MENU TUTUP

Tokoh di Nabire Minta KPK Usut Dugaan Korupsi Dana PON dan Otsus

Jumat, 03 Desember 2021 | 15:37 WIB / Andy
Tokoh di Nabire Minta KPK Usut Dugaan Korupsi Dana PON dan Otsus Nekies Kogoya/Istimewa

JAYAPURA,wartaplus.com - Tokoh Pengendali Masyarakat Pegunungan Tengah Wilayah Nabire, Nekies Kogoya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan penyalahgunaan dana Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan penyelewengan anggaran Otonomi Khusus selama puluhan tahun di Papua.

Ia menduga, korupsi dana PON setelah maraknya aksi unjuk rasa meminta Panitia Besar PON menyelesaikan pembayaran hak para relawan PON yang tak kunjung usai. 

Sementara, dugaan korupsi Otonomi Khusus hingga miliaran rupiah berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dimana terindikasi maraknya dugaan transaksi keuangan yang mencurigakan. "Sehingga KPK perlu memanggil Gubernur Papua," kata Nekies Kogoya, Jumat (3/12/2021).

Pihaknya juga meminta Presiden Jokowi dan Kapolri segera mencopot atau mengganti Kepala Kepolisian Daerah Papua yang dinilai tidak menjalankan amanah sebagai aparat penegak hukum dengan menelantarkan sejumlah kasus di Papua yang telah merenggut nyawa Orang Papua. 

"Kapolda tidak dapat menyelesaikan kasus Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang dan Sugapa di Intan Jaya, serta dugaan kasus korupsi hingga hari ini," katanya mencontohkan. 

Pada pertengahan 2021, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan dugaan korupsi dana otonomi khusus (Papua) sudah masuk dalam tahap penyelidikan.

Penelusuran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahkan menemukan pemborosan dan ketidakefektifan dalam penggunaan anggaran Otsus. Selain itu, ada mark up atau penggelembungan harga dalam pengadaan sejumlah fasilitas-fasilitas umum di Papua.

Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri tahun 2021 memperjelas ditemukannya penyelewengan dana sebesar lebih dari Rp1,8 triliun di Papua saat sebuah pemaparan disiarkan di kanal Youtube Tribrata TV. 

Seperti dilansir CNN Indonesia, anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin menduga ada indikasi korupsi dana otonomi khusus (otsus) Papua. Ia menilai dana itu tidak dirasakan masyarakat karena berhenti di level atas.

"Banyak dugaan terjadi tindak pidana korupsi di otsus. Artinya uang otsus tidak mengalir ke bawah atau ke rakyat, tetapi macet di level atas sampai menengah," katanya.*


BACA JUGA

BPBD Papua Luncurkan Aplikasi Sistem Manajemen dan Informasi Penanggulangan Bencana

Selasa, 25 Januari 2022 | 20:47 WIB

Bupati Menduga Ada Peyusup Dalam Demo Siswa di Yahukimo 

Senin, 24 Januari 2022 | 14:09 WIB

Gubernur Lukas Kembali ke Papua Usai Pemeriksaan Kesehatan Rutin di Singapura

Senin, 24 Januari 2022 | 10:29 WIB
Pilgub Papua Selatan

Maju Gubernur Papua Selatan, Ini Jawaban Kapolda Papua Mathius Fakhiri

Minggu, 23 Januari 2022 | 08:43 WIB
Polda Papua

Inilah Mimpi dan Kerinduan Irjen Pol Mathius D Fakhiri yang Belum Tersampaikan

Minggu, 23 Januari 2022 | 07:33 WIB
TERKINI

BPBD Papua Luncurkan Aplikasi Sistem Manajemen dan Informasi Penanggulangan Bencana

9 Jam yang lalu

Telkom Papua Masih Investigasi Putusnya Layanan Komunikasi di Jayapura

11 Jam yang lalu
Gangguan jaringan Internet

Jaringan Internet Eror di Kota Jayapura, Ini Penjelasan PT Telkom

20 Jam yang lalu

Bupati Menduga Ada Peyusup Dalam Demo Siswa di Yahukimo 

1 Hari yang lalu
Kabupaten Biak Numfor

Ekonomi Kerakyatan Jadi Fokus Utama Pemda Biak, Ini Hasilnya

1 Hari yang lalu
Kontak Informasi wartaplus.com
Redaksi: wartaplus.media[at]gmail.com