MENU TUTUP
Video

Akhirnya Mantan Bupati Mamberamo Raya Pakai Baju Tahanan   

Kamis, 16 September 2021 | 18:40 WIB / Reza
Akhirnya Mantan Bupati Mamberamo Raya Pakai Baju Tahanan    Mantan Bupati Mamberamo Raya periode 2016-2021inisial DD ditahan Ditreskrimsus Polda Papua

JAYAPURA,wartaplus – Mantan Bupati Mamberamo Raya periode 2016-2021inisial DD ditahan Ditreskrimsus Polda Papua dalam kasus dugaan korupsi. Dalam keterangan persnya Direskrimsus Polda Papua, Kombes. Pol. Ricko Taruna mengatakan, selain DD pihaknya juga telah melakukan penetapan tersangka terhadap 3 orang lainnya.

“Ada tiga tersangka, yakni Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Arsip Daerah (BPKAD) Kabupaten Mamberamo Raya, Simon Rahangmetan dan bendahara Bansos atas nama Aristoteles,” jelas Kombes. Pol. Ricko Taruna, Kamis (16/09/2021) sore.

Ia mengungkapkan, pada TA 2020 Pemda kabupaten Mamberamo Raya dalam rangka penanganan Covid-19 melakukan refocussing & realokasi anggaran sebesar Rp 23.890.790.000,00 atau Rp 23,8 M dari 5 SKPD.

Berdasarkan 10 SP2D (surat perintah pencairan dana) yang dikeluarkan oleh kepala BPKAD Kabupaten Mamberamo Raya TA 2020 diketahui dana penanganan Covid-19 sudah dicairkan 100 persen.

Namun, dari pencairan tersebut terdapat pemotongan sebesar Rp 3.153.100.000,00 yang digunakan tidak sesuai peruntukannya. Diketahui uang hasil pemotongan dana covid-19 sebesar Rp 3,1 M itu digunakan tersangka untuk kepentingan lain.

Kasus ini tercium setelah, hasil audit yang dilakukan BPKP Perwakilan Provinsi Papua keluar, yang mana ditemukan terkait penyalahgunaan dana Covid-19 tersebut dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3,1 M.

Dijelaskannya, dana 3,1 M berdasarkan keterangan tersangka bahwa Rp 2 Miliar digunakan untuk dana lobi politik. Sedangkan sisanya penggunaan uang covid-19 sebesar Rp.1,1 Milyar digunakan untuk pembayaran utang pribadi tersangka kepada seorang pengusaha.

“Terhadap tersangka saudara Dorinus Dasinapa dikenakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 dan Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 dan Pasal 64 KUH Pidana. Dengan ancaman 10 tahun penjara,”ujarnya.*

 


BACA JUGA

Raih Sertifikat CHSE,  Frontone Budget Hotel Abepura Jadi Yang Terbaik

Senin, 18 Oktober 2021 | 21:07 WIB

Otsus Bukan Gagal Tapi Eksekutor Tidak Mumpuni, Komjen Paulus Waterpauw: Penyelenggara Pemerintahan Perlu Dibenahi

Senin, 18 Oktober 2021 | 19:39 WIB

Prahara Di Tambang Freeport

Senin, 18 Oktober 2021 | 06:54 WIB

Jabatan Sekda dan Kepala Dinas Hak Prerogatif Bupati Pegunungan Bintang

Minggu, 17 Oktober 2021 | 18:27 WIB

Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Buat Program Terobosan Yang Populis

Minggu, 17 Oktober 2021 | 17:34 WIB
TERKINI

Raih Sertifikat CHSE,  Frontone Budget Hotel Abepura Jadi Yang Terbaik

5 Jam yang lalu

Otsus Bukan Gagal Tapi Eksekutor Tidak Mumpuni, Komjen Paulus Waterpauw: Penyelenggara Pemerintahan Perlu Dibenahi

6 Jam yang lalu

Empat Hal yang Mempengaruhi Terjadinya Kemiskinan Ekstrem di Puncak Jaya

6 Jam yang lalu

Tiga Tahun Berturut, Puncak Jaya Berhasil Pertahankan WTP

8 Jam yang lalu

Prahara Di Tambang Freeport

19 Jam yang lalu
Kontak Informasi wartaplus.com
Redaksi: wartaplus.media[at]gmail.com