Malaikat Menuduh Koalisi Partai Dibayar, Partai Nasdem Papua Buat Laporan Polisi
Ketua Bantuan Hukum Partai Nasdem Papua, Aloysius Renwarin SH/Andy
JAYAPURA,wartaplus.com - Ketua Bantuan Hukum Partai Nasdem (Bahu) Papua Aloysius Renwarin SH meminta saudara Malaikat Tabuni mempertanggungjawabkan pernyataan di media online soal koalisi partai untuk pencalonan wakil Gubernur Papua. Dalam media online tersebut saudara Malaikat Tabuni menyebutkan,” dalam koalisi Lukmen ini sudah dibayar lunas oleh gubernur ketika itu dan sudah ada dua nama yang muncul sehingga perlu segera berproses dan tidak mengulur -ulur waktu”. https://www.ceposonline.com/2021/08/22/malaikat-angkat-bicara-minta-tim-koalisi-segera-tuntaskan-tugas/
Dan Partai Nasdem Papua membantah pernyataan Malaikat Tabuni yang disampaikan di media online Ceposonline.com yang telah kami copy dan cetak Ditegaskannya, koalisi partai merupakan partai politik pendukung pasangan Lukas Enembe-Klemen Tinal jilid II pada Pilkada 2018. Koalisi partai yang mendukung pasangan Lukas Enembe-Klemen Tinal adalah partai Demokrat, Golongan Karya (Golkar), Nasional Demokrat (NasDem), Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sosial (PKS).
Diungkapkannya, Nasdem Papua berkerja dengan semangat restorasi, Nasdem Papua dengan semangat itu menginginkan perubahan diera demokrasi di Indonesia.
Dalam pencalonkan bupati, gubernur, DRD, DPR RI sampai Presiden dilakukan lewat poling apakah calon yang diusung memenuhi kriteria, ektabilitasnya juga bagus rekam jejaknya dan baiknya dalam karyanya. Dan yakin calon yang diusung menang oleh Nasdem.
Foto: Ketua Bantuan Hukum Partai Nasdem Papua, Aloysius Renwarin SH/Andy
Setelah disurvei oleh Nasdem daerah baik kabupaten, kota dan provinsi maka calon akan diusung ke Jakarta ke Nasdem Pusat akan diplenokan dan ditentukan berdasarkan hasil survei siapa yang pantas menjadi calon bupati, walikota, gubernur maupun presiden. Karena ini melaluii rapat resmi siapa yang mendapat rekomendasi dalam pencalonan bupati, walikota, gubernur.
Khususnya untuk mengantikan almarhum Bapak Klemen Tinal, Partai Nasdem juga melakukan hal yang sama yaitu melalui survei, rekam jejak siapa yang pantas menggantikan Bapal Klemen Tinal dan Nasden Papua juga mengusulkan itu kepada DPP Partai Nasdem dan yang berhak mengeluarkan rekomendasi untuk calon wakil gubernur Papua adalah DPP Partai Nasdem.
“Ketika DPP mengeluarkan rekomendasi baru akan disampaiakan ke DPD Partai Nasdem Papua siapa yang dicalonkan sebagai wakil gubernur Papua,”ujar Aloysius kepada wartaplus.com, Rabu (25/8/2021). Inilah mekanisme Partai Nasdem dengan semangat restorasinya.
“Nasdem tidak mengenal mahar oleh sebab itu kami membantah pernyataan saudara Malaikat Tabuni. Apabila pernyataan ini memenuhi unsur pidana kami akan membuat laporan polisi. Dan saudara Malaikat Tabuni segera membuat klarifikasi peryataannya. Bila tidak tanggal 28 Agustus kami akan buat laporan polisi karena tuduhan tersebut,”ujarnya.
Ditegaskannya Ketua Partai Nasdem sebagai ketua koalisi ( sudah melakukan mekanisme pencalonan Wagub Papua dengan baik, untuk itu kami harapkan semua pihak sabar dan menerima proses yang sedang berlangsung.
“Bila ada ancaman-ancama kepada Ketua Partai Nasdem, kami sedang mengumpulkan semua bukti yang ada di media online maupun cetak maupun media sosial yang beredar. Ketua kami diancam tentu kami akan memprosesnya dengan membuat laporan polisi. Jangan coba-coba bermain atau mengertak dengan Partai Nasdem,”tegasnya. *
