KPU dan Bawaslu Ajukan Dana Fantastis Untuk PSU Gubernur Papua
Penjabat Gubernur Provinsi Papua, Ramses Limbong saat memberikan keterangan kepada media/ Istimewa
JAYAPURA,wartaplus.com – Penjabat Gubernur Provinsi Papua, Ramses Limbong, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima proposal anggaran dari KPU, Bawaslu dan aparat keamanan untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) gubernus dan wakil gubernur Papua.
Dari proposal anggaran yang sudah diaajukan diketahui bahwa KPU Papua mengajukan anggaran untuk PSU sebesar Rp 168 miliar. Jumlah ini lebih besar disbanding dengan anggaran untuk Pilkada 2024 yakni sebesar Rp 155 miliar.
“Untuk anggaran yang diajukan oleh KPU untuk PSU sebesar Rp168 milliar, jumlah ini lebih besar disbanding saat Pilkada yakni Rp155 milliar. Nanti kita akan lakukan review terhadap usulan anggaran yang diajukan, mengingat masih ada sisa anggaran Pilkada sebelumnya yang belum terpakai yaitu sekitar Rp47 miliar di KPU," kata PJ GUbernur Papua, Ramses Limbong di Kota Jayapura.
Selain KPU, jumlah anggaran yang diajukan oleh Bawaslu Papua juga mengalami peningkatan hingga drastis hingga dua ratus persen. Dimana jumlah anggaran yang diajukan Bawaslu untuk PSU sebesar Rp151 milliar. Jumlah ini lebih besar saat pelaksanaan Pilkada 2024 yang hanya Rp55 miliar.
Sementara itu, usulan anggaran dari Polda Papua untuk pengamanan PSU tetap sebesar Rp29 miliar, sama seperti tahun sebelumnya. Sementara TNI mengajukan anggaran pengamanan sebesar Rp19 miliar.
Pj Gubernur Ramses Limbong menegaskan bahwa meskipun ada sejumlah usulan anggaran besar, pemerintah Papua akan menghadapi beberapa kendala dalam pengalokasian anggaran tersebut.
"Intinya, kita akan melakukan review terhadap semua usulan yang diajukan. Kegiatan yang tidak penting akan dipending, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran APBD dan APBN," pintanya.
Lebih lanjut, Ramses menekankan pentingnya efisiensi dalam pelaksanaan PSU karena saat ini pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran.
"Saya sudah menekankan untuk efisiensi anggaran dalam pelaksanaan PSU. Kegiatan-kegiatan yang tidak perlu dilakukan cukup dilakukan di kantor, tidak harus di hotel. Perjalanan dinas juga bisa dilakukan dengan zoom meeting atau daring," ujarnya.
Menurut Ramses, penghematan anggaran menjadi hal yang sangat krusial, terutama setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat pada tahun ini. Meskipun demikian, Ramses memastikan bahwa pelaksanaan PSU di Papua harus tetap berjalan aman, lancar, dan damai.
Disinggung soal waktu pelaksanaan PSU, Gubernur menegaskan bahwa hal tersebut akan ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua yang saat ini tengah melakukan rapat koordinasi dengan KPU RI. "Kami berharap PSU ini bisa berjalan dengan sukses, tanpa hambatan yang berarti," harapnya. *
