A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: is_readable(): open_basedir restriction in effect. File(/dev/urandom) is not within the allowed path(s): (/tmp/:/www/wwwroot/wartaplus.com/m.wartaplus.com/)

Filename: core/Security.php

Line Number: 584

Penangkapan Gubernur Sesuai Prosedur | Mobile Wartaplus.com
MENU TUTUP
KPK Tangkap Oknum Pejabat Yang Lakukan Korupsi

Penangkapan Gubernur Sesuai Prosedur

Jumat, 13 Januari 2023 | 19:03 WIB / Cholid
Penangkapan Gubernur Sesuai Prosedur Sekretaris Umum Sinode Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia (KINGMI) di Tanah Papua, Pendeta Yones Wenda, M.Th/Istimewa

JAYAPURA,wartaplus.com - Penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe oleh KPK sebagai tersangka dugaan gratifikasi Rp1 miliar hingga terjadi aksi anarkis para pendukungnya mendapat sorotan tokoh agama di Papua. 

Sekretaris Umum Sinode Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia (KINGMI) di Tanah Papua, Pendeta Yones Wenda, M.Th meminta seluruh masyarakat Papua tidak terprovokasi atas upaya hukum yang dilakukan oleh KPK.

"Saya himbau kepada seluruh masyarakat di Tanah Papua, jangan terprovokasi atas upaya hukum terhadap bapak Lukas Enembe oleh KPK. Biarkan Beliau menjalani proses hukum yang berlaku dan sedang berjalan,"ucap Pdt. Yones, 

Adanya salah satu korban yang tertembak saat pembubaran aksi massa pendulung Lukas Enembe di Bandara Sentani,  menurutnya itu tidak lepas dari adanya provokasi yang dilakukan oleh orang tak bertanggung jawab untuk menciptakan kekacauan.

Pdt. Yones Wenda, M.Th meminta masyarakat Papua agar menjaga keamanan dan kedamaian, tanpa melakukan aksi-aksi yang malah merugikan. "Sekali lagi, biarkan beliau menjalani proses hukumnya, kita semua Orang Asli Papua yang lahir di Tanah Papua saya himbau untuk tetap tenang dan menjaga keamanan dan kedamaian," pintanya.

Pihaknya juga meminta KPK tidak pandang bulu, bersikap tegas kepada siapapun yang melakukan praktek korupsi. Karena sejatinya, korupsi malah menyengsarakan masyarakat Papua sendiri.

"Kami tokoh agama Papua, memohon kepada KPK agar para pejabat Papua baik kepala daerah Kabupaten/Kota maupun kepala kampung yang melakukan korupsi, harus di proses hukum,"tegasnya. 

Dia mengatakan, korupsi membuat masyarakat terlunta-lunta karena dana harusnya bisa digunakan untuk pembangunan, baik infrastruktur maupun SDM. "Ini malah dikorupsi, sehingga masyarakat menderita dan pembangunan tidak berjalan baik, kesejahteraan masyarakat juga tidak membaik. Dana itu harusnya bisa digunakan untuk mengubah kondisi itu, bukan malah dikorupsi,"katanya.

Pihaknya mendukung penuh langkah KPK dalam menegakkan hukum terhadap pelaku-pelaku korupsi di Papua. Pihaknya juga berkomitmen untuk terus menyampaikan pesan kamtibmas kepada seluruh masyarakat Papua.


BACA JUGA

Peduli Bencana Sumut, Pemuda dan Masyarakat Batak se-Tanah Papua akan Gelar Konser Amal

Sabtu, 06 Desember 2025 | 14:26 WIB

Antisipasi Lonjakan Kebutuhan Uang Tunai Saat Nataru, BI Papua Gelar Serunai 8 - 23 Desember

Sabtu, 06 Desember 2025 | 14:14 WIB

Mari Kita Jaga Kamtibmas Menjelang Hari HAM dan Perayaan Natal,

Sabtu, 06 Desember 2025 | 11:05 WIB

Theis Wonda Serukan Persatuan Masyarakat Puncak Hadapi Isu Negatif Menjelang Hari HAM dan Natal 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 19:17 WIB

Jelang Nataru, Gercin Papua Barat Gelar Diskusi Publik dan Deklarasi Kamtibmas

Jumat, 05 Desember 2025 | 11:54 WIB
TERKINI

Sambut HUT ke-26 dan Natal, DWP Puncak Jaya Tebar Kasih di RSUD Mulia

5 Jam yang lalu

Peduli Bencana Sumut, Pemuda dan Masyarakat Batak se-Tanah Papua akan Gelar Konser Amal

6 Jam yang lalu

Antisipasi Lonjakan Kebutuhan Uang Tunai Saat Nataru, BI Papua Gelar Serunai 8 - 23 Desember

6 Jam yang lalu

Mari Kita Jaga Kamtibmas Menjelang Hari HAM dan Perayaan Natal,

9 Jam yang lalu

Mencegah Kekerasan Terhadap Anak, Forum Jurnalis Perempuan Indonesia: Memutus Rantai Kekerasan

10 Jam yang lalu
Kontak Informasi wartaplus.com
Redaksi: wartaplus.media[at]gmail.com