MENU TUTUP

Tokoh di Nabire Minta KPK Usut Dugaan Korupsi Dana PON dan Otsus

Jumat, 03 Desember 2021 | 15:37 WIB / Andy
Tokoh di Nabire Minta KPK Usut Dugaan Korupsi Dana PON dan Otsus Nekies Kogoya/Istimewa

JAYAPURA,wartaplus.com - Tokoh Pengendali Masyarakat Pegunungan Tengah Wilayah Nabire, Nekies Kogoya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan penyalahgunaan dana Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan penyelewengan anggaran Otonomi Khusus selama puluhan tahun di Papua.

Ia menduga, korupsi dana PON setelah maraknya aksi unjuk rasa meminta Panitia Besar PON menyelesaikan pembayaran hak para relawan PON yang tak kunjung usai. 

Sementara, dugaan korupsi Otonomi Khusus hingga miliaran rupiah berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dimana terindikasi maraknya dugaan transaksi keuangan yang mencurigakan. "Sehingga KPK perlu memanggil Gubernur Papua," kata Nekies Kogoya, Jumat (3/12/2021).

Pihaknya juga meminta Presiden Jokowi dan Kapolri segera mencopot atau mengganti Kepala Kepolisian Daerah Papua yang dinilai tidak menjalankan amanah sebagai aparat penegak hukum dengan menelantarkan sejumlah kasus di Papua yang telah merenggut nyawa Orang Papua. 

"Kapolda tidak dapat menyelesaikan kasus Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang dan Sugapa di Intan Jaya, serta dugaan kasus korupsi hingga hari ini," katanya mencontohkan. 

Pada pertengahan 2021, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan dugaan korupsi dana otonomi khusus (Papua) sudah masuk dalam tahap penyelidikan.

Penelusuran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahkan menemukan pemborosan dan ketidakefektifan dalam penggunaan anggaran Otsus. Selain itu, ada mark up atau penggelembungan harga dalam pengadaan sejumlah fasilitas-fasilitas umum di Papua.

Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri tahun 2021 memperjelas ditemukannya penyelewengan dana sebesar lebih dari Rp1,8 triliun di Papua saat sebuah pemaparan disiarkan di kanal Youtube Tribrata TV. 

Seperti dilansir CNN Indonesia, anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin menduga ada indikasi korupsi dana otonomi khusus (otsus) Papua. Ia menilai dana itu tidak dirasakan masyarakat karena berhenti di level atas.

"Banyak dugaan terjadi tindak pidana korupsi di otsus. Artinya uang otsus tidak mengalir ke bawah atau ke rakyat, tetapi macet di level atas sampai menengah," katanya.*


BACA JUGA

Satgas JPH Papua Perkuat Pengawasan Produk Nonhalal di Lima Titik Retail Kota Jayapura

Jumat, 04 Juli 2025 | 14:56 WIB

Kloter 31 Gabungan Jemaah Haji Papua, Sulsel dan Sultra Tiba di Tanah Air

Jumat, 04 Juli 2025 | 14:51 WIB

Operasi Damai Cartenz Sambangi Kampung Walesi: Patroli Terpadu dan Bangun Kepercayaan Warga

Jumat, 04 Juli 2025 | 14:46 WIB

Kejati Papua Kembali Sita Uang Tunai Rp1,1 Miliar dari Vendor PON XX

Jumat, 04 Juli 2025 | 05:51 WIB

Satgas Humas Ops Damai Cartenz Gelar Kegiatan Humanis Bersama Anak-Anak di Kulirik, Puncak Jaya

Kamis, 03 Juli 2025 | 18:33 WIB
TERKINI

Terduga Pelaku Pembunuhan Seorang Guru dan juga Pemilik Usaha Laundry di Jayapura, Berhasil Ditangkap

22 Menit yang lalu

Pembunuhan Warga Sipil di Dekai, Satgas Ops Damai Cartenz: Diduga Dilakukan KKB

1 Jam yang lalu

Berkontribusi Dalam Pengembangan Pendidikan dan SDM, Freeport Raih Penghargaan ITB

12 Jam yang lalu

Satgas JPH Papua Perkuat Pengawasan Produk Nonhalal di Lima Titik Retail Kota Jayapura

18 Jam yang lalu

Kloter 31 Gabungan Jemaah Haji Papua, Sulsel dan Sultra Tiba di Tanah Air

18 Jam yang lalu
Kontak Informasi wartaplus.com
Redaksi: wartaplus.media[at]gmail.com