MENU TUTUP

21 Kabupaten Kota di Papua Sangat Rentan Terjadi Korupsi

Senin, 13 November 2023 | 19:23 WIB / Cholid
 21 Kabupaten Kota di Papua Sangat Rentan Terjadi Korupsi Diskusi KPK bersama awak media di Kota Jayapura, Papua/Ridwan

JAYAPURA,wartaplus.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan ada 21 Kabupaten Kota di Papua masuk kategori sangat rentan terjadi korupsi.

Hal tersebut diungkapkan pimpinan KPK Johanis Tanak di Jayapura, Papua, Senin (13/11) sore. 

Menurut Johanis, 21 Kabupaten Kota masuk kategori sangat rentan terjadinya korupsi berdasarkan hasil Survey Penilaian Integritae (SPI). 

"Rata-rata SPI di Papua menunjukkan nilai 66.76, sementara rata-rata SPI nasional 2022 ada di angka 71.94," ucapnya. 

Johanis menyebutkan 21 Kabupaten Kota yang masuk kategori sangat rentan meliputi Kabupaten Biak Numfor (62.81);
- Kabupaten Nabire (64.07), Waropen (45.26), Sarmi (66.40), Dogiyai (66.29), Paniai (64.97), Intan Jaya (65.44), Puncak (65.19), Deiyai (55.62), dan Puncak Jaya (60.75). 

Kemudian Kabupaten Tolikara (62.18), Mamberamo Tengah (63.53), Jayawijaya (61.67), Mimika (51.23), Jayapura (65.30), Keerom (58.30), Asmat (64.06), Mappi (65.92), Boven Digoel (58.40), Merauke (66.89) dan Kabupaten Supiori (65.19). 

Sedangkan tiga Kabupaten yang masuk kategori rentan, kata Johanis, ialah Kabupaten Kepulauan Yapen (68.33), Lanny Jaya (68.15) dan Kota Jayapura (70.91).

Johanis menambahkan periode Januari hingga Desember 2022, komisi pemberantasan korupsi (KPK) telah banyak aduan dari masyarakat baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat.

"Aduan masyarakat periode Januari sampai Desember 2022 dari wilayah Papua mencapai total 80 aduan. Sementara untuk Provinsi Papua Barat 24 aduan," jelasnya. 

Dia juga menambahkan, KPK turut menangani sejumlah kasus tindak pidana korupsi di Papua sejak 2008 sampai dengan 2020 mencapai 24 kasus. 

Kasus Daud Solleman Betawi (2006)  penyalahgunaan kewenangan dalam Pengelolaan Dana APBD Kab. Yapen Waropen tahun 2005-2006. Kasus Lukas Enembe (2020) perihal suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua. Kemudian kasus Eltinus Omaleng (2020) terkait pelaksanaan dalam pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Mimika," benernya. *

 


BACA JUGA

Pj Gubernur Papua dan Ketua DWP Tinjau Perkembangan Rehabilitasi TK Pertiwi Kota Jayapura

Kamis, 22 Februari 2024 | 09:30 WIB

Panen Cabai di Arso Keerom, Pj Gubernur Papua: Semoga Dapat Menekan Inflasi

Kamis, 22 Februari 2024 | 09:08 WIB

Partai Golkar Dirugikan, Christian Yan Warinussy Diminta Klarifikasi Pernyataan Yang Menyesatkan

Rabu, 21 Februari 2024 | 17:05 WIB

Kepala Distrik Terlibat Pencarian Senjata Api dan Amunisi Buat KKB Nduga

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:48 WIB

Kelompok Kriminal Bersenjata Punya Pemasok Amunisi dan Senjata Tertangkap

Rabu, 21 Februari 2024 | 13:51 WIB
TERKINI

Pj Gubernur Papua dan Ketua DWP Tinjau Perkembangan Rehabilitasi TK Pertiwi Kota Jayapura

1 Hari yang lalu

Panen Cabai di Arso Keerom, Pj Gubernur Papua: Semoga Dapat Menekan Inflasi

1 Hari yang lalu

Telkomsel Sukses Mengawal Melayani Kenyamanan Komunikasi Dalam Pemilu Serentak 2024

1 Hari yang lalu

Pj Bupati Tumiran Tekankan Hal Ini Saat Rapat Pelaksanaan Pengamanan Sidang Pleno Pemilu

1 Hari yang lalu

Partai Golkar Dirugikan, Christian Yan Warinussy Diminta Klarifikasi Pernyataan Yang Menyesatkan

1 Hari yang lalu
Kontak Informasi wartaplus.com
Redaksi: wartaplus.media[at]gmail.com