KPU Papua Terima Dana Hibah Rp155 Miliar untuk Pemilukada Serentak 2024
Penandatanganan NPHD oleh Ketua KPU Papua, Steve Dumbon/Andi Riri
JAYAPURA, wartaplus.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua terima dana hibah Rp155 miliar dari APBD Provinsi Papua untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang akan digelar secara serentak pada November 2024 mendatang.
Ketua KPU Papua, Steve Dumbon mengatakan dari total Rp155 Miliar, untuk tahap pertama akan dicairkan sebesar 40 persen.
"Dari Rp242 miliar yang kami ajukan, setelah beberapa kali dilakukan rasionalisasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Papua akhirnya disepakati Rp155 miliar. Untuk tahap awal 40 persen dicairkan, sisanya 60 persen di tahun depan," kata Steve Dumbon kepada wartawan usai penandatanganan Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) antara pemerintah Provinsi Papua, pemerintah 9 Kabupaten/Kota dengan KPU, Bawaslu dan keamanan TNI Polri di Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Kamis (02/11).
Penandatanganan NPHD Provinsi Papua dan 9 Kabupaten/Kota, juga dirangkaikan dengan kegiatan Rapat Koordinasi terkait Persiapan Pelaksanaan Pemilukada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Papua.
Kegiatan ini dihadiri oleh para Kepala Daerah, DPRD, pelaksana pemilukada (KPU dan Bawaslu) setiap Kabupaten/Kota dan pihak keamanan TNI Polri.
foto: Dian Mustika
Pj Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Provinsi, Kabupaten dan Kota yang telah mengalokasikan anggaran dari APBD kepada penyelenggara dan pihak keamanan dalam rangka mendukung tahapan penyelenggaraan Pemilukada serentak 2024 yang akan digelar pada November 2024.
"Tahapan pelaksanaan Pemilukada secara serentak akan dimulai pada awal Desember 2023, sehingga dibutuhkan dukungan yang optimal dari semua pihak khususnya Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota agar segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait, dan memprioritaskan serta merealisasikan anggaran yang diperlukan oleh penyelenggara, pengawas dan pihak keamanan di daerah masing-masing," kata Ridwan
Untuk penyaluran danah hibah ini, lanjutnya, akan dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan kebutuhan kegiatan penyelenggara Pemilukada. Setelah pemilukada berakhir, KPU dan Bawaslu, juga TNI Polri wajib melaporkan pertanggung jawaban secara formal dan material terhadap penggunaan belanja hibah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
"Saya berharap dukungan semua pihak kepada penyelenggara agar semua tahapan berjalan dengan lancar dan tidak menyisakan persoalan," harap Pj Gubernur Ridwan Rumasukun.
Dari 9 kabupaten/Kota, baru Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom yang sudah mencairkan anggaran untuk Pemilukada.
Oleh karenanya Ridwan menekankan kepada Kabupaten agar setelah penandatangan NPHD harus segera mencairkan anggarannya.
"Setelah 2 pekan (14 hari) setelah penandatanganan, itu pemda harus segera mencairkan anggarannya. Jika lewat dari batas waktu itu, tentunya Kepala Daerah akan siap terkena sanksi dari Kemendagri," tegasnya mengingatkan.
Ketua Bawaslu Papua, Hardin Halidin menegaskan, untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran, pihaknya telah menandatangani kerjasama dengan BPKP Papua untuk pengelolaan anggaran yang "clean and clear".
Kapolda Papua yang diwakili oleh Karo Ops Kombes Pol I Ketut Widjatmika berharap dalam pelaksanaan Pemilukada tidak ada pengerahan massa untuk berdemo.
"Jika ada yang tidak puas dengah hasil pemilukada nantinya, bisa ditempuh sesuai jalur hukum yang sudah ditentukan,"
imbaunya.
Ia juga menegaskan, bahwa pihaknya siap melakukan pengamanan dalam pelaksanaan pemilu maupun pemilukada.
"Kita akan melakukan pengamanan hingga ke setiap TPS, dan siap menjaga netralitas," tegasnya.
Hal senada juga disampaikan, Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Luhut Sibadariba. "Kodam Cenderawasih wajib dan siap untuk bersama aparat keamanan lainnya dalam mengamankan pemilu maupun pilkada mendatang," tegasnya.
Soal netralitas TNI, Asintel menegaskan jangan diragukan. "Netralitas TNI harga mati, ini kewajiban kami dan sudah diperintah oleh negara. Kami TNI netral, tidak akan terlibat cawe cawe. Misalnya ada silahkan melapor," tegasnya lagi.
Sementara itu Kabinda Papua, Mayjen (purn) Gustav Iriyanto mengungkapkan, perkembangan situasi keamanan di Papua relatif kondusif.
"Untuk provinsi induk, Papua relatif kondusif. Berkaitan kegiatan aksi demo politik ULMWP, MSG, kami melihat belum ada korelasinya dengan kegiatan Pemilu dan Pemilukada," ungkapnya.
"Kita akan selalu rapat dengan pihak terkait, untuk mengambil langkah antisipasi meminimalisir perkembangan situasi kamtibmas," tutupnya.**
