Bank Indonesia Perkirakan 2026 Perekonomian Papua Tumbuh Lebih Baik, Sinergi Lintas Sektoral Diperkuat

JAYAPURA, wartaplus.com - Bank Indonesia memperkirakan perekonomian wilayah Papua dapat tumbuh lebih baik pada tahun 2026 dengan inflasi yang terkendali dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 ±1%.  Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah Papua yang lebih tinggi dan berdaya tahan, sinergi lintas sektoral harus terus diperkuat. Demikian disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Papua, Faturachman, pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 pada Rabu (03/12/2025) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua.

Faturachman menjelaskan bahwa wilayah Papua memiliki peran penting dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional 8%. Wilayah Papua berkontribusi sekitar 15% terhadap perekonomian Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), serta sekitar 1,5% terhadap perekonomian nasional.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, sinergitas dalam 5 (lima) area menjadi penting, yaitu (1) memperkuat stabilitas dan mendorong permintaan; (2) hilirisasi, industrialisasi dan ekonomi kerakyatan; (3) meningkatkan pembiayaan; (4) akselerasi ekonomi keuangan digital; serta (5) kerja sama investasi dan perdagangan antar-daerah maupun internasional.

Pemaparan tersebut sejalan dengan arah strategis dan kebijakan Bank Indonesia yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 tingkat nasional pada 28 November 2025 di Jakarta. Pada kesempatan itu juga, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia beserta Kementerian dan Lembaga terkait lainnya atas kinerja pengelolaan perekonomian yang sudah baik. Sinergi, persatuan dan rekonsiliasi diharapkan terus berlanjut untuk memperkuat stabilitas dan mendukung transformasi ekonomi nasional dengan tujuan mencapai kemandirian ekonomi.

Faturachman menegaskan upaya mengurangi ketergantungan wilayah Papua pada sektor pertambangan perlu didorong melalui penguatan struktur ekonomi dan diversifikasi sumber pertumbuhan baru yang berkelanjutan.

"Tahun ini, Bank Indonesia Papua bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Biak mengintegrasikan pariwisata Raja Ampat –Biak Numfor sebagai langkah pengembangan wisata sebagai penyokong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan Provinsi Papua," kata Faturachman. Sinergi strategis Bank Indonesia dengan mitra kerja juga diarahkan untuk pemberdayaan UMKM melalui penyelenggaraan Festival Cenderawasih,

Festival Kopi Papua, dan Papua Coffe Week di Jepang. Ekonomi keuangan digital diwujudkan melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dengan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) hingga pembentukan ekosistem QRIS pada persembahan di rumah ibadah dan perparkiran.

Di sisi lain, upaya untuk mencapai stabilitas harga, khususnya inflasi bahan pangan, dilakukan dengan strategi 4K, yaitu: (i) ketersediaan pasokan; (ii) keterjangkauan harga; (iii) kelancaran distribusi; dan (iv) komunikasi yang efektif. Bank Indonesia terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi dengan seluruh mitra kerja di wilayah Papua untuk mencapai inflasi yang rendah dan stabil, melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Papua, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

Pada gelaran PTBI 2025, Bank Indonesia Papua memberikan penghargaan kepada 11 mitra strategis yang berasal dari UMKM, korporasi, pemerintah daerah, dan instansi lainnya sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dalam mendukung perekonomian Papua dan membantu Bank Indonesia dalam menjalankan peran dan tugasnya.

PTBI merupakan forum strategis yang diselenggarakan setiap akhir tahun untuk menyampaikan pandangan Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian terkini, tantangan, prospek, arah bauran kebijakan Bank Indonesia, serta memperoleh arahan dari Presiden RI.

PTBI 2025 di Papua dibuka secara langsung oleh Pj. Sekda Provinsi Papua, Lukas Christian Sohilait, ST., M.Si serta dihadiri oleh Kepala Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pimpinan Instansi Vertikal, OrganisasiPerangkat Daerah, Perbankan, Media, Perguruan Tinggi serta Korporasi.**