan hukum, serta membangun sinergitas antara TNI-Polri dengan penyelenggara Pemilu dan seluruh komponen masyarakat agar setiap permasalahan yang muncul di lapangan dapat dihadapi, dikoordinasikan dan dipecahkan bersama. *