MENU TUTUP

Pemkab Jayapura Sepakati Pembayaran Hak Ulayat Jalan Alternatif Nendali - Yabaso

Senin, 20 Desember 2021 | 19:19 WIB / Andi Riri
Pemkab Jayapura Sepakati Pembayaran Hak Ulayat Jalan Alternatif Nendali - Yabaso Sekda Kabupaten Jayapura, Hanna Hikoyabi saat menemui para pendemo masyarakat kampung Ifar Besar soal pembayaran ganti rugi hak ulayat jalan anternatif kampung Nendali - Yabaso/foto:Istimewa

SENTANIwartaplus.com – Pemerintah Kabupaten Jayapura memastikan untuk membayar ganti rugi hak ulayat jalan alternative Kampung Nedali –Yabaso, Kampung Ifar Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura.

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Sekda Kabupaten Jayapura, Hanna Hikoyabi dihadapan ratusan masyarakat adat kampung Ifar Besar yang berdemo di halaman Kantor Bupati Kabupaten Jayapura, Senin (20/12) pagi. 

“Ini tugas Pemda memang yang harus diselesaikan, mayarakat memang sudah tunggu lama, namun kita terus upayakan, dan kita sudah sepakati dan kita sampaikan kepada masyarakat. Dan hari ini ganti rugi lahan yang digunakan untuk pembangunan jalan dari Yabaso ke Nadali itu kita akan bayarkan walaupun belum semuanya terbayarkan," tegas Hanna

Ia juga memastikan pembayaran tahap pertama sebesar 1 Milyar dengan melakukan penandatanganan berita acara kesepakatan pembayaran.

"Untuk teknis pembayarannya akan dilakukan Selasa besok diantara jam 13.00 WIT hingga pukul 15.00 WIT di kantor Pemda Kabupaten Jayapura," ujarnya.

Sekda Hanna menyebut, ada delapan poin yang telah disepakati soal pembayaran. 

"Sebelumnya kami meminta maaf, dan kami berterimakasih kepada masyarakat adat yang sudah kooperatif. Memang masyarakat sudah datang berkali-kali, dan ada proses pembayaran yang tarik menarik hingga ada yang memasukkan di  proses peradilan, dan ya kita sudah ada kesepakatan dengan ondoafi dan sudah selesai. Nanti sisanya pada Triwulan 1 akan kita bayarkan 50 persen lagi,” jelasnya.

Aksi demo di halaman kantor Bupati Jayapura

Sementara itu, Ondoafi Ifar Besar Wiliam Yoku turut bersyukur atas proses yang sedang berjalan. Diakuinya semua suku yang ada yakni sekitar 12 suku telah menyepakati hasil pertemuan , sehingga menurutnay sudah tidak ada masalah lagi.

“Jadi tidak ada lagi masalah terkait lahan itu, tadi 12 suku sudah tandatangan kesepakatan dengan Pemda. Jadi tahap pertama dibayarkan 1 Milyar rupiah,  dan sisanya nanti ditahun depan," ucap William.

Pembayaran hak ulayat untuk tanah seluas 4 hektar yang dipakai untuk membangunan infrastruktur jalan alternatif penunjang venue PON XX.  Lalu 3 hektar untuk dermaga, dengan harga permeter sesuai dengan kesepakatan adalah Rp1,6 juta permeter.

Koordinator aksi demo, Everly Taime dalam kesempatan tersebut  menegaskan jika budaya demo bukanlah cerminan warga Kabupaten Jayapura, dan dirinyapun meminta agar Pemda segera menyelesaikan persoalan atas masalah-masalah yang ada.

“Jadi harapan kami, jangan kami demo dulu baru dibayar, kami orang Kabupaten tidak seperti itu. Soal ini adalah hak adat, jadi selesaikan dengan aturan yang berlaku, “ harap ia.**


BACA JUGA

79 Persen Bayi 0-6 Bulan di Kabupaten Jayapura Tidak Mendapatkan ASI Eksklusif

Jumat, 28 Januari 2022 | 10:12 WIB

Wacana Penerapan PPKM Level 4 di Kabupaten Jayapura, Kapolda Temui Bupati

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:29 WIB

KPK Tagih Komitmen Pemkab Jayapura Benahi Tata Kelola Pemerintahan

Jumat, 17 Juli 2020 | 19:20 WIB

Kecewa Belum Terima Bansos, Warga BTN Matoa Sentani Palang Jalan Raya

Senin, 25 Mei 2020 | 07:27 WIB
TERKINI

Dandim Jayawijaya Lepas Keberangkatan Kontingen Mutiara Hitam untuk Kompetisi Satria Indonesia

9 Jam yang lalu

TNI Turut Berpatisipasi di Kegiatan Karnaval Meriahkan Hut ke-77 RI di Nduga

15 Jam yang lalu

Dua Orang Oknum Aparat Kampung di Nduga Masuk Dalam DPO Polda Papua

1 Hari yang lalu

Mensos Risma Kunker ke Puncak Jaya, Serahkan Bansos dan Resmikan Kantor DPC PDI-P

1 Hari yang lalu

Henry Poltak Sitorus jadi DPO Kasus Miras Oplosan di Kota Jayapura

1 Hari yang lalu
Kontak Informasi wartaplus.com
Redaksi: wartaplus.media[at]gmail.com