17 Tahun Tanpa Beasiswa dan Bantuan Study Akhir, Mahasiswa Saireri Tuntut Pemerintah
Ratusan mahasiswa Saireri berunjuk rasa menuntut bantuan biaya pendidikan dari empat kabupaten. Unjuk rasa di halaman kantor DPRP, Kamis (2/5)/Riri
JAYAPURA,- Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Peduli Kawasan Byak Papua (FPKBP), Kampak dan Solidaritas Mahasiswa Saireri berunjuk rasa ke gedung DPR Papua menuntut adanya perhatian pemerintah dari empat kabupaten wilayah adat Saireri terhadap para pelajar dan mahasiswa yang menuntut ilmu di kota studi Jayapura.
Sambil membawa spanduk dan poster yang diantaranya bertuliskan, "Meminta Pemerintah (kab.Biak Numfor, Supiori, Yapen dan Waropen) untuk segera memberi bantuan studi kepada mahasiswa Saireri di Kota Jayapura", mahasiswa berorasi dihalaman kantor DPR Papua.
Perwakilan KAMPAK, Maikel Awom dalam orasinya mempertanyakan keberadaan dana Otonomi Khusus 80 persen untuk kabupaten, dimana 30 persen dialokasikan untuk pendidikan.
"Dana Otonomi Khusus untuk pendidikan itu lari kemana? Selama ini anak Saireri tidak diperhatikan, terutama yang sedang berkuliah di kota Jayapura," ungkapnya.
Mahasiswa juga menyayangkan bahwa, ada perwakilan saireri yang duduk di parlemen Papua bahkan sampai dua periode tapi sedikitpun tidak pernah memperjuangkan nasib mereka yang merasa dianak tirikan oleh pemerintah dari empat kabupaten tersebut.
"Yan Mandenas dan Boy Dawir ini merupakan putra asli Saireri, kami mau mereka hadir disini dan kami akan minta mereka mendengarkan langsung aspirasi kami," desak mahasiswa
Sayangnya, kedua wakil rakyat tersebut sedang tidak berada di tempat sehingga tidak dapat menemui mahasiswa.
Perwakilan FPKBP, Jhon Mandibo, membeberkan saat ini yang dibutuhkan mahasiswa yang berkuliah di Kota Jayapura adalah bantuan study akhir dan beasiswa.
"Selama 17 tahun mahasiswa Saireri tidak pernah mendapatkan bantuan study akhir dan juga beasiswa dari pemerintah. Itu yang menjadi tuntutan mereka," tegasnya.
Sejumlah persoalan juga dialami oleh mahasiswa seperti persoalan asrama tempat tinggal mereka yang ada diantaranya sangat tidak layak, belum lagi persoalan listrik dan air yang harus menunggak. Padahal asrama ini kan aset pemerintah kabupaten, namun tidak ada pemeliharaan bahkan dibiarkan terbengkalai.
"Kami berharap apa yang kami sampaikan ke dpr ini, dapat menjadi acuan untuk kemudian DPR dapat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk penyelesaiannya," pintanya.
Di kesempatan itu, Jhon juga menegaskan bahwa unjuk rasa yang dilakukan tidak ada kaitannya dengan masalah politik mengingat tahun ini akan ada Pilkada Gubernur Papua dan tahun depan akan memasuki pemilu legislatif.
"DPRP sebagai lembaga representatif rakyat, tentunya kami harus menyampaikan aspirasi kami disini," tegasnya.
Tindaklanjut
Menanggapi aksi unjuk rasa mahasiswa, Sekertaris Komisi V Bidang Pendidikan, Kesehatan DPR Papua, Nathan Pahabol yang didampingi anggota DPRP Utusan Adat, Yonas Nussy dan Jhon Gobay menyatakan, aspirasi yang disampaikan ini akan ditindaklanjuti ke Ketua DPRP untuk kemudian akan dibuat semacama rekomendasi kepada para kepala daerah dari empat kabupaten ini.
"Kami tidak ada kewenangan untuk melakukan intervensi kepala daerah. Kecuali bantuan itu diberikan dari provinsi, mungkin kami bisa intervensi," akunya.
Politisi Partai Gerindra ini mengaku kaget mengetahui bahwa selama 17 tahun mahasiswa Saireri tidak pernah mendapat bantuan beasiswa dari pemerintah (empat kabupaten)
"Semua Bupati harus buka mata, buka telinga anggarkan uang untuk mahasiswa. Bupati harus ada perhatian serius terhadap kondisi yang ada, sebab ini sangat prihatin, ini bentuk pelecehan terhadap mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa. Tahun depan pemerintah kabupaten harus anggarkan (bantuan pendidikan), karena merekalah yang akan membangun Papua untuk 50 tahun ke depan," tegas pintanya.
Anggota DPRP Utusan Adat, Yonas Nussy menyatakan akan melihat kembali Perdasus yang sudah dibuat dan belum. "Kita akan lihat lagi seperti apakah perdasus yang sudah dibuat dan belum. Intinya kepala daerah jangan coba coba mainkan dana otsus terutama bidang pendidikan," ujarnya mengingatkan.
Sementara itu, Anggota DPRP Utusan Adat lainnya, Jhon Gobay mengaku, aksi unjuk rasa mahasiswa ini telah dilaporkannya ke Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo
"Aksi mahasiswa ini sudah saya laporkan melalui pesan WA ke Gubernur, semoga beliau bisa segera merespon dan menindaklanjutinya kepada para Bupati yang bersangkutan,"katanya.*
