Protes Hasil CPNS, Massa Rusak Tiga Kantor Pemerintah di Mappi
Tampak ribuan massa melakukan pengrusakan terhadap Kantor BKD Mappi/ Istimewa
JAYAPURA, wartaplus.com – Ribuan warga di Kepi ibukota Kabupaten Mappi melakukan aksi anarkis dengan merusak Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kantor DPRD dan Kantor Bupati Kabupaten Mappi, Selasa (4/8) pagi. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal, mengungkapkan, pengrusakan ini dilakukan karena massa kecewa dengan hasil pengumuman CPNS formasi tahun 2018 yang diumumkan Selasa pagi.
Dikatakan, dari total lima ribu pendaftar CPNS yang diterima hanya empat ratus lebih, hal ini membuat peserta CPNS yang tidak lolos emosi dan melakukan pengrusakan terhadap kantor BKD.
“Sekitar pukul 06.30 WIT warga datang untuk melihat hasil test CPNS di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Mappi. Dari total lima ribu pendaftar yang diterima hanya empat ratus lebih, sehingga hal ini membuat warga emosi dan melakukan pengrusakan terhadap kantor BKD,” kata Kamal di Kota Jayapura Selasa (4/8) siang. Lanjutnya, setelah melakukan pengrusakan kantor BKD, massa juga melakukan pengrusakan terhadap sejumlah fasilitas umum di sepanjang jalan
Usai melakukan pengrusakan kantor BKD, massa kemudian melakukan longmarcah menuju kantor DPRD dan kantor Bupati Mappi dan berusaha melakukan pengrusakan. “Jadi setelah merusak kantor BKD, massa kemudian berjalan menuju kantor DPRD dan Kantor Bupati serta melakukan pengrusakan. Tapi aparat berhasil menghalau dan menenangkan warga,”kata Kamal.
Lanjut Kamal, bupati bersama ketua DPRD dan kapolres juga turun ke lokasi dan melakukan mediasi. Selain itu bupati juga menjelaskan tentang format penerimaan CPNS tahun 2018 kepada seluruh massa.
“Setelah massa dikumpulkan, bupati kemudian menjelaskan tentang format penerimaan CPNS tahun 2018 kepada seluruh massa yang hadir dan sekitar pukul 11.00 WIT massa membubarkan diri,” imbuhnya. Kamal juga membantah bahwa massa melakukan penganiyaan terhadap bupati Mappi. Ditegaskannya, kita juga ingin mengklarifikasi bahwa isu penganiyaan terhadap bupati dan pembakaran kantor bupati itu tidak benar.*
