Gubernur Soedarmo Ancam Copot Pejabat Memihak Paslon
Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo/Riri
JAYAPURA,- Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo menegaskan bakal mencopot pejabat yang terbukti tidak netral dan memihak salah-satu Pasangan calon dalam pilkada serentak yang akan digelar 27 Juni 2018 mendatang di Provinsi Papua.
"Nanti dicek masyarakat bisa melaporkan. Kalau sampai pejabat itu tak netral dan berpihak kepada salah-satu Paslon laporkan ada buktinya. Harus ada bukti. Jangan fitnah kan orang itu kadang-kadang itu katanya ya nggak bisa kayak gitu hukum itu harus ada bukti ada fakta. Misalnya dia ada pertemuan kira kira begitu saat itu juga saya aka copot,” tegas Soedarmo kepada pers di acara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2018 di Halaman Kantor Gubernur Papua, Dok II, Jayapura, Jumat (1/6) lalu.
“Saya tahu mereka ada kegiatan tak netral sebagai pejabat mereka saat itu saya angkut saya copot disini. Itu sudah komitmen dari pemerintah pusat, termasuk instruksi dari Gubernur,” sambungnya.
Pemerintahan tak Boleh Kosong
Sementara itu, terkait sikap DPRD Paniai mendesak Mendagri memperpanjang Plt. Bupati Paniai Yohanes Youw, sekaligus membatalkan SK penetapan Musa Izir sebagai Penjabat Bupati Paniai, Gubernur kembali menegaskan, itu adalah hak mereka. Tapi yang penting jangan sampai berbuat anarkis. Kalau berbuat anarkis, maka akan berhadapan dengan aparat penegak hukum.
“Ketua DPRD Paniai atau siapapun silakan kalau mau meyampaikan aspirasinya. Nggak ada masalah, karena Pemprov Papua menindaklanjuti peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku," tegasnya.
Sedangkan terkait masalah penetapan atau penunjukan kepala pemerintahan yang dalam hal ini Penjabat Bupati Paniai, lanjut Soedarmo itu karena memang pemerintahan tak boleh kosong walau seharipun, dan mereka memang masa jabaannya telah berakhir harus kita isi, sehingga harus diisi.*
