Sosialisasi dan Musyawarah Adat Suku Besar Moi
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya sukses menggelar Sosialisasi dan Musyawarah Adat Suku Besar Moi di Kantor Sekretariat Moi Klim, Kampung Inggris, Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (13/12/2024)/Foto Istimewa
SORONG,wartaplus.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya sukses menggelar Sosialisasi dan Musyawarah Adat Suku Besar Moi di Kantor Sekretariat Moi Klim, Kampung Inggris, Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (13/12/2024).
Acara ini menjadi langkah strategis dalam proses rekrutmen calon Anggota DPR Papua Barat Daya melalui jalur pengangkatan khusus Otsus dari Kabupaten Sorong. Hadir juga tokoh-tokoh penting, termasuk Ketua Dewan Adat Suku Besar Moi, Paulus Kaflok Sipay Safisa, STh, dan Ketua Panitia Seleksi Provinsi Papua Barat Daya.
Namun, yang paling mencuri perhatian adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat Daya, Sellyviana Sangkek, yang berhasil menjadi katalis utama dalam menjaga harmoni di tengah beragam kepentingan.
Menyatukan Perbedaan
Dalam pidatonya, Sellyviana menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dewan Adat Suku Besar Moi atas kontribusi mereka dalam menjaga nilai-nilai adat di tengah dinamika sosial-politik.
“Musyawarah adat ini bukan hanya kegiatan seremonial, melainkan refleksi penghormatan terhadap tradisi luhur masyarakat Moi, yang menjadi pijakan untuk menciptakan representasi yang adil dan inklusif bagi masyarakat adat di parlemen,” ungkapnya.
Ia menegaskan pentingnya menjaga persatuan di tengah proses yang rawan perbedaan pandangan. “Kita harus memastikan musyawarah adat ini berjalan dengan semangat kebersamaan. Jangan sampai proses ini menimbulkan perpecahan, karena tujuan utama kita adalah memperjuangkan hak-hak masyarakat Moi secara kolektif,” tambahnya dengan tegas.
Demokrasi Berbasis Adat
Musyawarah adat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat adat Moi. Proses rekrutmen melalui jalur Otsus adalah bentuk afirmasi bagi masyarakat adat, memastikan suara mereka terwakili dalam pengambilan keputusan politik di Papua Barat Daya.
Ketua Dewan Adat Suku Besar Moi, Paulus Kaflok Sipay Safisa, juga menekankan bahwa musyawarah ini merupakan wujud implementasi nilai-nilai demokrasi berbasis budaya lokal yang mengutamakan dialog dan mufakat.
“Ini adalah momen persatuan, di mana seluruh elemen masyarakat Moi bersama-sama menentukan masa depan,” ujarnya.
Masa Depan
Dalam penutupan pidatonya, Sellyviana menyampaikan pesan yang kuat dan penuh makna jaga Persatuan. Seluruh elemen masyarakat Moi harus bekerja sama untuk menjaga keharmonisan, mengutamakan dialog dalam setiap perbedaan.
Adat adalah identitas yang menjadi pedoman untuk keputusan bijak dan adil.
Proses yang transparan dan adil. Rekrutmen harus dilaksanakan dengan integritas tinggi, agar menghasilkan wakil rakyat yang kompeten dan terpercaya.
Perkuat kolaborasi atau hubungan erat antara pemerintah dan masyarakat adat akan menjadi fondasi kuat untuk pembangunan berkelanjutan.
Di tengah dinamika sosial-politik yang terus berkembang, musyawarah adat ini menjadi simbol persatuan dan harapan bagi masyarakat Papua Barat Daya. Dengan kepemimpinannya, Sellyviana menunjukkan bagaimana adat dan pemerintahan dapat berjalan beriringan tanpa mengorbankan nilai-nilai lokal.
Acara ini ditutup dengan penandatanganan berita acara pernyataan sikap sebagai komitmen bersama, menjadikan musyawarah ini langkah awal menuju perubahan positif yang berlandaskan persatuan dan adat.*
