Pj Gubernur Papua Tengah dan Forkopimda Merespon Cepat Kasus Rudapaksa di Nabire, Bantah Ada Pembiaran
Pj Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk
JAYAPURA, wartaplus.com - Kasus rudapaksa terhadap dua orang wanita yang dilakukan sekelompok pria, bersamaan dengan aksi unjuk rasa Anti Milterisme, kawasan Jayanti, Nabire, Jumat, 5 April pekan lalu, mendapat perhatian serius dari Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk.
Pj Ribka mengecam keras aksi yang dilakukan sekelompok orang tersebut, dan meminta aparat Kepolisian mengusut tuntas kasusnya dan pelakunya bisa segera diitangkap.
Bersama Forkopimda Nabire (Pj Bupati, Dandim, Kapolres Nabire) MRP, Kabinda, Kabais, PJ Sekda Papua Tengah, merespon cepat dengan mengunjungi korban rudapaksa yang dirawat di rumah sakit setempat.
Di hari yang sama Pj Gubernur dan rombongan juga menjenguk satu korban anak kecil yang terkena lemparan batu dalam aksi unjuk rasa berujung ricuh tersebut.
Kepada wartawan di Jayapura, Selasa (09/04/2024) sore, Pj Gubernur menegaskan, respon cepat yang dilakukan juga untuk membantah adanya tanggapan segelintir masyarakat yang menyebut pemerintah terkesan membiarkan kasus ini.
"Kami langsung temui para korban, forkopimda lengkap, tapi karena ada privasi yang perlu dijaga sehingga hanya ibu ibu yang diijinkan masuk," ungkap Pj Ribka.
Kepadanya para korban bercerita tentang kronologis kejadian yang menimpa mereka. "Keduanya masih dalam keadaan sadar saat bercerita," tukasnya.
Berikan Santunan
Sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kedua korban rudapaksa dan juga korban anak kecil yang terluka , Pj Ribka mengaku tak hanya datang menjenguk untuk memberikan semangat, tetapi dalam kesempatan itu, ia juga turut menyerahkan uang santunan.
"Mereka sampaikan terimakasih atas perhatian gubernur dan forkopimda yang sudah langsung hadir menjenguk mereka, pihak keluar juga sampaikan, sudah menerima kejadian ini dengan lapang dada," ujarnya.
Pasca kejadian, aku Ribka, sampai saat ini situasi di kota Nabire, ibukota Provinsi Papua Tengah masih terpantau kondusif.
"Memang ada kejadian itu, tapi dia tidak menyebar ke wilayah lain. Yang tidak aman hanya di daerah lokasi kejadian, dan itu lokasinya sangat jauh dari pusat kota," terangnya.
Respon cepat juga dilakukan Pj Gubernur menyikapi aksi pembakaran sebuah rumah milik penjaga musholla atau marbut, yang dibakar orang di hari yang sama dengan aksi unjuk rasa.
"Kita juga langsung mendatangi korban kebakaran dan serahkan santunan serta bantuan biaya pembangunan rumah dan juga musholla yang terbakar," akunya.
Termasuk respon cepat Pemprov Papua Tengah dua anak yang terkena tembakan saat terjadi kontak tembak antara aparat keamanan dengan kelompok kriminal bersenjata (kkb) di Intan Jaya, pada Senin, 8 April lalu.
"Satunya memang meninggal dunia, dan yang masih hidup langsung kita bantu evakuasi ke RS Nabire. Dan kami pemerintah juga sudah santuni," tukasnya.
Sementara itu terkait kasus kasus kekerasan yang terjadi, PJ Ribka menegaskan, telah meminta kepada pihak keamanan agar mengusut tuntas kasus kasus tersebut.
"Biarlah aparat keamanan yang bekerja mengusut tuntas kasus tersebut," tegasnya.
Komnas HAM Apresiasi
Di tempat yang sama, Ketua Komnas HAM Papua, Frits Ramandey mengapresiasi respon cepat yang dilakukan Pj Gubernur dan Forkopimda dalam menanggapi kasus kasus kekerasan yang terjadi dan menimbulkan korban warga sipil.
"Ini wujud pemenuhan HAM, wujud dari tanggung jawab negara untuk melakukan seluruh daya dan upaya. Ini sudah dilakukan oleh ibu Pj Gubernur," ucapnya.
Menurut Frits, sejatinya otoritas ini yang harus dipakai oleh seluruh otoritas sipil (kepala daerah) dalam menyikapi kasus kekerasan yang terjadi.
"Karena jika dibiarkan, yang datang malah aparat keamanan TNI Polri dan itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Malah terjadi stagnan dan memumculkan kerenggangan," tukasnya.
"Oleh karena itu Komnas HAM sangat mengapresiasi, dan berharap kebijakan ini bisa menjadi contoh untuk otoritas sipil atau kepala daerah lainnya di Papua terutama daeran yang masuk dalam kategori rawan konflik,"harapnya.**
