Mendagri akan Mendorong Pemerintah Daerah Buat Kesetaraan Bagi Para Difabel
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian/dok.infopublik/RyadhyBN
JAYAPURA, wartaplus.com - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri akan mendorong Pemerintah Daerah untuk membuat kesetaraan bagi para difabel.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian saat memberikan keterangan pers di Jayapura, Papua, Sabtu (12/11) mengatakan, ia selaku Mendagri akan mendorong seluruh pemerintah daerah baik tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota untuk membuat kebijakan pembangunan yang tentunya memperhatikan masalah difabel.
"Semisal pembangunan jalan, yang juga memperhatikan untuk akses para difabel, harus ada akses khusus termasuk di ruang publik lainnya," ungkap Tito yang berkunjung ke Jayapura bersama Menkopolhukam, Madfud MD dalam rangka menghadiri upacara penutupan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI Papua.
Berkaitan dengan kontribusi para difabel dalam pembangunan masyarakat dan bangsa, aku Tito, memang ada konsep besar untuk bagaimana mendorong kesetaraan, bagaimana memberikan akses agar para penyandang difabel ini bisa memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan non difabel.
"Termasuk diantaranya memberikan peluang bagi mereka untuk bekerja di pemerintahan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)," kata mantan Kapolri ini.
Terkait itu, lanjut Tito, memang diperlukan koordinasi, komunikasi lebih lanjut dengan pihak Kementerian Lembaga terkait agar segala persyaratan bisa dipenuhi.
"Kami pikir ke depan ini akan masuk dalam pembahasan dengan lintas Kementerian Lembaga, dan kami berharap saudara saudara kita yang difabel ini bisa masuk dan dapat kesempatan jadi PNS. Namun prinsip dasarnya, semangatnya dan spiritnya yaitu ada kesetaraan dengan yang non difabel," tutup Tito.
Sebelumnya, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Muhammad Musaad menegaskan, pemerintah Papua akan membuka ruang bagi penyandang difabel untuk menjadi ASN
"Papua akan menjadi pelopor kesetaraan. Hanya saja memang perlu ada satu format atau aturan baku yang dikeluarkan secara nasional bagaimana untuk penerimaan difabel ini, termasuk berapa kuotanya," ujarnya di Jayapura, Rabu (10/110 lalu.
Musaad berharap dalam konteks ini para difabel terutama yang berprestasi punya ruang untuk berkarya di pemerintahan ataupun instansi lain.**
