Aliansi Mahasiswa Sorong Janji Turunkan Jokowi Jika Tidak Lakukan Ini
sorong,jokowi,papuabarat,demo,dprkota
SORONG-Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi Indonesia yang tergabung dalam OKP dan OKPI Sorong Raya melakukan aksi demo, di halaman Kantor DPRD Kota Sorong, Papua Barat, Jumat (27/9).
Aksi mahasiswa diawali dengan long march dari halaman Kampus Universitas Muhamadiyah Sorong (UMS) Kilo Meter 8 menuju ke Kantor DPRD Kilo Meter 10.
Dibawah panas matahari yang menyengat, sejumlah mahasiswa secara bergantian melakukan orasi di depan wakil rakyat.
Dibawah guyuran hujan deras, pendemo Pria yang beragama muslim, aparat Kepolisian dan sejumlah anggota DPRD Kota Sorong melaksakan sholat jumat berjamaah dilanjutkan sholat ghaib di halaman kantor DPRD. Dimana sholat ghaib dilaksanakan untuk mendoakan mahasiswa yang meninggal dunia dalam aksi demonstrasi sekaligus mendoakan korban Gempa Maluku.
Usai melaksanakan sholat, Korlap aksi, Abdul Hasan Ibrahim membacakan 8 point tuntutan mereka yaitu, pertama menolak rancangan undang-undang (RUU) pertanahan yang dinilai belum menjawab semangat undang-undang pokok agraria untuk melawan feodalisme dan kolonialisme.
Kedua, meminta kepada Presiden RI agar segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) terkait dengan RUU KPK, karena dinilai melemahkan KPK.
Ketiga, mendesak kepada DPR-RI agar mengkaji lebih dalam dan komprehensif tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP yang dianggap mengancam sistem demokrasi.
Keempat, meminta kepada Presiden RI agar segera mencopot Menteri Polhukam dari jabatannya. Kelima, segara menuntaskan pembakaran hutan di Kalimantan sesuai hukum yang berlaku. Keenam, menolak dengan tegas kenaikan iuran BPJS. Ketujuh, meminta kepada Panglima TNI dan Kapolri serta Presiden Republik Indonesia untuk menuntaskan kasus rasisme di Papua.
Dan point kedelepan, jika Presiden tidak mengindahkan 7 poin tuntutan diatas, maka presiden harus dicopot dari jabatannya.
Menanggapi tuntutan Aliansi Mahasiswa tersebut, Ketua sementara DPRD Kota Sorong Erwin Ayal mengatakan, pihaknya akan menindak lanjuti dan akan menugaskan langsung dua atau tiga orang anggota DPRD mengantarkan surat tersebut kepada DPR RI.
"Apa yang menjadi tuntutan dari mahasiswa yang ada di Kota Sorong, wajib hukumnya untuk diindak lanjuti. Dan hari senin besok Saya akan perintahkan anggota DPRD Kota Sorong untuk membawa pernyataan tuntutan ini ke Jakarta. Pernyataan ini akan ditunjukkan ke Ketua DPR RI tebusan staf kepresidenan,"tegasnya.
Menurut Erwin, beberapa waktu lalu, pihkanya bersama semua DPR se-tanah Papua sudah pernah melakukan pertemuan dengan Menkopolhukam dan Kepala Staf Kepresidenan. Pertemuan tersebut untuk membahas apa yang menjadi tuntutan dari mahasiswa.
"Apa yang menjadi tuntutan dari aliansi mahasiswa ini sebenarnya sudah pernah disampaikan dan dibahas. Kami juga sudah memberikan penegasan agar mahasiswa Papua yang berada diluar Papua dijamin keselamatannya, karena mereka merupakan aset daerah," terangnya lagi.
Dalam aksi tersebut, berjalan tertib dikawal puluhan Polwan, Polisi dan Brimob. Sejumlah spanduk yang dibawa pendemo juga menjadi menarik dengan bahasa khas anak muda. Usai menyampaikan tuntutannya, pendemo membubarkan diri dengan tertib dan diangkut menggunakan bus yang dikemudian petugas kepolisian.*
