Presiden Minta Kepala Daerah Meningkatkan Upaya Pengendalian inflasi

MANOKWARI ,wartaplus.com - Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran (TA) 2022 via zoom yang diserahkan Presiden Joko Widodo, Kamis (12/1/2022) di Istana Negara.

Turut temani Gubernur Waterpauw yaitu Sekda Papua Barat, Dance Sangkek , Ketua DP Orgenes Wonggur, Asisten II Setda Provinsi Papua Barat Melkias Werinussa, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat, Enos Aronggear dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat, Enos Aronggear.

Dalam sambutannya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, strategi besar dalam menanggapi tantangan ekonomi global tergambar untuk APBN 2023,” kata Presiden Jokowi di Istana Negara.

Menurut Jokowi, APBN 2023 bersiap untuk merespons tantangan global pada 2023 dan juga melanjutkan pemulihan ekonomi nasional. Tantangan yang akan ditanggapi melalui instrumen fiskal pemerintah pusat tersebut, kata Jokowi, antara lain untuk mengendalikan ancaman kenaikan inflasi.

Meski demikian, dia juga mengingatkan agar para kepala daerah yakni gubernur, bupati, dan wali kota meningkatkan upaya pengendalian inflasi secara langsung dengan memastikan stok dan produksi barang serta jasa.

Selanjutnya, kata Jokowi, APBN 2023 juga menjadi instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan.

“APBN juga harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural,” ujar Presiden.

Karena itu, pemerintah pusat memfokuskan enam kebijakan pada APBN 2023. Fokus pertama adalah penguatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Fokus kedua, ujar Jokowi, adalah percepatan reformasi sistem perlindungan sosial.

“Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial antara lain melalui registrasi sosial ekonomi,” ujarnya.

Selanjutnya, untuk fokus ketiga adalah pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.

“Keempat pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara. Kelima, revitalisasi industri. Ini penting yaitu dengan terus mendorong hilirisasi,” katanya.

Terakhir, fokus keenam adalah pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN 2023 meliputi belanja negara Rp3.016,2 triliun dan pendapatan negara Rp2.463,0 triliun, dengan defisit Rp598,2 triliun atau 2,84 persen Produk Domestik Bruto (PDB)

Pada kesempatan itu Presiden Joko Widodo secara simbolis menyerahkan DIPA kepada 14 lembaga/lembaga (K/L), yaitu:

1. Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
2. Kementerian Pertanian (Kementan)
3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
4. Kementerian Agama (Kemenag)
5. Kementerian Pertahanan (Kemhan)
6. Kepolisian Negara Republik Indonesia   
7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
8. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)
9. Kementerian Perindustrian (Kemenperin)
10. Kementerian Luar Negeri (Kemlu)
11. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
12. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
13.  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
14.  Lembaga Administrasi Negara (LAN).*