Biar Paham, Ini Alasan Golkar Pilih Komjen Pol Paulus Waterpuw sebagai Wagub Papua
Komjen Pol Paulus Waterpauw dan Jhon Tabo diundang dalam acara silaturahmi dan jamuan Kasih DPD Partai Golkar Provinsi Papua/Istimewa
JAYAPURA,wartaplus.com – Komjen Pol Paulus Waterpauw dan Jhon Tabo diundang dalam acara silaturahmi dan jamuan Kasih DPD Partai Golkar Provinsi Papua Aula Gedung DPD Golkar Papua, Minggu, (8/8/2021). Kedua tokoh ini adalah calon Wakil Gubernur yang dipilih Golkar ini
Hadir dalam acara ini Plt Ketua DPD Partai Golkar Papua, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Ketua Harian DPD Partai Golkar Papua, Fernando A Yansen Tinal, Sekretaris DPD Partai Golkar Papua, Yacob Ingratubun, Bendahara Hariadi bersama pengurus DPD dan Ketua DPD Partai Golkar kabupaten/kota serta Ketua dan Anggota Fraksi Partai Golkar DPR Papua.
“Acara ini memang saya minta untuk silaturahmi, setelah ada beberapa proses ada keputusan yang memang harus kita lalui, tentu kita masih bersedih dan prihatin, Ketua DPD Partai Golkar kita, Alm Klemen Tinal, yang juga Wakil Gubernur Papua, kembali ke pangkuan Tuhan, namun tentu tidak menghentikan kita untuk maju dan terus berkembang,” katanya.
Kata dia, tuntutan masyarakat Papua bahwa Partai Golkar harus terus berjalan dan posisi Wakil Gubernur Papua harus diisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga mau tidak mau harus menjalankan proses itu.
Ahmad Doli Kurnia menjelaskan, jika DPD Partai Golkar telah melakukan berbagai upaya dengan menyerap aspirasi dari masyarakat, tokoh – tokoh Partai Golkar dan berkomunikasi dengan DPD Partai Golkar kabupaten/kota di Papua, hingga mengajukan ada 6 nama Cawagub Papua ke DPD Partai Golkar, diantaranya Jhon Tabo, Paulus Waterpauw, Ones Pahabol, Jansen Monim, Paskalis Kossay dan Fernando A Yansen Tinal.
Hanya saja, lanjut Ahmad Doli Kurnia, keputusan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan itu, ditentukan atau diputuskan oleh DPP Partai Golkar dan keputusan tertinggi ada di Ketua Umum DPP Erlangga Hartarto.
“Tapi saya yakin ada partai politik ditingkat nasional pun untuk mengambil keputusan yang sangat penting, itu sangat dipengaruhi perbincangan – perbincangan ditingkat elit pemerintahan kita, karena berbicara soal Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umum. Nah, sampailah pada satu keputusan, kami diperintahkan oleh DPP Partai Golkar dan diputuskan dua nama, yakni John Tabo dan Paulus Waterpauw,” jelasya.
Dikatakan, sebagai petugas partai, yang menjunjung tinggi mekanisme organisasi, tentu harus taat dan mengamankan keputusan apapun yang sudah diputuskan oleh DPP. “Ada yang tanya apa alasan DPP memutuskan dua nama itu? Saya bilang, saya tidak bisa menjawab pasti, karena saya bagian dari DPP juga tapi bukan pengambil keputusan tertinggi,”katanya.
Hanya saja, Ahmad Doli Kurnia memperkirakan keputusan DPP Partai Golkar itu, latar belakang keputusan itu, ada beberapa alasan. Yang pertama, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto beserta seluruh jajaran DPP tetap menganggap bahwa Partai Golkar ini adalah partai politik tertua yang punya sejarah panjang di Republik Indonesia, untuk menjaga nilai – nilai dan konsensus bangsa Indonesia.
“Saya bisa pastikan keputusan DPP Partai Golkar ini, salah satu alasan utama adalah Partai Golkar masih punya komitmen untuk menjaga keutuhan NKRI. Kepentingan yang dikedepankan dengan keputusan ini adalah bagaimana Golkar tetap merasa bahwa Papua ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI, maka itu menjadi salah satu pertimbangan keputusan apapun, termasuk keputusan dua nama Cawagub ini. Jadi, Golkar mengedepankan kepentingan negara dibandingkan dengan kepentingan yang lain,” paparnya.
Kedua, lanjut Ahmad Doli Kurnia, ia yakin tentu keputusan DPP Partai Golkar untuk dua nama Cawagub Papua lebih pada mengedepankan kepentingan rakyat Papua. “Saya kira DPP mengambil keputusan itu, melihat dan mempertimbangkan sosok- sosok atau katakanlah dua sosok ini, yang diyakini untuk bisa memberikan kontribusi terbaik untuk memajukan Papua dan masyarakat Papua,” katanya.
Ketiga, kata Ahmad Doli Kurnia, sebagai kekuatan partai politik dan diakui dalam negara demokratis, tentu harus menjaga eksistensi partai politik. Sama juga menghargai eksistensi partai – partai politik yang lain.
Foto: Komjen Pol Paulus Waterpauw saat memberikan kata sambutan dalam acara silaturahmi dan jamuan Kasih DPD Partai Golkar Provinsi Papua Aula Gedung DPD Golkar Papua, Minggu, (8/8/2021) siang/Istimewa
Dikatakannya, jika Partai Golkar menjadi bagian dari koalisi pendukung pemerintah di Papua, tentu harus bisa menunjukkan bahwa Partai Golkar sebagai bagian dari partai politik pendukung pemerintah daerah, itu harus sama-sama diapresiasi dan dihargai. “Saya menegaskan beberapa kali, termasuk dengan pak Lukas Enembe sebagai Gubernur, pasangan Lukas Enembe dan almarhum Klemen Tinal itu dibangun berdasarkan konsensus pada tahun 2013. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Ketua DPD Partai Golkar dan Calon Gubernur adalah Ketua DPD Partai Demokrat, kemudian dalam Pilkada itu memang sampa 2018 dianggap sukses, kemudian berkomitmen kembali. Waktu itu saya ingat juga, pak Klemen sebenarnya bisa maju sendiri, tapi untuk kepentingan negara, rakyat dan Papua, Golkar waktu itu mengalah dan mengikhlaskan mendukung pak Lukas Enembe kembali sebagai calon gubernur dan pak Klemen Tinal sebagai calon wakil gubernur sampai tahun 2023,”ujarnya. Ini disebabkan Golkar adalah partai yang komitmen dan partai yang menghargai konsensus sejak tahun 2013, maka pemerintahan ini harus selesai sampai tahun 2023.
“Siapapun yang diusulkan Partai Golkar, untuk menjadi wakil gubernur menggantikan Klemen Tinal, dia tugasnya salah satu adalah untuk mengantarkan pasangan ini sampai selesai tahun 2023,” tegasnya. Akhirnya Partai Golkar memutuskan pak Jhon Tabo dan pak Paulus Waterpauw untuk diperjuangkan. Tentu harus bersama-sama dan bersatu untuk berjuang bersama yang telah dititipkan DPP Partai Golkar kepada Golkar Papua. Dikatakan, masih perlukan upaya-upaya politik lain dan Partai Golkar punya komitmen bersama partai politik lain mempunyai komitmen untuk menjaga itu.
“Pada satu titik saya minta kepada pak Gubernur dan partai politik koalisi, mari kita saling menjaga bahwa pak Klemen itu adalah Ketua Partai Golkar Papua, karena memang urusan Tuhan beliau pergi, maka gantinya harus berasal dari kader atau yang direkomendasikan Partai Golkar,”tukasnya.*.
