DPRP: Pemekaran Papua Justru Semakin Memarjinalkan Orang Asli Papua
Ketua DPR Papua,Yunus Wonda/Andi Riri
JAYAPURA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua(DPRP), Yunus Wonda mengkhawatirkan jika daerah Papua Selatan dimekarkan menjadi satu provinsi justru semakin memarjinalkan orang asli Papua.
Hal ini bukanlah tidak mungkin, sebab menurut Yunus, transmigrasi terbesar ada di Papua terutama di wilayah Selatan. Dimana saat ini jumlah penduduk transmigrasi lebih banyak dari penduduk asli seperti yang terlihat di wilayah kabupaten Merauke, Keerom, Jayapura
Wilayah Papua Selatan terdiri dari Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi, Boven Digul. dan rencananya Merauke akan dibuat Kotamadya
"Bahwa kepunahan orang Papua pasti akan terjadi. Kita lihat 25 tahun ke depan posisi papua seperti apa,"ujar Yunus saat diwawancarai pers, Rabu (30/10)
Menurut dia, seharusnya pemerintah pusat mengikuti mekanisme aturan perundangan, tidak kemudian langsung menindaklanjuti usulan pemekaran yang diajukan tokoh Papua
"Pada prinsipnya kita mendukung pemekaran provinsi Papua tapi kita juga harus realistis melihat kondisi Papua sebab pemekaran provinsi itu ada hal mendasar yang harus disiapkan seperti kesiapan administrasi, infrastruktur, SDM tidak bisa pemerintah pusat langsung memutuskan,"kritiknya
Ada mekanisme yang harus diikuti, "Jangan sampai kita sendiri yang membuat undang-undang, tapi kita sendiri yang tidak menjalankan undang-undang," ujarnya
Bahwa proses pemekaran itu harus melalui persetujuan DPR baik Provinsi maupun Kabupaten rekomendasi Gubernur dan Bupati serta MRP
"Mekanisme itu kan harus dijalankan," ujarnya
"Jadi sekali lagi dikhawatirkan 25 tahun ke depan, dampak pemekaran itu apakah menguntungkan orang Papua atau memarjinalkan orang Papua. Jangan sampai pulau ini tinggal cerita, bahwa pernah dihuni orang kulit hitam, ras melanesia dan mereka sudah tidak ada lagi," ungkapnya khawatir
Jangan Salahkan Pusat
Pemekaran Provinsi di Papua, menurut Yunus, jangan salahkan pemerintah pusat sebab ini merupakan aspirasi dari Papua
"Ini kesalahan kita tokoh tokoh Papua termasuk saya sebagai Ketua DPRP. Bahwa gejolak (kerusuhan) yang terjadi kemarin bukan masalah pemekaran, hanya saja pemekaran dihadirkan sebagai gula gula, sementara gula gula bisa saja jadi pahit dan manis, PAD saja susah luar biasa, minta pemekaran,"akunya
"Tokoh Papua hari ini kita semua harus jujur, gila jabatan ini akan jadi malapetaka bagi anak cucu kita. Bahea ini banyak tokoh Papua memberikan marwah, gelar adat bagi orang dari luar Papua. Ini membuktikan otoritas adat hilang telah diatas negeri ini,"kata Yunus menyayangkan
Belum Saatnya
Sebagai wakil rakyat Papua, Yunus menilai pemekaran Provinsi belum saatnya dilakukan.
"Sumber Daya Manusia harus disiapkan dulu, jangan buat peluang banyak, tapi orang asli Papua semakin tersisih, hidup di daerah pinggiran kota, sementara di dalam kota dipenuhi orang dari luar Papua," katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan sinyal untuk pemekaran provinsi di Papua
“Yang jelas sampai hari ini kita masih moratorium untuk pemekaran, tapi untuk aspirasi yang tadi disampaikan kepada saya, segera akan ditindak lanjuti,” kata Jokowi di sela peresmian Jembatan Youtefa, Senin (28/10) sore.
Jokowi mengatakan soal aspirasi pemekaran ini juga disampaikan saat kunjungannya di Kabupaten Jayawijaya beberapa jam sebelumnya.
“Soal pemekaran wilayah di Papua saya selalu melihat aspirasi dari bawah dan aspirasi itu juga diampaikan kepada saya waktu di Wamena, sehingga dari aspirasi itulah akan ditindak lanjuti,” katanya.
Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menyetujui permintaan pemekaran DOB di wilayah Papua dan Papua Barat saat pertemuan dengan 61 tokoh Perwakilan Papua dan Papua Barat di Istana Negara
Kata Jokowi, perlu ada kajian mendalam di balik rencana pemekaran suatu wilayah. Sementara dari sisi regulasi sudah ada undang-undang yang mengaturnya. "Ini, kan, perlu ada kajian. Karena UU-nya mendukung ke sana dan saya senang ada usulan itu dari bawah," katanya.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyebut dari dua usulan DOB, Papua Selatan dan Pegunungan Tengah Papua, yang paling siap adalah Provinsi Papua Selatan.**
