Ibu Kota Papua Barat Daya di Kabupaten Sorong, Ini Alasannya
Suasana rapat pembahasan dengar pendapat DOB Papua Barat Daya di Ruang Komisi II DPR RI/Roberth
JAKARTA,wartaplus.com - Ibukota Provinsi Papua Barat Daya diusulkan ke Komisi II DPR RI di Kabupaten Sorong. Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol. (Purn) Drs. Paulus Waterpauw,M.Si menjelaskan pandangan masuknya Kabupaten Sorong sebagai calon lbukota dari berdasarkansejumlah aspek.
"Tentang lbukota dinamika sangat kuat karena yang lalu sudah ada konsep usulan di kota Sorong, hanya saja kita melihat luasan wilayah Kota Sorong hari ini sangat padat dan tidak memiliki lagi prasyarat kehadiran ibukota provinsi,"ujarnya, Senin (5/9/2022) saat bertemu dengan anggota Komisi II DPR RI
Dikatakan Gubernur Waterpauw, Kota Sorong sebagai pintu masuk hadirnya para pihak yangingin berkolaborasi bersama pemerintah, yakni sebagai kota industri perdagangan. "Itu sudah sangat cocok dengan areal industri wilayah itu sehingga kita coba menghitung dengan wilayah kabupaten,"tambahnya.
Aspek lainnya lanjut Waterpauw, Kabupaten Sorong merupakan induk pertama dan telah memekarkan sejumlah daerah lain seperti Kota Sorong, Kabupaten Maybrat, Sorong Selatan dan Tambrauw sehingga menjadi areal strategis yang diperhitungkan.
Apalagi Kabupaten Sorong berada tepat ditengah dengan luas daerah yang telah dipersiapkan untuk membangun infrastruktur pemerintahan mencakup 100 hektar. Namun kata Waterpauw semuanya menjadi kewenangan pengambilan keputusan tingkat pimpinan di DPR Republik Indonesia.
"Sekarang ini dia siap untuk menyediakan lahan yang cukup besar 100 hektar untuk perkantoran dan fasilitas provinsi. Dari hitungan itu, termasuk khusunya dia ditengah dan kemana-mana terjangkau, itu diantaranya. Pendahulu sudah membahas itu sehingga saya pikir itu bagian yang juga saya menyampaikan apakah di Kota
Sorong atau Kabupaten Sorong Aimas terserah dari pimpinan,"ujarnya.
Terlepas dari semua itu, dirinya mengaku senang dapat bertatap muka bersama Ketua Komisi II dan jajaran untuk berdialog. Disamping itu usulan masyarakat adat Bomberay diharapkan dapat mengikuti.
"Prinsipnya kami semua senang dan gembira atas waktu yang diberikan pada hari ini diterima langsung oleh ketua beserta seluruh anggota. Mudah-mudahan aspirasi masyarakat adat Bomberay itu juga bisa ditampung,"harapnya. *
